JAKARTA – Wacana pergantian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tak lagi jadi bisik-bisik di Senayan. Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) kini secara terbuka mendorong agar kursi Wapres diisi oleh figur dari partai pengusung utama Presiden Prabowo Subianto.
Sekretaris Jenderal ProDEM, Mujib Hermani, menyebut langkah ini sebagai upaya menghindari apa yang ia sebut sebagai aib demokrasi.
“Bangsa ini harus belajar dari sejarah. Jangan sampai kita terjebak dalam aib demokrasi dan cacat etika hasil pemilu,” kata Mujib dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 12 November 2026.
Menurut Mujib, jika dinamika pergantian Wapres benar-benar terjadi, maka secara etika politik dan konstitusional, penggantinya tidak boleh datang dari ruang hampa. Ia harus merupakan representasi dari koalisi pemenang Pilpres 2024.
“Presiden Prabowo terpilih atas mandat rakyat bersama koalisi partai pendukungnya. Pengisian Wapres harus mencerminkan keselarasan ideologis yang dibangun sejak awal perjuangan,” ujarnya.
Mengapa Dasco?
Di balik pernyataan normatif itu, ProDEM menyodorkan nama yang spesifik: Ketua Majelis ProDEM, Prof. Dr. Sufmi Dasco Ahmad.
Mujib menilai Dasco adalah figur paling tepat. Bukan hanya karena posisinya sebagai Ketua Harian Partai Gerindra dan Wakil Ketua DPR RI, melainkan karena perannya sebagai pengawal koalisi.
“Sebagai politisi yang egaliter dan lintas batas – lintas generasi aktivis, lintas partai, lintas suku, beliau punya kapasitas operasional,” kata Mujib.
Bagi ProDEM, duet Prabowo-Dasco adalah kunci agar agenda Asta Cita berjalan. Mulai dari hilirisasi, makan bergizi gratis, hingga reforma agraria.
“Kepemimpinan beliau mendampingi Presiden Prabowo adalah kunci agar seluruh program strategis Asta Cita berjalan cepat, fokus, dan berdampak nyata sampai ke piring-piring rakyat,” ucap Mujib.
Pernyataan ProDEM ini menguatkan sinyal bahwa di internal koalisi gemuk Prabowo, Gerindra sebagai partai pengusung utama tidak ingin kehilangan momentum politik jika kursi Wapres kosong. Sinyal itu kini dilegitimasi dengan narasi menjaga legitimasi dan kehormatan konstitusi.(DW)
