Surabaya, Siasat ID — Jarak, biaya perjalanan, keterbatasan waktu, serta ketidakpahaman terhadap prosedur digital kerap menjadi penghalang masyarakat untuk menyampaikan pengaduan dugaan pelanggaran hak asasi manusia. Menjawab persoalan tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Jawa Timur menghadirkan inovasi Kanal Pengaduan HAM Jawa Timur atau PAHAM JATIM, guna memperluas akses pelayanan bagi warga dari 38 kabupaten/kota se-Jawa Timur.
Melalui PAHAM JATIM, masyarakat kini memiliki alternatif yang lebih praktis untuk menyampaikan informasi awal pengaduan dugaan pelanggaran HAM. Warga cukup menggunakan telepon seluler, baik melalui layanan WhatsApp, Google Form, maupun pemindaian kode QR yang tersedia pada media informasi pelayanan. Dengan begitu, masyarakat tidak harus langsung datang ke kantor wilayah di Surabaya untuk memulai proses pengaduan.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian HAM Jawa Timur, Toar R. E. Mangaribi, menegaskan bahwa pelayanan HAM tidak boleh hanya tersedia secara administratif, tetapi harus benar-benar dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Kemudahan akses, menurutnya, menjadi bagian penting untuk memastikan setiap orang memiliki kesempatan yang sama menyampaikan pengaduan ketika hak-haknya dilanggar.
“Pelayanan HAM tidak boleh berhenti pada tersedianya sistem pengaduan. Kita harus memastikan masyarakat mengetahui, memahami, dan mampu mengakses layanan tersebut. Melalui PAHAM JATIM, kami ingin mendekatkan pelayanan kepada masyarakat agar jarak, waktu, maupun keterbatasan pemahaman teknologi tidak menjadi penghalang bagi mereka untuk menyampaikan pengaduan,” ujar Toar.
Berbeda dengan layanan digital yang seringkali mengharuskan pengguna memahami seluruh prosedur secara mandiri, PAHAM JATIM mengedepankan pendekatan berbantuan. Masyarakat yang mengalami kesulitan dapat memperoleh arahan petugas, mulai dari memahami persyaratan, menyusun kronologi kejadian, hingga melengkapi informasi awal pengaduan. Dengan cara ini, teknologi tidak hanya berfungsi sebagai alat menerima laporan, tetapi juga jembatan yang mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat.
Brillian Hanenda Putra, Analis HAM Ahli Pertama sekaligus Project Leader inovasi PAHAM JATIM, menjelaskan bahwa gagasan tersebut lahir dari kebutuhan untuk menyederhanakan akses pelayanan pengaduan yang selama ini terkendala tantangan geografis dan perbedaan kemampuan masyarakat dalam menggunakan teknologi. Ia menilai inovasi pelayanan tidak selalu harus berupa pembangunan aplikasi baru, melainkan juga dapat dilakukan dengan mengoptimalkan teknologi yang sudah akrab dengan kehidupan sehari-hari masyarakat.
“Kami ingin mengubah cara pandang pelayanan. Bukan lagi masyarakat yang harus bersusah payah memahami sistem, tetapi bagaimana petugas hadir membantu masyarakat mengakses layanan yang sudah tersedia. PAHAM JATIM menjadi jembatan agar masyarakat lebih mudah menyampaikan pengaduan, tanpa harus terkendala jarak maupun kemampuan menggunakan teknologi,” jelas Brillian.
Perlu ditegaskan, PAHAM JATIM bukan menggantikan Sistem Informasi Manajemen Pengaduan HAM (SIMASHAM) sebagai sistem resmi Kementerian HAM. Kanal ini berperan sebagai pintu masuk dan sarana pendampingan awal, sehingga informasi pengaduan masyarakat dapat diperiksa kelengkapannya sebelum diteruskan melalui mekanisme resmi sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, kemudahan akses tetap berjalan seiring dengan tertib administrasi, akuntabilitas pelayanan, serta perlindungan informasi pengadu.
Kehadiran PAHAM JATIM membawa pesan bahwa pelayanan HAM tidak cukup hanya tersedia, tetapi juga harus mudah ditemukan, dipahami, dan dijangkau oleh masyarakat yang membutuhkan. Ketika seseorang ingin melaporkan dugaan pelanggaran haknya, kesulitan prosedur atau jauhnya jarak ke kantor pelayanan seharusnya tidak menjadi alasan untuk mengurungkan niat melapor. Melalui inovasi ini, Kanwil Kemenham Jatim berupaya memastikan akses pelayanan pengaduan HAM semakin dekat dengan masyarakat.
















