Oleh: Louis Fernando Afeanpah (Ketua Cabang GMKI Timika Masa Bakti 2024-2026)
Fenomena antrean panjang dan kericuhan warga demi satu tabung LPG di Timika belakangan ini bukanlah sekadar masalah keterlambatan logistik. Secara dialektis, ini adalah manifestasi dari kegagalan sistem pengawasan dan ketidakmampuan instrumen kebijakan daerah dalam menjinakkan anomali pasar. Kita sedang menyaksikan sebuah kontradiksi: di satu sisi birokrasi mengklaim stok aman, namun di sisi lain, rakyat harus beradu fisik untuk mendapatkan hak energi mereka.
Disfungsi Mitigasi dan Jebakan Angka
Secara teknokratis, kedatangan 2.000 tabung gas seringkali dipandang sebagai solusi final. Namun, dalam kacamata kebijakan, ini hanyalah tindakan reaktif pasca-krisis. Ketidakmampuan sistem dalam mendeteksi menipisnya stok sejak dini menunjukkan bahwa Early Warning System (EWS) ketahanan energi kita sedang lumpuh. Negara tidak boleh hanya hadir saat kapal bersandar; negara harus hadir dalam setiap jengkal distribusi hingga ke tangan konsumen akhir.
Anarki Harga: Eksploitasi dalam Ruang Hampa
Hal yang paling menyakitkan bagi logika publik adalah ketidakpastian harga. Bagaimana mungkin harga di tingkat agen berkisar Rp385.000 – Rp390.000, namun melonjak drastis hingga Rp425.000 di tingkat eceran? Selisih Rp40.000 per tabung adalah “pajak kegagalan” pengawasan yang dibebankan langsung ke kantong rakyat. Ini adalah bentuk anarki pasar yang lahir karena absennya kedaulatan regulasi di tingkat pengecer.
Jika Harga Eceran Tertinggi (HET) hanya berhenti di atas kertas tanpa adanya instrumen paksa (enforcement), maka kebijakan tersebut hanyalah tumpukan dokumen tanpa nyawa. Pembiaran terhadap praktik spekulasi ini adalah bentuk moral hazard birokrasi yang lebih mementingkan kenyamanan administratif daripada keadilan distributif.
Menuntut Intervensi Sistemik
Kita tidak butuh lagi sekadar imbauan normatif agar agen mendistribusikan barang ke outlet. Yang dibutuhkan hari ini adalah Audit Sistemik dan Inspeksi punitive. Dinas terkait harus memiliki keberanian intelektual dan politik untuk menindak tegas agen atau pangkalan yang bermain-main dengan stok dan harga. Jangan biarkan 2.000 tabung yang baru tiba kembali menguap ke tangan para pemburu rente.
Sintesis Akhir
Kericuhan di Timika adalah alarm keras bagi tata kelola energi daerah. Kita harus bergerak dari manajemen pemadam kebakaran menuju manajemen preventif yang transparan. Perlu ada standardisasi harga yang mengikat hingga level pengecer dan sistem pemantauan distribusi real-time agar publik tidak lagi menjadi korban dari opasitas pasar.
LPG yang langka dan harga yang liar bukanlah takdir geografi, melainkan hasil dari pilihan kebijakan yang lemah. Saatnya pemerintah daerah menunjukkan wibawanya sebagai penjamin hak rakyat, bukan sekadar penonton di tengah badai krisis energi yang berulang.
Ut Omnes Unum Sint – Agar Semua Menjadi Satu.
