MOSKOW — Dinamika geopolitik dunia yang tak lagi didominasi oleh satu kekuatan tunggal menuntut perubahan strategi keamanan global. Menyikapi situasi tersebut, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI, Dr. H. TB. Ace Hasan Syadzily, mendorong ketahanan nasional agar dijadikan prioritas strategis bersama.
Gagasan ini disampaikan Ace di hadapan delegasi negara anggota Organisasi Perjanjian Keamanan Kolektif (CSTO) dalam International Collective Security Forum yang diselenggarakan di Moskow, Rusia, pada 10—11 November 2026.
“Kita harus menempatkan ketahanan nasional di pusat perencanaan strategis,” tegas Ace dalam pidatonya yang bertajuk Beyond Unipolarity: Shaping a New Global Order through Strategic Balance and Collective Security.
Menurut Ace, konsep ketahanan nasional bukan sekadar urusan kekuatan militer, melainkan perpaduan holistik antara pertahanan, diplomasi, kemampuan ekonomi, teknologi, dan kohesi sosial. Ia meyakini ketahanan sebuah negara akan berdampak langsung pada terciptanya stabilitas kawasan maupun dunia.
“Bagi Indonesia, ketahanan tidak dapat dipisahkan. Bangsa yang kuat membangun kawasan yang kuat, yang pada gilirannya berkontribusi terhadap stabilitas global,” ungkapnya.
Dalam forum tersebut, Ace menyoroti tiga pergeseran besar peta kekuatan dunia. Mulai dari tersebarnya kekuatan global yang memberi ruang bagi kemitraan strategis, kerentanan rantai pasok global, hingga meluasnya cakupan ancaman nontradisional seperti serangan siber, kecerdasan buatan, bencana iklim, dan manipulasi informasi.
Untuk menjawab tantangan keamanan kolektif itu, ia mengajukan tiga prinsip utama: keamanan yang berlandaskan penghormatan terhadap kedaulatan dan hukum internasional, penangkalan (deterrence) yang dibarengi diplomasi, serta adaptasi keamanan kolektif terhadap ancaman nontradisional.
Lebih lanjut, ia menegaskan posisi Indonesia yang konsisten memegang prinsip politik luar negeri bebas aktif. Ia secara khusus menolak penggunaan pangan sebagai senjata geopolitik dan mendorong kemandirian strategis, seperti inisiatif transisi energi B50 dan tenaga surya 100 GW yang sedang digarap Indonesia.
“Kami meyakini bahwa dunia multipolar seharusnya menciptakan peluang kerja sama yang lebih besar, bukan memperdalam perpecahan,” pungkas Ace, seraya mengajak seluruh delegasi untuk membangun tatanan internasional yang lebih inklusif dan berimbang.
Dalam lawatannya ke Moskow, Gubernur Lemhannas didampingi oleh sejumlah delegasi RI, di antaranya Sekretaris Utama Lemhannas Komjen Pol Gatot Tri Suryanta, Tenaga Profesional Prof. Dadan Umar Daihani, serta Kepala Biro Kerja Sama dan Hukum Brigjen TNI (Mar) Suliono.
