Mataram, Siasat ID — Gubernur Nusa Tenggara Barat, Lalu Muhamad Iqbal, resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) NTB Tahun 2027 sebesar Rp2.921.059 per bulan. Nominal tersebut naik Rp247.198 atau 9,245 persen dibandingkan UMP tahun 2026 yang sebesar Rp2.673.861.
Penetapan kebijakan tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur NTB Nomor 100.3.3.1-581 Tahun 2026 tertanggal 20 November 2026, dan mulai berlaku pada 1 Januari 2027.
Juru Bicara Pemerintah Provinsi NTB, Ahsanul Khalik, menjelaskan kenaikan tersebut disusun dalam skala terukur guna memperkuat daya beli serta kesejahteraan pekerja, sekaligus menjaga keberlangsungan dunia usaha di wilayah NTB.
“Pemerintah ingin memastikan pekerja memperoleh peningkatan kesejahteraan melalui kebijakan pengupahan yang terukur. Pada saat yang sama, dunia usaha perlu tetap memiliki ruang untuk berkembang agar aktivitas ekonomi berjalan dan kesempatan kerja terus terbuka,” ujarnya, Sabtu (21/11/2026).
Ia menambahkan penetapan UMP telah mengikuti mekanisme pengupahan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Aturan tersebut menjadi pedoman penyesuaian upah minimum dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan indeks tertentu.
“Selain mengacu pada regulasi, kami juga mencermati aspirasi pekerja. Masukan tersebut menjadi bahan pertimbangan agar kebijakan pengupahan memberikan perlindungan dan peningkatan kesejahteraan pekerja, tanpa mengabaikan keberlangsungan dunia usaha,” tutur Ahsanul.
Keputusan penetapan UMP ini juga menjadi dasar bagi kabupaten/kota di NTB dalam proses penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) masing-masing.
















