Mataram, Siasat ID — Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Provinsi Nusa Tenggara Barat mendesak Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, untuk segera menetapkan dan mengumumkan Upah Minimum Provinsi (UMP) NTB Tahun 2027 sesuai batas waktu yang diatur peraturan perundang-undangan.
Hingga siaran pers ini dikeluarkan, Provinsi NTB belum mengumumkan UMP 2027, sementara sejumlah provinsi lain sudah lebih dulu menetapkan ketentuan serupa. Keterlambatan ini dinilai menimbulkan ketidakpastian bagi puluhan ribu buruh di wilayah NTB.
Ketua Perda KSPI NTB, Fauzan, Amd.T, menegaskan bahwa UMP NTB tahun 2026 sebesar Rp2.673.861 sudah tertinggal jauh dari kebutuhan riil buruh. Tahun lalu kenaikan hanya sebesar Rp70.930 atau sekitar 2,73 persen, angka yang tidak sebanding dengan kenaikan harga beras, sewa rumah, transportasi, dan biaya pendidikan.
Secara nasional, KSPI mengusulkan kenaikan UMP 2027 dalam rentang 7,5–9,5 persen. Jika usulan itu diterapkan di NTB, maka UMP 2027 berada pada kisaran Rp2.874.401 hingga Rp2.927.878.
Dalam pernyataannya, KSPI NTB menyampaikan tiga tuntutan utama.
Pertama, penetapan UMP 2027 harus didasarkan pada survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) BPS sesuai amanat Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, dengan hasil KHL yang dibuka secara transparan kepada publik.
Kedua, Pemerintah Provinsi NTB wajib menetapkan Upah Minimum Sektor Provinsi (UMSP) serta mendorong penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), mengingat biaya hidup di Mataram, Lombok Barat, Sumbawa, dan Sumbawa Barat tidak sama.
Ketiga, rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi NTB yang telah dibahas pada 18 November 2026 harus mengakomodir aspirasi unsur pekerja, tidak diputuskan secara sepihak.
“Buruh NTB tidak meminta untuk kaya. Kami hanya meminta upah yang memungkinkan kami hidup layak di tanah kami sendiri. Jika penetapan UMP 2027 kembali berada di bawah KHL, KSPI NTB siap mengambil langkah lanjutan, termasuk aksi massa,” tegas Fauzan.
KSPI NTB juga membuka posko pengaduan bagi buruh yang upahnya dibayar di bawah ketentuan perundang-undangan.















