Oleh: Louis Fernando Afeanpah – Ketua Cabang GMKI Timika.
Pemberitaan mengenai deretan penghargaan yang diraih oleh pemerintah daerah dalam kurun waktu satu tahun kepemimpinan sering kali disajikan sebagai narasi pencapaian yang absolut. Berbagai apresiasi di tingkat nasional terkait tata kelola, inovasi pemerintahan, hingga toleransi, digaungkan untuk membangun citra stabilitas. Namun, dari perspektif dialektika teknokratis-hegelian, kita harus mampu membedakan secara tajam antara pencapaian yang bersifat simbolik-administratif dan pemenuhan hak-hak dasar warga negara yang bersifat substantif.
Peristiwa kriminalitas jalanan yang menimpa seorang aparatur yang juga merupakan elemen penggerak pemuda dan pelayanan di daerah ini, di kawasan Irigasi Ujung, bukan sekadar musibah personal. Insiden ini adalah alarm keras yang menelanjangi ketimpangan struktural dan defisitnya kehadiran negara dalam menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat.
Dialektika Pencapaian: Simbolik Melawan Realitas
Dalam dialektika pemerintahan, keberhasilan sebuah rezim tidak diukur dari berapa banyak piagam yang diterima di Jakarta, melainkan sejauh mana output kebijakan mampu menyelesaikan problem di tingkat tapak. Tesis (Apresiasi Administratif): Pemerintah daerah berhasil memenuhi indikator birokrasi dan tata kelola yang dinilai melalui dokumen-dokumen pelaporan, sehingga menghasilkan penghargaan dan pengakuan. Antithesis (Realitas Kamtibmas): Di ruang publik, masyarakat dan pemuda justru berhadapan dengan kerentanan akibat minimnya infrastruktur penerangan, tidak adanya pos keamanan terpadu, dan maraknya aksi begal. Ketika birokrasi sibuk mengumpulkan pujian sementara warganya merasa terancam saat keluar rumah di malam hari, telah terjadi disonansi kognitif dalam jalannya pemerintahan. Tidak ada artinya sebuah wilayah dikatakan harmonis atau inovatif secara administratif, jika nyawa warganya tidak aman di jalanan.
Kritik Kebijakan: Menakar Prioritas Anggaran dan Sistem Pencegahan
Insiden kriminalitas di ruang publik bukanlah fenomena yang terjadi di ruang hampa. Kejadian ini adalah output langsung dari kegagalan perencanaan tata ruang kota yang mengabaikan aspek keselamatan dan keamanan publik. Disparitas Infrastruktur: Kawasan pinggiran kota yang minim penerangan jalan umum secara ontologis menciptakan ruang-ruang gelap yang memfasilitasi niat dan kesempatan terjadinya kejahatan. Paradigma Penanganan yang Reaktif: Selama ini, tata kelola keamanan lebih banyak bersifat reaktif, menunggu jatuhnya korban baru kemudian mengambil tindakan temporer. Seharusnya, keamanan berbasis pada pencegahan yang terintegrasi dengan riset dari lembaga seperti Badan Riset dan Inovasi Daerah, bukan sekadar respons insidental.
Dimensi Hukum dan Teologis
Dari sudut pandang regulasi dan hukum tata negara, perlindungan terhadap ketenteraman dan ketertiban umum adalah hak konstitusional warga negara yang diamanatkan oleh undang-undang. Pemerintah daerah dan aparat penegak hukum memiliki tanggung jawab mutlak untuk memastikan hak tersebut terealisasi. Secara teologis, kehidupan manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah yang memiliki nilai luhur dan tidak dapat ditawar. Menjaga keselamatan nyawa adalah mandat moral yang paling mendasar bagi setiap pemegang otoritas publik. Ketika otoritas publik gagal melindungi warga dari ancaman kekerasan, telah terjadi penyimpangan etika kekuasaan melalui pembiaran. Kuasa negara seharusnya digunakan untuk menciptakan ketertiban dan keadilan, bukan membiarkan ketakutan mengambil alih ruang hidup masyarakat.
Langkah Sistemik yang Harus Didesak
Untuk mengembalikan marwah pemerintahan yang melayani dan melindungi, kebijakan daerah harus dirombak melalui pendekatan teknokratis. Audit Tata Kelola Keamanan dan Penerangan: Pemerintah daerah dan legislatif harus segera mengalokasikan anggaran untuk penerangan jalan dan pos pantau di titik-titik rawan secara merata, bukan hanya berfokus pada proyek mercusuar yang elitis. Peningkatan Fungsi Preventif Kepolisian: Aparat penegak hukum harus mengubah orientasi menjadi preventif, melakukan patroli rutin di wilayah pinggiran, serta memetakan kerawanan wilayah secara ilmiah. Partisipasi Masyarakat dan Pemuda: Kebijakan keamanan harus melibatkan elemen masyarakat sipil, termasuk pemuda dan komunitas keagamaan, untuk memperkuat sistem pengamanan lingkungan berbasis komunitas.
Epilog
Sebuah pemerintahan tidak bisa mengklaim dirinya berhasil memimpin jika rasa aman masih menjadi barang mewah bagi warganya. Penghargaan dan apresiasi nasional seharusnya menjadi cambuk evaluasi, bukan ilusi yang menutupi pekerjaan rumah yang belum terselesaikan. Pemerintahan yang baik bekerja dalam keheningan sistem, memastikan bahwa setiap rupiah dari anggaran daerah berdampak langsung pada rasa aman, kesejahteraan, dan martabat rakyat.
Ut Omnes Unum Sint.
