FEBRIYAN ANINDITA, S.H.
Direktur LBH Keadilan Samawa Rea.
Indonesia telah dua kali mengalami kekosongan jabatan Wakil Presiden dalam waktu yang cukup panjang. Mohammad Hatta mengundurkan diri pada tahun 1956, dan jabatan tersebut baru terisi kembali setelah Sri Sultan Hamengkubuwono IX terpilih pada tahun 1973. Kemudian, setelah Soeharto mengundurkan diri pada 1998 dan B.J. Habibie naik menjadi Presiden, jabatan Wakil Presiden kembali kosong hingga terpilihnya Megawati Soekarnoputri pada tahun 1999. Kendati demikian, kedua peristiwa tersebut terjadi sebelum amandemen UUD 1945 yang mengatur mekanisme khusus pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden.
Kini, kemungkinan terjadinya kekosongan serupa kembali muncul menyusul perkembangan politik terkait Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pada 10 November 2026, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengonfirmasi bahwa Gibran telah menyampaikan niat mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto. Sehari kemudian, Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi turut membenarkan kabar tersebut, sekaligus menyebut Gibran akan menyampaikan pengumuman secara resmi sendiri.
Jika Gibran benar-benar mengundurkan diri, satu pertanyaan konstitusional yang krusial pun muncul: siapa yang berwenang menentukan penggantinya? Jawabannya jelas tertuang dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945: apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR wajib menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih pengganti dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.
Konstitusi secara sengaja membagi kewenangan tersebut. Presiden berhak mengajukan dua nama, tetapi MPR-lah yang memilih. Presiden tidak boleh menunjuk langsung, dan MPR tidak dapat memilih calon di luar usulan Presiden. Dengan demikian, keputusan akhir tetap berada di tangan MPR.
Pertanyaan Kunci: Seberapa Mandiri MPR?
Persoalannya kini bukan sekadar pada prosedur, melainkan pada substansinya. Apakah MPR mampu menjalankan kewenangan tersebut secara mandiri? Pertanyaan ini menjadi sangat relevan mengingat kuatnya pengaruh Presiden terhadap koalisi pendukung di lembaga legislatif. Jika proses pemilihan sekadar mengikuti arahan atau kesepakatan elite politik semata, maka sidang MPR berisiko menjadi sekadar formalitas belaka. Padahal, kewenangan memilih diberikan kepada MPR justru agar pengisian jabatan tidak sepenuhnya berada di bawah kendali eksekutif.
Tata cara lebih rinci diatur dalam Pasal 46 UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3) beserta perubahannya. Presiden wajib menyampaikan dua nama calon beserta persyaratannya paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna. Jika keduanya memperoleh suara yang sama, dilakukan pemilihan ulang satu kali. Jika tetap sama, Presiden berhak menetapkan salah satunya.
Perlu dipahami juga, Indonesia belum pernah benar-benar menguji mekanisme Pasal 8 ayat (2) ini dalam rumusan pasca-amandemen UUD 1945 tahun 2001. Jika pengunduran diri Gibran benar-benar terjadi secara resmi, maka ini akan menjadi ujian pertama bagi mekanisme konstitusional tersebut. Perlu ditegaskan pula, Wakil Presiden yang terpilih nantinya hanya melanjutkan sisa masa jabatan yang berjalan, dan tidak memperoleh mandat baru selama lima tahun. Legitimasinya bersumber dari prosedur konstitusional, bukan dari pemilihan umum baru.
Beda Antara Mengundurkan Diri dan Pemakzulan
Di sisi lain, kemungkinan pengunduran diri Gibran tidak dengan sendirinya menutup persoalan yang berkembang, termasuk polemik dokumen administrasi pendidikannya maupun dugaan pelanggaran hukum. Masyarakat juga perlu membedakan dengan jelas antara mekanisme pengunduran diri dan pemberhentian melalui pemakzulan. Keduanya adalah jalur hukum yang berbeda dan tidak dapat disamakan. Proses pengawasan serta pelaksanaan Hak Menyatakan Pendapat DPR tidak secara otomatis berakibat kosongnya jabatan Wakil Presiden.
Karena itu, perhatian publik tidak boleh hanya berhenti pada siapa nama yang akan menggantikan. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana Presiden menggunakan kewenangannya dalam mengajukan dua nama calon, dan bagaimana MPR menjaga kemandiriannya saat melakukan pemilihan. Konstitusi telah merancang sistem pembagian kekuasaan agar tidak terkonsentrasi pada satu tangan. Sekarang saatnya membuktikan apakah mekanisme itu benar-benar berfungsi.
Pada akhirnya, kekosongan jabatan Wakil Presiden memang terlihat sekadar pergantian pejabat. Namun, cara negara mengisinya akan menjadi bukti nyata seberapa dalam dan kuat prinsip pembatasan kekuasaan berjalan dalam demokrasi kita.
