
Mataram, Siasat ID — Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mendorong Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat segera menetapkan Upah Minimum Sektoral, khususnya pada sektor pertambangan dan pariwisata. Dorongan itu disampaikan menyusul penetapan Upah Minimum Provinsi NTB yang mengalami kenaikan cukup signifikan seiring pertumbuhan ekonomi daerah.
Berdasarkan perhitungan formula pengupahan dengan rentang alfa 0,50 dan tingkat inflasi 4,18 persen, kenaikan UMP NTB tercatat sebesar 9,245 persen. Dengan demikian, UMP NTB ditetapkan menjadi Rp2.921.059. Kenaikan tersebut sejalan dengan pertumbuhan ekonomi NTB yang mencapai 10,13 persen.
Ketua KSPI, Fauzan, menyebut kenaikan UMP patut diapresiasi karena telah sesuai dengan ketentuan formula pengupahan yang berlaku. Namun, ia mengingatkan bahwa UMP hanya menjadi standar upah minimum bagi pekerja dengan masa kerja nol hingga satu tahun.
“UMP bukan satu-satunya tolok ukur kesejahteraan. Pekerja yang telah bekerja lebih dari satu tahun seharusnya mendapatkan struktur dan skala upah yang lebih baik,” ujar Fauzan.
Oleh karena itu, KSPI mendorong Gubernur NTB segera menetapkan Upah Minimum Sektoral, terutama pada sektor pertambangan dan pariwisata. Kedua sektor dinilai memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian daerah sehingga kemampuan usaha di sektor tersebut patut menjadi pertimbangan.
Selain itu, KSPI juga meminta Dewan Pengupahan tingkat kabupaten/kota segera menyelesaikan pembahasan dan mendorong penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota. Menurutnya, UMK seharusnya berada di atas UMP dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi, karakteristik daerah, serta kemampuan dan produktivitas usaha.
“Jangan sampai kenaikan UMP yang cukup signifikan ini dianggap selesai begitu saja. Kami harap pemerintah daerah juga memperhatikan upah minimum sektoral provinsi (UMSP)dan mendorong kabupaten/kota menetapkan UMK yang lebih layak,” tegasnya.
KSPI menegaskan bahwa kebijakan pengupahan di NTB sebaiknya tidak hanya berorientasi pada angka kenaikan, tetapi juga memberikan perlindungan nyata serta meningkatkan kesejahteraan pekerja seiring pertumbuhan ekonomi daerah.















