Sumbawa, Siasat ID — Rencana aksi massa yang akan digelar ke Polres Sumbawa pada Senin, 23 November 2026, terkait kasus dugaan persetubuhan anak, memicu tanggapan tegas dari kuasa hukum keluarga teradu, RS (17). Advokat keluarga RS, Rusnadi Bakri, S.H., membantah tudingan terhadap Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Sumbawa, serta mengingatkan seluruh pihak agar tidak mengintervensi proses hukum.
Tanggapan itu disampaikan menyusul beredarnya surat pemberitahuan rencana aksi unjuk rasa dari salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat tertanggal 17 November 2026. Dalam surat tersebut, massa disebut akan mendiskreditkan kinerja Unit PPA sekaligus mendesak penahanan terhadap RS.
Menurut Rusnadi, tudingan bahwa penyidik tidak profesional tidak memiliki dasar hukum. Ia menegaskan RS yang masih berusia 17 tahun, berstatus pelajar aktif, dan belum ditetapkan sebagai tersangka berhak mendapatkan perlakuan sesuai ketentuan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).
“Kami mengecam framing yang menuding penyidik Unit PPA Polres Sumbawa tidak bekerja atau menjadi makelar kasus hanya karena tidak melakukan penahanan. Penahanan terhadap anak merupakan upaya terakhir dan tidak dapat dipaksakan tanpa dasar hukum yang sah,” tegas Rusnadi dalam keterangan tertulis, Minggu (22/11/2026).
Ia menjelaskan penanganan perkara anak harus merujuk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta ketentuan hukum acara pidana. Dalam setiap tahapan penanganan, kepentingan terbaik bagi anak dan pendekatan keadilan restoratif harus menjadi pertimbangan utama.
Rusnadi juga menegaskan bahwa laporan masyarakat tidak otomatis membuat seseorang langsung ditetapkan sebagai tersangka atau ditahan. Penyidik wajib melakukan penyelidikan terlebih dahulu untuk memastikan adanya peristiwa pidana serta kecukupan alat bukti.
Pihak keluarga RS juga membeberkan kronologi sikap kooperatif selama proses penanganan perkara. Pada 30 Oktober 2026, orang tua RS, Khairuddin, bersama Kepala Desa Pernek, Bhabinkamtibmas, dan kuasa hukum secara sukarela mengantarkan RS ke Mapolres Sumbawa untuk menjalani pemeriksaan. Hingga kini, RS berada dalam pengawasan penjamin berdasarkan surat perjanjian jaminan orang dan tetap kooperatif memenuhi setiap panggilan penyidik.
Selain itu, Rusnadi mengungkapkan sejumlah fakta yang perlu diketahui publik, termasuk upaya penyelesaian secara kekeluargaan sebelum laporan masuk ke Polres Sumbawa. Menurutnya, pada minggu kedua September 2026 telah berlangsung pernikahan secara agama atau siri di kediaman M. Dahlan di Desa Pernek, yang dipimpin langsung oleh M. Dahlan serta disaksikan Kepala Desa dan tokoh agama setempat. Keluarga RS juga menyerahkan uang tunai sebesar Rp5 juta dan menanggung seluruh biaya ritual adat tujuh bulanan yang diterima keluarga M. Dahlan.
Namun, upaya musyawarah yang difasilitasi Pemerintah Desa Pernek pada 21 Oktober 2026 disebut tidak membuahkan hasil. Rusnadi menyatakan M. Dahlan melalui perwakilannya, Bambang Irawan, menolak permohonan musyawarah tersebut. Penolakan itu tertuang dalam surat jawaban Kepala Desa Pernek Nomor 100/275/X/2026 tertanggal 22 Oktober 2026.
Terkait rencana aksi massa, Rusnadi menyatakan pihaknya menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Namun, ia mengingatkan agar penyampaian aspirasi tidak disertai tudingan tanpa dasar atau upaya menekan aparat penegak hukum.
“Kami menghormati hak konstitusional setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat. Namun, jangan sampai ada pihak yang mencoba mengintervensi proses hukum atau melontarkan tuduhan tanpa dasar terhadap aparat kepolisian,” ujarnya.
Ia berharap seluruh pihak dapat menahan diri dan memberikan ruang kepada penyidik Polres Sumbawa untuk menangani perkara tersebut secara objektif, independen, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
















