• Latest
  • Trending
  • All
Mahasiswa UI dan Peneliti UI Gugat UU Penanggulangan Bencana ke MK, Soroti Keengganan Presiden Tetapkan Status Bencana Nasional

Mahasiswa UI dan Peneliti UI Gugat UU Penanggulangan Bencana ke MK, Soroti Keengganan Presiden Tetapkan Status Bencana Nasional

November 21, 2026
Cetak Pemimpin Muda, GP Ansor Buka PKL Perdana Sumbawa

Cetak Pemimpin Muda, GP Ansor Buka PKL Perdana Sumbawa

November 22, 2026
Kuasa Hukum RS: Jangan Pakai Aksi untuk Tekan Proses Hukum, Penahanan Anak Harus Ikut SPPA

Kuasa Hukum RS: Jangan Pakai Aksi untuk Tekan Proses Hukum, Penahanan Anak Harus Ikut SPPA

November 22, 2026

Jangan Hanya Andalkan UMP, KSPI Desak Penetapan UMSP dan UMK

November 22, 2026

Keluhan Layanan Air, Refleksi Penguatan BUMD Sumbawa

November 21, 2026
Resmi, UMP NTB 2027 Naik 9,245 Persen Menjadi Rp2.921.059

Resmi, UMP NTB 2027 Naik 9,245 Persen Menjadi Rp2.921.059

November 21, 2026
PAHAM JATIM, Inovasi Bikin Pengaduan HAM Tak Lagi Terhalang Jarak  

PAHAM JATIM, Inovasi Bikin Pengaduan HAM Tak Lagi Terhalang Jarak  

November 21, 2026
Investasi Rp90 Triliun, KSPI NTB Tuntut Keadilan Lapangan Kerja dan Manfaat untuk Masyarakat Lokal

Investasi Rp90 Triliun, KSPI NTB Tuntut Keadilan Lapangan Kerja dan Manfaat untuk Masyarakat Lokal

November 21, 2026
KSPI NTB Desak Gubernur Segera Tetapkan UMP 2027

KSPI NTB Desak Gubernur Segera Tetapkan UMP 2027

November 21, 2026
Sukses Gelar Konferensi Cabang II, PA GMNI Sumbawa Jaga Kesinambungan Perjuangan

Sukses Gelar Konferensi Cabang II, PA GMNI Sumbawa Jaga Kesinambungan Perjuangan

November 20, 2026

Norman Ditubun Apresiasi Pendekatan Persuasif Kapolres Mimika Redam Tawuran, Minta Masyarakat Jaga Kamtibnas

November 17, 2026

Aktivis ’98 Iwan Sumule: Sufmi Dasco Figur Sipil Paling Tepat Dampingi Prabowo

November 17, 2026

Pengamat Geopolitik Dorong Sufmi Dasco Jadi Wapres: Simbol Kohesi Nasional & Konsolidator Program Asta Cita

November 16, 2026
  • Pengelola
  • Pedoman Pemberitaan
Minggu, November 22, 2026
  • Login
Siasat
  • Home
  • Peristiwa
  • Nusantara
  • Ekonomi Bisnis
  • Budaya
No Result
View All Result
Siasat
No Result
View All Result
Home Pemerintahan

Mahasiswa UI dan Peneliti UI Gugat UU Penanggulangan Bencana ke MK, Soroti Keengganan Presiden Tetapkan Status Bencana Nasional

in Pemerintahan
0
Mahasiswa UI dan Peneliti UI Gugat UU Penanggulangan Bencana ke MK, Soroti Keengganan Presiden Tetapkan Status Bencana Nasional
24
SHARES
269
VIEWS
Share on FacebookShare on Whatsapp

Jakarta, Siasat ID – Tiga mahasiswa Universitas Indonesia (UI) dan seorang peneliti UI mengajukan permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana ke Mahkamah Konstitusi. Permohonan tersebut tercatat dalam Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 440/PUU/PAN.MK/AP3/11/2026 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada Kamis (19/11).


Para Pemohon terdiri atas Maryam Jenny Morin, S.H. (Pemohon I), M. Khalid Arbi, S.H. (Pemohon II), Rindang Syafa’at, S.H. (Pemohon III), dan Satrio Alif Febriyanto, S.H., M.H. (Pemohon IV). Tiga pemohon pertama merupakan mahasiswa Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, sedangkan Pemohon IV merupakan Peneliti Universitas Indonesia.

RelatedPosts

Jangan Hanya Andalkan UMP, KSPI Desak Penetapan UMSP dan UMK

Resmi, UMP NTB 2027 Naik 9,245 Persen Menjadi Rp2.921.059

Pengamat Geopolitik Dorong Sufmi Dasco Jadi Wapres: Simbol Kohesi Nasional & Konsolidator Program Asta Cita


Dalam perkara ini, para Pemohon didampingi tim kuasa hukum yang terdiri dari Samuel Bona Tua Rajagukguk, S.H., Lalu Hartawan Mandala Putra, S.H., Michael Graceson Loyver Sitompul, S.H., Dikri Mulia, S.H., dan Erwan Haryadi, S.H.


Permohonan ini dilatarbelakangi oleh bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kabut asap yang terjadi sepanjang tahun 2026. Menurut Para Pemohon, berdasarkan Pasal 7 ayat (2) UU Penanggulangan Bencana juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 261/PUU-XXIII/2025, indikator penetapan status bencana nasional sesungguhnya telah terpenuhi secara nyata.
Data yang menjadi dasar permohonan menunjukkan sedikitnya sepuluh korban jiwa terverifikasi, lebih dari 12,5 juta penduduk terdampak, 333.470 kasus ISPA kumulatif, sekitar 7,9 juta peserta didik terdampak akibat penghentian pembelajaran tatap muka pada 61.693 satuan pendidikan, serta luas wilayah terbakar mencapai sekitar 1,92 juta hektare.


Meski demikian, Presiden Prabowo Subianto tidak menetapkan status darurat bencana nasional. Pemerintah beralasan bahwa kapasitas penanganan yang tersedia masih memadai sehingga penetapan status bencana nasional dianggap belum diperlukan.


Menurut Para Pemohon, alasan tersebut menunjukkan bahwa keputusan penetapan bencana nasional pada akhirnya bertumpu pada pertimbangan politik dan diskresi eksekutif, bukan sepenuhnya pada terpenuhi atau tidaknya indikator yang telah ditentukan oleh hukum.


“Persoalan yang kami ajukan bukan semata soal ada atau tidak adanya penetapan status bencana nasional pada tahun 2026. Persoalan konstitusionalnya adalah ketika seluruh indikator objektif telah terpenuhi, tetapi Presiden tetap tidak menetapkan status bencana nasional, undang-undang tidak menyediakan mekanisme apa pun untuk memastikan negara tetap bertindak,” jelas Para Pemohon.


Para Pemohon menilai karhutla tahun 2026 menunjukkan adanya kekosongan norma dalam UU Penanggulangan Bencana. Undang-undang memberikan kewenangan kepada Presiden untuk menetapkan status bencana nasional, tetapi tidak mengatur mekanisme ketika kewenangan tersebut tidak digunakan meskipun syarat objektif telah terpenuhi.


Akibatnya, masyarakat tidak memperoleh kepastian hukum mengenai siapa yang dapat memastikan hadirnya negara dalam situasi darurat semacam itu. Menurut Para Pemohon, kondisi tersebut bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.


Selain itu, ketiadaan mekanisme tersebut juga menyebabkan fungsi pengawasan DPR tidak dapat dijalankan secara efektif. Padahal Pasal 20A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 memberikan hak konstitusional kepada DPR untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan.
Para Pemohon berpendapat bahwa perlindungan warga negara dalam situasi bencana merupakan tanggung jawab negara secara institusional dan tidak boleh bergantung pada kehendak satu organ negara semata.

Oleh karena itu, ketika Presiden memilih untuk tidak menetapkan status bencana nasional meskipun indikator objektif telah terpenuhi, harus tersedia mekanisme konstitusional yang memungkinkan lembaga negara lain menjalankan fungsi pengawasan dan koreksi.


Melalui permohonan ini, Para Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi memberikan pemaknaan konstitusional terhadap ketentuan dalam UU Penanggulangan Bencana agar DPR memiliki kewenangan untuk mendorong atau mengusulkan penetapan status darurat bencana nasional ketika indikator yang ditentukan undang-undang telah terpenuhi namun Presiden tidak mengambil tindakan.


Bagi Para Pemohon, perkara ini bukan hanya mengenai karhutla tahun 2026. Perkara ini menjadi momentum untuk memastikan bahwa perlindungan terhadap jutaan warga negara yang terdampak bencana tidak bergantung semata-mata pada diskresi eksekutif, melainkan dijamin melalui mekanisme ketatanegaraan yang sesuai dengan prinsip negara hukum dan sistem checks and balances yang diamanatkan oleh UUD NRI Tahun 1945.

Tim Kuasa Hukum:
Samuel Bona Tua Rajagukguk, S.H.
Lalu Hartawan Mandala Putra, S.H.
Michael Graceson Loyver Sitompul, S.H.
Dikri Mulia, S.H.
Erwan Haryadi, S.H.

Tags: Siasat.ID
Share10SendShare
Redaksi NTB

Redaksi NTB

  • Trending
  • Comments
  • Latest
Mahasiwa KKL UNSA Desa Pemasar Adakan Sosialisasi dan Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik

Mahasiwa KKL UNSA Desa Pemasar Adakan Sosialisasi dan Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik

Agustus 1, 2023
Che Guevara: Jika Anda Bergetar dan Geram Setiap Melihat Ketidakadilan, Maka Anda Adalah Kawan Saya

Che Guevara: Jika Anda Bergetar dan Geram Setiap Melihat Ketidakadilan, Maka Anda Adalah Kawan Saya

Agustus 26, 2022

PERNYATAAN SIKAP ATAS TINDAKAN OKNUM APARAT YANG MEMASUKI PASTORAN KATEDRAL TIGA RAJA MIMIKA TANPA IZIN DAN ETIKA

April 28, 2026
DPD PSI Pemalang Apresiasi langkah KPK dalam OTT terhadap Sejumlah Pejabat Pemkab Pemalang

DPD PSI Pemalang Apresiasi langkah KPK dalam OTT terhadap Sejumlah Pejabat Pemkab Pemalang

1
Ramaikan Hari Kemerdekaan, Karang Taruna Limbangan Adakan Lomba Layang-layang

Ramaikan Hari Kemerdekaan, Karang Taruna Limbangan Adakan Lomba Layang-layang

1
Wujud Solidaritas, IKA SMANCO galangkan Santunan Muharam Anak Yatim

Wujud Solidaritas, IKA SMANCO galangkan Santunan Muharam Anak Yatim

1
Cetak Pemimpin Muda, GP Ansor Buka PKL Perdana Sumbawa

Cetak Pemimpin Muda, GP Ansor Buka PKL Perdana Sumbawa

November 22, 2026
Kuasa Hukum RS: Jangan Pakai Aksi untuk Tekan Proses Hukum, Penahanan Anak Harus Ikut SPPA

Kuasa Hukum RS: Jangan Pakai Aksi untuk Tekan Proses Hukum, Penahanan Anak Harus Ikut SPPA

November 22, 2026

Jangan Hanya Andalkan UMP, KSPI Desak Penetapan UMSP dan UMK

November 22, 2026
Siasat

Copyright © 2023 Siasat.ID.

Navigate Site

  • Pengelola
  • Pedoman Pemberitaan

Follow Us

No Result
View All Result
  • Home
  • Peristiwa
  • Nusantara
  • Ekonomi Bisnis
  • Budaya

Copyright © 2023 Siasat.ID.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In