Mimika, Siasat ID – Ketua GMNI (Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia) Kabupaten Mimika, Bung Kristoforus Toffy, kembali menyoroti kondisi gedung baru Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Mimika yang sudah mengalami kerusakan meski baru saja dibangun. Menurutnya, hal ini sangat menyedihkan mengingat besarnya anggaran yang telah dikeluarkan untuk pembangunan gedung tersebut. Toffy juga menyoroti dugaan penggunaan lahan makam pahlawan untuk pembangunan gedung tersebut, serta menyarankan agar bangunan Organisasi Perangkat Daerah lainnya yang baru dibangun juga diaudit secara menyeluruh.
Dalam pernyataannya, Toffy mengungkapkan bahwa pembangunan gedung Bappeda telah menelan anggaran yang besar. Pada 2023, anggaran yang dikeluarkan mencapai Rp 56 miliar untuk tahap awal pembangunan, dan Rp 26 miliar untuk penambahan lanskap serta finishing. Kemudian, pada tahun 2024, dialokasikan lagi anggaran sebesar Rp4 miliar untuk pengadaan mebel. Total anggaran yang telah dikucurkan untuk gedung ini mencapai Rp86 miliar.
“Kami sangat miris melihat kondisi gedung baru Bappeda yang sudah rusak. Padahal, gedung ini dibangun dengan anggaran yang sangat besar. Ini tidak etis jika dilihat dari berbagai sisi,” ujar Toffy (10/3).
Toffy juga mempertanyakan alasan pembangunan gedung baru tersebut, mengingat kantor lama Bappeda masih layak huni dan dapat digunakan. “Kantor lama sebenarnya masih bisa dipakai dan masih layak. Kenapa harus membangun kantor baru dengan dana yang begitu besar, tetapi kualitasnya tidak memadai?” tanyanya.
Sorotan Terhadap Lahan Pembangunan
Selain masalah kerusakan gedung, Toffy juga menyoroti dugaan penggunaan lahan makam pahlawan untuk pembangunan gedung Bappeda tersebut. Menurutnya, hal ini sangat disayangkan mengingat lahan makam pahlawan seharusnya dilestarikan sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan. Ia juga mempertanyakan mengapa Pemda tidak memanfaatkan lahan luas yang dimiliki di belakang Pusat Pemerintahan (Puspem) untuk pembangunan gedung-gedung pemerintahan.
“Kalau tidak salah, lahan yang digunakan untuk pembangunan gedung Bappeda ini adalah lahan makam pahlawan. Ini sangat disayangkan. Selain itu, Pemda memiliki lahan yang sangat luas di belakang Puspem. Kenapa tidak memanfaatkan lahan yang sudah ada, malah membeli lahan baru dan menghabiskan anggaran besar?” ujar Toffy.
Permintaan Audit Menyeluruh
Lebih lanjut, Toffy mencurigai adanya kejanggalan dalam proses pembangunan gedung Bappeda tersebut. Ia menduga ada indikasi ketidakwajaran atau bahkan korupsi dalam proyek tersebut. Oleh karena itu, ia meminta agar Kejaksaan Agung (Kejagung), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) segera mengusut tuntas pembangunan gedung Bappeda.
“Kami meminta KPK, Kejagung, dan BPK untuk segera turun tangan mengusut tuntas pembangunan gedung Bappeda ini. Perlu ada pemeriksaan terhadap para kontraktor yang menangani proyek ini. Kami merasa ada kejanggalan yang harus diungkap,” tegas Toffy.
Toffy juga menekankan bahwa penggunaan anggaran yang tidak transparan dan tidak bertanggung jawab seperti ini harus dihentikan. Menurutnya, dana yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan rakyat justru terbuang percuma karena proyek yang tidak berkualitas.
“Anggaran yang seharusnya bisa digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, justru terbuang sia-sia karena proyek yang tidak berkualitas. Ini adalah bentuk pemborosan uang rakyat,” tandasnya.
Audit untuk Seluruh OPD
Toffy tidak hanya meminta audit untuk gedung Bappeda, tetapi juga untuk seluruh gedung OPD yang baru dibangun di Kabupaten Mimika. Ia mendesak agar ada evaluasi menyeluruh terhadap proyek-proyek pembangunan tersebut untuk memastikan bahwa dana publik digunakan secara efektif dan efisien.
“Selain gedung Bappeda, gedung-gedung OPD lain yang baru dibangun juga harus diaudit dan diperiksa secara khusus oleh Kejaksaan dan BPK. Jangan sampai ada lagi proyek-proyek yang menghabiskan anggaran besar tetapi hasilnya tidak memuaskan Masyarakat hanya puas melihat kemegahannya saja,” pungkasnya.
Toffy berharap agar pihak berwenang segera mengambil tindakan tegas terhadap hal ini. Ia juga mendesak agar ada evaluasi menyeluruh terhadap proyek-proyek pembangunan di Kabupaten Mimika untuk memastikan bahwa dana publik digunakan secara efektif dan efisien.
“Saya berharap ini menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah dan pihak berwenang. Jangan sampai ada lagi proyek-proyek yang menghabiskan anggaran besar tetapi hasilnya tidak tidak berkualitas,” tutup Toffy.
