JAKARTA,Polemik harga sepatu siswa Sekolah Rakyat yang ramai di media sosial harus dijawab dengan keterbukaan data, bukan saling tuding. Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, I Ketut Kariyasa Adnyana, menilai perhatian publik terhadap program pemerintah wajar, terlebih menyangkut anggaran negara untuk anak dari keluarga miskin.
Ketut menegaskan, setiap rupiah anggaran sosial harus dipertanggungjawabkan. Namun ia mengingatkan publik tidak buru-buru menyimpulkan ada penyimpangan sebelum seluruh fakta pengadaan dibuka utuh.
“Polemik ini harus dijawab dengan transparansi. Kalau benar Rp700 ribu itu pagu, bukan harga realisasi, maka Kemensos harus menjelaskan rinci: spesifikasinya apa, mekanisme pengadaannya bagaimana, dan berapa harga akhirnya. Publik berhak tahu,” ujar Ketut, Rabu [6/5/2026].
Awasi, Bukan Buru-buru Vonis
Ia memastikan Komisi VIII DPR akan menjalankan fungsi pengawasan terhadap program mitra kerja, termasuk Kementerian Sosial. Menurutnya, penjelasan pemerintah harus terang agar tidak muncul kesalahpahaman.
“Jangan sampai program baik untuk anak-anak miskin justru rusak karena komunikasi yang tidak jelas. Tetapi sebaliknya, jangan pula kritik publik dianggap gangguan. Kritik itu bagian dari pengawasan rakyat,” tegasnya.
Ketut meminta Kemensos membuka informasi jenis sepatu yang diadakan, standar kualitas, Harga Perkiraan Sendiri, proses lelang, hingga realisasi anggaran. Dengan begitu, publik bisa menilai kewajaran harga dan kesesuaian kebutuhan.
“Ini bukan semata-mata soal mahal atau murah. Yang harus dilihat adalah kewajaran harga, kesesuaian spesifikasi, kualitas barang, serta apakah proses pengadaannya bersih dari intervensi dan permainan,” katanya.
Dukung Pengawasan KPK hingga BPK
Politikus PDI Perjuangan itu mendukung langkah lembaga pengawas, termasuk KPK, BPK, dan BPKP, untuk memastikan tidak ada potensi penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa Sekolah Rakyat.
“Kalau ada indikasi penyimpangan, harus diproses tegas. Tapi kalau tidak ada, pemerintah juga wajib menjelaskan dengan baik agar tidak berkembang menjadi fitnah atau disinformasi,” ujarnya.
Ia menambahkan, Sekolah Rakyat menyasar anak dari keluarga miskin dan rentan. Karena itu, seluruh fasilitas yang diberikan, mulai dari seragam, sepatu, hingga kebutuhan belajar, harus benar-benar sampai ke penerima manfaat dengan kualitas layak.
“Anak-anak dari keluarga kurang mampu tidak boleh menerima barang asal-asalan. Mereka berhak mendapatkan fasilitas yang layak. Tetapi kelayakan itu harus tetap dibarengi akuntabilitas anggaran,” ucap Ketut.
Libatkan Produk Lokal, Jaga Kualitas
Ketut juga mendorong pengadaan kebutuhan siswa Sekolah Rakyat memberi ruang bagi produk dalam negeri dan pelaku usaha lokal sepanjang memenuhi standar mutu, harga wajar, dan proses terbuka.
“PDI Perjuangan berdiri pada kepentingan wong cilik. Maka program untuk rakyat kecil harus dijaga dari dua hal: jangan sampai kualitasnya rendah, dan jangan sampai anggarannya bocor,” pungkasnya.
