Oleh: Pengurus DPC GMNI Mimika
Dalam kajian yang dilaksanakan oleh gerakan mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Mimika dengan tema “perlukah transmigrasi ke tanah Papua” dalam kajian yang berlangsung GMNI Kabupaten melihat kejanggalan” dalam upaya pemerintah untuk melakukan transmigrasi ke tanah Papua, GMNI menilai keputusan yang di ambil oleh pemerintah ini tidak tepat, masyarakat, pemuda pemudi Papua sendiri masih banyak pengangguran minim lapangan kerja bahkan dari segi pendidikan kesehatan ekonomi masih sangat miris, Papua sendiri belum butuh tambahan pendatang (kecuali sudah maju seperti Jakarta), jika pemerintah pusat ingin paksakan ini bisa memicu konflik antar oap dan transmigrasi non oap yang datang ke papua, mending uangnya digunakan untuk membangun sdm infrastruktur yang layak untuk masyarakat kemudian, baru program-program yang lain.
GMNI juga melihat bahwa Papua sendiri mempunyai cara hidupnya sendiri dari segi antropologi, dimana halnya masih bergantung pada alam, bukan pemaksaan transmigrasi dan pembukaan lahan secara besar dan kemudian putra putri adat Masyarakat Papua terpinggirkan termarijinalkan lalu menonton para imigrasi berdatangan dan asik mengambil dari hutan tanah adat nenek moyang mereka yang mana telah turun temurun mereka Jaga selama hayat hidup mereka. GMNI Mimika menilai pemerintah pusat terlalu terburu-buru dalam hal merancang program transmigrasi masuk ke Papua, padahal hampir setiap hari penambahan penduduk dari luar Papua ke dalam Papua terus bertambah, apa lagi dengan imigrasi besar-besaran yang di programkan oleh pemerintah pusat lantas ada apa di balik imigrasi besar-besaran yang direncanakan oleh pemerintah pusat.
Dengan tegas DPC GMNI Kabupaten Mimika Menolak transmigrasi ke tanah Papua dan neminta DPRD Kabupaten Mimika agar memberikan perhatian khusus kepada pemerintah pusat terhadap program Imigrasi yang sedang di usung, sebab GMNI Mimika menilai ini sangat merugikan masyarakat adat dan hutan adatnya.
Di hari Sumpah Pemuda Ini juga GMNI Mimika mengajak pemuda pemudi asli Papua non Papua yang lahir besar di Papua dan yang lama hidup di Papua agar bersama-sama menyikapi secara serius soal transmigrasi yang direncanakan oleh pemerintah pusat agar segera membatalkan niat mereka terutama Kabinet Merah putih untuk lebih memperhatikan rencana dan rancangan transmigrasi ke Papua GMNI Menilai Papua belum siap untuk menerima imigrasi.
GMNI juga meminta DPRD Kab.Mimika agar Meminta pemerintah pusat memberikan kewenangan full kepada Majelis Rakyat Papua (MRP) tanpa introspeksi dari pemerintah dan kesbanpol, agar dapat leluasa dalam mengatur mengelola (Otsus) dan administrasi serta pemimpin Papua yang mana sebagaimana mestinya menjalankan hak kewenangan khusus yang diberikan oleh negara, agar berjalan sesuai dengan prinsip dan kultur kehidupan orang Papua yang Beradat adab untuk mengelola tanah Papua di dalam bingkai NKRI Merdeka.
