TIMIKA – Salah satu tokoh masyarakat Kabupaten Mimika, Saleh Alhamid, mengaku tidak merasa bangga atas penetapan Mimika sebagai kota toleran dan harmoni. Ia mempertanyakan tolok ukur yang digunakan pemerintah pusat dalam penetapan tersebut, dengan menyoroti konflik berkepanjangan di Kwamki Narama.
Saleh menyampaikan pandangannya itu pada Rabu (11/11/2026) malam. Menurut dia, masyarakat Mimika sejak dahulu memang hidup dalam semangat toleransi, sehingga penetapan itu tidak menjadi hal baru yang patut dibanggakan.
“Kita toleran, tetapi hidup kita tidak harmoni,” kata Saleh.
Saleh menilai kondisi di Kwamki Narama menjadi bukti bahwa Mimika belum sepenuhnya harmonis. Menurut dia, di wilayah itu telah terjadi perang antarwarga selama puluhan tahun, antara tetangga dan sesama suku Papua.
Ia menyebut mayoritas warga di wilayah tersebut beragama dan terdapat sekitar 30 gereja di sana. Karena itu ia mempertanyakan mengapa konflik dan pertumpahan darah masih terus terjadi.
“Siapa yang bilang Kabupaten Mimika ini harmoni?” ujarnya.
Saleh juga mempertanyakan peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di Mimika. Menurut dia, forum itu memiliki tugas pembinaan umat beragama, tetapi belum terlihat langkah nyata untuk meredam konflik di Kwamki Narama.
Ia menduga keterbatasan dana bisa menjadi salah satu penyebab. Ia mengusulkan agar pemerintah mengecek kecukupan anggaran forum tersebut dan menambahnya bila perlu, sehingga FKUB dapat turun langsung ke lokasi konflik.
Saleh juga meminta Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri tidak mengambil keputusan hanya berdasarkan informasi sepihak. Menurut dia, pihak yang menilai perlu melibatkan tokoh masyarakat dan tokoh pemuda.
Saleh turut menyoroti pelibatan sekitar 200 personel pengamanan dalam kegiatan terkait penetapan kota harmoni tersebut. Menurut dia, pengamanan sebanyak itu menimbulkan pertanyaan, sebab daerah yang diklaim toleran dan harmonis seharusnya tidak memerlukan pengamanan berlebihan. Ia menambahkan bahwa pengamanan tersebut membutuhkan anggaran.
“Kalau kita memang harmonis dan toleran, kenapa harus ada pengamanan?” kata Saleh.
Saleh mengatakan, berdasarkan pengetahuannya, kabupaten di Papua yang paling toleran adalah Kabupaten Fakfak. Ia juga menyatakan siap menunjukkan fakta dan bukti ketidakharmonisan di Mimika apabila diminta oleh Kementerian Agama atau pihak berwenang.
Ia mengajak masyarakat tidak mudah terbawa isu yang menurut dia hanya menguntungkan pribadi atau kelompok tertentu, termasuk untuk kepentingan pencitraan.
“Saya tidak kaget dan tidak bangga. Selama 30 tahun saya hidup di sini, tidak pernah ada persoalan antaragama. Itu sudah sejak dulu,” ujarnya.
“Kalau Mimika dianggap kota harmoni, pertanyaannya berarti Kementerian Agama atau kementerian dalam Negri menganggap seluruh kota atau kabupaten di Papua masyarakatnya itu tidak harmoni dan tidak toleran,” ujarnya.
Saleh meminta hal tersebut disampaikan dan dijelaskan oleh pemerintah pusat, termasuk tolok ukur yang digunakan dalam penetapan itu.
Hingga berita ini diturunkan, redaksi belum memperoleh tanggapan dari Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, FKUB Mimika, maupun Pemerintah Kabupaten Mimika. (BK)
