
Sumbawa Besar, Siasat ID — Persoalan layanan air bersih Perumdam Batulanteh kembali menjadi sorotan. Dalam opini bertajuk BUMD Lemah, Air Kotor, dan Janji Kekayaan Alam Sumbawa, aktivis lingkungan hidup Sulhamran menyuarakan kekecewaan warga atas layanan yang dinilai belum memenuhi harapan, sekaligus mendorong penguatan tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Sumbawa.
Dalam tulisannya, Sulhamran menyebut Sumbawa tidak kekurangan potensi alam. Di wilayah itu terdapat sumber air, lahan pertanian penghasil padi dan jagung, komoditas perkebunan, peternakan sapi, potensi perikanan pesisir, serta pariwisata alam dan budaya. Semua seharusnya menjadi fondasi pendapatan daerah untuk mensejahterakan masyarakat. Namun realitas yang dirasakan berbeda: sejumlah warga mengeluhkan air keruh bercampur pasir dan kerikil, aliran sering terhenti, sementara tagihan layanan tetap harus dibayar setiap bulan.
Keluhan terhadap Perumdam Batulanteh, kata dia, bukan lagi persoalan rumah tangga semata. Ini menjadi bukti bahwa sebagian BUMD di Kabupaten Sumbawa masih berada dalam kelas kinerja lemah. Banyak BUMD terjebak dalam tata kelola yang belum profesional, kapasitas manajemen terbatas, pengawasan belum maksimal, serta dukungan pemerintah daerah yang belum sebanding dengan harapan masyarakat. Akibatnya, BUMD yang seharusnya menjadi tulang punggung layanan dasar justru gagal menjalankan fungsi pokoknya.
Ia juga menegaskan potensi kesejahteraan Sumbawa sangat luas. Sektor pertanian, peternakan, perikanan, pariwisata, dan potensi energi dapat menjadi penyokong ekonomi keluarga sekaligus Pendapatan Asli Daerah apabila dikelola dengan rantai nilai yang kuat, pengembangan pasar, serta dukungan permodalan yang memadai.
“Perumdam sebagai BUMD memiliki amanat ganda: melayani kebutuhan dasar masyarakat dan berkontribusi secara nyata terhadap Pendapatan Asli Daerah. Jika air yang dialirkan tidak memenuhi standar, jaringan tidak terawat, sistem pengolahan tidak berjalan optimal, sementara masyarakat tetap dipungut bayaran, maka muncul pertanyaan besar: apakah pengelolaannya sudah transparan dan akuntabel?” tulisnya.
Karena itu, ia mendesak audit menyeluruh terhadap Perumdam Batulanteh. Audit tidak boleh sekadar formalitas, melainkan harus menelisik pengelolaan anggaran, realisasi pendapatan, kontribusi terhadap APBD, pemeliharaan jaringan, proses pengolahan air, standar kualitas, serta kinerja pengawasan. Lembaga berwenang, termasuk Inspektorat Daerah, BPK, auditor independen, dewan pengawas BUMD, DPRD, Bagian Perekonomian Setda, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta instansi pengawas terkait, diminta menjalankan fungsinya dengan tegas.
Permintaan tersebut didasarkan pada Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang tentang Badan Usaha Milik Daerah, peraturan pemerintah terkait pelayanan air minum, serta peraturan daerah tentang pengelolaan BUMD. Aturan tersebut mewajibkan BUMD dikelola secara profesional, transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat serta pendapatan daerah.
Lebih jauh, persoalan Perumdam seharusnya menjadi refleksi bagi Pemerintah Kabupaten Sumbawa. Jika BUMD untuk layanan dasar saja belum berjalan optimal, bagaimana masyarakat dapat percaya bahwa potensi strategis seperti pertanian, peternakan, perikanan, dan pariwisata akan dikelola untuk kesejahteraan warga?
“BUMD tidak boleh dibiarkan menjadi badan usaha yang sekadar formalitas. Ia harus dibangun dengan kapasitas manajemen, tata kelola, pengawasan, serta modal yang memadai,” ujarnya.
Ia menegaskan kekayaan alam dan hasil bumi Sumbawa seharusnya kembali memberi manfaat nyata bagi warga, berupa lapangan kerja, layanan dasar yang memadai, peningkatan ekonomi lokal, dan kehidupan yang lebih sejahtera. Jika BUMD tetap dibiarkan lemah, janji kemakmuran dari kekayaan alam hanya akan menjadi retorika.















