• Latest
  • Trending
  • All
Investasi Rp90 Triliun, KSPI NTB Tuntut Keadilan Lapangan Kerja dan Manfaat untuk Masyarakat Lokal

Investasi Rp90 Triliun, KSPI NTB Tuntut Keadilan Lapangan Kerja dan Manfaat untuk Masyarakat Lokal

November 21, 2026
Cetak Pemimpin Muda, GP Ansor Buka PKL Perdana Sumbawa

Cetak Pemimpin Muda, GP Ansor Buka PKL Perdana Sumbawa

November 22, 2026
Kuasa Hukum RS: Jangan Pakai Aksi untuk Tekan Proses Hukum, Penahanan Anak Harus Ikut SPPA

Kuasa Hukum RS: Jangan Pakai Aksi untuk Tekan Proses Hukum, Penahanan Anak Harus Ikut SPPA

November 22, 2026

Jangan Hanya Andalkan UMP, KSPI Desak Penetapan UMSP dan UMK

November 22, 2026

Keluhan Layanan Air, Refleksi Penguatan BUMD Sumbawa

November 21, 2026
Resmi, UMP NTB 2027 Naik 9,245 Persen Menjadi Rp2.921.059

Resmi, UMP NTB 2027 Naik 9,245 Persen Menjadi Rp2.921.059

November 21, 2026
PAHAM JATIM, Inovasi Bikin Pengaduan HAM Tak Lagi Terhalang Jarak  

PAHAM JATIM, Inovasi Bikin Pengaduan HAM Tak Lagi Terhalang Jarak  

November 21, 2026
Mahasiswa UI dan Peneliti UI Gugat UU Penanggulangan Bencana ke MK, Soroti Keengganan Presiden Tetapkan Status Bencana Nasional

Mahasiswa UI dan Peneliti UI Gugat UU Penanggulangan Bencana ke MK, Soroti Keengganan Presiden Tetapkan Status Bencana Nasional

November 21, 2026
KSPI NTB Desak Gubernur Segera Tetapkan UMP 2027

KSPI NTB Desak Gubernur Segera Tetapkan UMP 2027

November 21, 2026
Sukses Gelar Konferensi Cabang II, PA GMNI Sumbawa Jaga Kesinambungan Perjuangan

Sukses Gelar Konferensi Cabang II, PA GMNI Sumbawa Jaga Kesinambungan Perjuangan

November 20, 2026

Norman Ditubun Apresiasi Pendekatan Persuasif Kapolres Mimika Redam Tawuran, Minta Masyarakat Jaga Kamtibnas

November 17, 2026

Aktivis ’98 Iwan Sumule: Sufmi Dasco Figur Sipil Paling Tepat Dampingi Prabowo

November 17, 2026

Pengamat Geopolitik Dorong Sufmi Dasco Jadi Wapres: Simbol Kohesi Nasional & Konsolidator Program Asta Cita

November 16, 2026
  • Pengelola
  • Pedoman Pemberitaan
Minggu, November 22, 2026
  • Login
Siasat
  • Home
  • Peristiwa
  • Nusantara
  • Ekonomi Bisnis
  • Budaya
No Result
View All Result
Siasat
No Result
View All Result
Home Ekonomi Bisnis

Investasi Rp90 Triliun, KSPI NTB Tuntut Keadilan Lapangan Kerja dan Manfaat untuk Masyarakat Lokal

in Ekonomi Bisnis, Nasional
0
Investasi Rp90 Triliun, KSPI NTB Tuntut Keadilan Lapangan Kerja dan Manfaat untuk Masyarakat Lokal
27
SHARES
304
VIEWS
Share on FacebookShare on Whatsapp

Sumbawa Besar, Fokus NTB — Rencana pengembangan Blok Elang Dodo‑Rinti di Kabupaten Sumbawa kembali menjadi sorotan. Proyek strategis nasional dengan nilai investasi sekitar Rp90 triliun diproyeksikan menyerap 20.000 pekerja pada tahap konstruksi 2027–2031. Di tengah gegap gempita investasi raksasa itu, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Provinsi Nusa Tenggara Barat menagih janji agar manfaat proyek tersebut benar‑benar dirasakan oleh warga NTB.

Pernyataan KSPI NTB disampaikan menyusul pemberitaan mengenai keterangan Ahmad Salim, ST., MM., Senior Manager Eksternal PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT). Dalam keterangan tersebut, proyek Dodo‑Rinti disebut memiliki cadangan bijih sekitar 2,5 miliar ton, salah satu investasinya digunakan untuk pembangunan belt conveyor sepanjang 62 kilometer dari wilayah tambang ke fasilitas pengolahan Benete di Kabupaten Sumbawa Barat. Perusahaan juga menyatakan tengah menyusun dokumen AMDAL, melibatkan masyarakat terdampak, serta akan menentukan nilai ganti rugi melalui musyawarah mufakat.

RelatedPosts

Kuasa Hukum RS: Jangan Pakai Aksi untuk Tekan Proses Hukum, Penahanan Anak Harus Ikut SPPA

Jangan Hanya Andalkan UMP, KSPI Desak Penetapan UMSP dan UMK

Keluhan Layanan Air, Refleksi Penguatan BUMD Sumbawa

Menanggapi hal itu, Fauzan, Amd.T., Ketua KSPI NTB, menyatakan dukungan terhadap investasi tersebut, namun menegaskan bahwa janji 20.000 lapangan kerja harus diprioritaskan bagi warga lokal.

“Kami sambut baik pernyataan Pak Ahmad Salim. Investasi Rp90 triliun itu kabar baik. Sekarang yang kami tagih adalah janji 20.000 lapangan kerjanya. Kalau bukan untuk orang NTB, untuk siapa?” tegas Fauzan.

“Kami tidak meminta perusahaan memberikan pekerjaan karena belas kasihan. Kami menuntut agar masyarakat lokal mendapatkan kesempatan yang adil untuk bekerja, berkembang, dan menikmati manfaat dari kekayaan alam di tanah kelahirannya sendiri,” lanjutnya.

KSPI NTB juga menyoroti data kemiskinan BPS per Maret 2026, yang mencatat sekitar 628.500 orang miskin di NTB, termasuk 113.000 jiwa yang masuk kategori miskin ekstrem di 106 desa kantong kemiskinan ekstrem. Dengan potensi investasi besar, organisasi serikat pekerja itu menuntut tujuh poin agar proyek Dodo‑Rinti benar‑benar mendorong kesejahteraan masyarakat.

Pertama, 90 persen pekerja harus berasal dari NTB, dengan prioritas warga lingkar tambang Dodo, Rinti, Lantung, dan Lenangguar, kemudian warga Sumbawa, baru warga NTB lainnya. Ketentuan tersebut harus dituangkan dalam perjanjian tertulis dan dapat diaudit.

Kedua, perusahaan wajib membiayai pelatihan gratis bagi 5.000 pemuda NTB menjadi tenaga operator, pengemudi dump truck, mekanik, welder, dan teknisi listrik bersertifikat melalui BLK sebelum 2027.

Ketiga, koperasi dan UMKM lokal harus dilibatkan dalam rantai pengadaan, termasuk katering, laundry, mess, transportasi, serta pengadaan bahan lokal, bukan dimonopoli vendor luar daerah.

Keempat, pekerjaan pokok tambang harus diberikan status tetap atau PKWTT; KSPI NTB menolak praktik outsourcing untuk pekerjaan pokok, menolak pungutan liar dan calo rekrutmen, serta menuntut penerapan upah sesuai UMSP sektor pertambangan.

Kelima, Pemerintah Provinsi NTB, DPRD NTB, dan Pemerintah Kabupaten Sumbawa diminta membangun regulasi bagi hasil yang adil, CSR transparan, serta jaminan reklamasi pascatambang agar daerah penghasil tidak hanya menerima dampak lingkungan.

Keenam, warga lingkar tambang berhak atas jaminan kesehatan gratis, termasuk penanganan penyakit akibat dampak tambang. KSPI menuntut penguatan layanan puskesmas dan poskesdes, layanan jemput bola bagi lansia, ibu hamil, serta anak stunting.

Ketujuh, anak warga lingkar tambang harus mendapat akses pendidikan gratis setara 15 tahun hingga jenjang D3, dengan jurusan yang sesuai kebutuhan proyek. Lulusan diarahkan untuk diprioritaskan bekerja di proyek Dodo‑Rinti.

“Kalau anak lingkar tambang hanya tamat SD lalu menjadi buruh kasar, kemiskinan akan diwariskan turun‑temurun. Tetapi jika mereka bisa sekolah gratis sampai D3, maka 15 tahun lagi anak Sumbawa yang akan menjadi insinyur dan manajer di tambangnya sendiri,” ujar Fauzan.

KSPI NTB juga membuka posko pengaduan rekrutmen Dodo‑Rinti dan menyatakan siap menjadi mitra dialog sosial bersama pemerintah dan perusahaan, bukan menolak investasi.

Tags: Blok Dodo RintiKSPI NTBPT AMNT
Share11SendShare
Redaksi NTB

Redaksi NTB

  • Trending
  • Comments
  • Latest
Mahasiwa KKL UNSA Desa Pemasar Adakan Sosialisasi dan Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik

Mahasiwa KKL UNSA Desa Pemasar Adakan Sosialisasi dan Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik

Agustus 1, 2023
Che Guevara: Jika Anda Bergetar dan Geram Setiap Melihat Ketidakadilan, Maka Anda Adalah Kawan Saya

Che Guevara: Jika Anda Bergetar dan Geram Setiap Melihat Ketidakadilan, Maka Anda Adalah Kawan Saya

Agustus 26, 2022

PERNYATAAN SIKAP ATAS TINDAKAN OKNUM APARAT YANG MEMASUKI PASTORAN KATEDRAL TIGA RAJA MIMIKA TANPA IZIN DAN ETIKA

April 28, 2026
DPD PSI Pemalang Apresiasi langkah KPK dalam OTT terhadap Sejumlah Pejabat Pemkab Pemalang

DPD PSI Pemalang Apresiasi langkah KPK dalam OTT terhadap Sejumlah Pejabat Pemkab Pemalang

1
Ramaikan Hari Kemerdekaan, Karang Taruna Limbangan Adakan Lomba Layang-layang

Ramaikan Hari Kemerdekaan, Karang Taruna Limbangan Adakan Lomba Layang-layang

1
Wujud Solidaritas, IKA SMANCO galangkan Santunan Muharam Anak Yatim

Wujud Solidaritas, IKA SMANCO galangkan Santunan Muharam Anak Yatim

1
Cetak Pemimpin Muda, GP Ansor Buka PKL Perdana Sumbawa

Cetak Pemimpin Muda, GP Ansor Buka PKL Perdana Sumbawa

November 22, 2026
Kuasa Hukum RS: Jangan Pakai Aksi untuk Tekan Proses Hukum, Penahanan Anak Harus Ikut SPPA

Kuasa Hukum RS: Jangan Pakai Aksi untuk Tekan Proses Hukum, Penahanan Anak Harus Ikut SPPA

November 22, 2026

Jangan Hanya Andalkan UMP, KSPI Desak Penetapan UMSP dan UMK

November 22, 2026
Siasat

Copyright © 2023 Siasat.ID.

Navigate Site

  • Pengelola
  • Pedoman Pemberitaan

Follow Us

No Result
View All Result
  • Home
  • Peristiwa
  • Nusantara
  • Ekonomi Bisnis
  • Budaya

Copyright © 2023 Siasat.ID.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In