Jakarta | Pengadaan motor listrik untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah berjalan. Di sisi lain, penggunaan anggaran Rp 6,9 M oleh BGN untuk belanja kaus kaki memunculkan perhatian masyarakat. Dua kebijakan ini membuka kembali pertanyaan, ke mana arah prioritas anggaran negara sebenarnya ditujukan.
Ketua Bidang Politik Dewan Pimpinan Pusat GMNI, Dhipa Satwika Oey, menilai dua kebijakan ini tidak bisa dilihat secara terpisah, menurut dia, publik cenderung melihatnya sebagai rangkaian keputusan yang memperlihatkan cara negara menyusun prioritas.
Pengadaan motor listrik dalam program MBG, kata Dhipa, semestinya memiliki keterkaitan langsung dengan tujuan utamanya program, yaitu pemenuhan gizi. Sementara itu, penggunaan anggaran miliaran rupiah untuk belanja kaus kaki oleh BGN memunculkan pertanyaan tentang relevansi di tengah kebutuhan lain yang lebih mendesak.
“Dalam situasi seperti sekarang, setiap keputusan anggaran akan selalu dibandingkan. Bukan hanya soal apa yang dibelanjakan, tapi apakah itu memang yang paling dibutuhkan,” ujar Dhipa.
Terkait pengadaan motor listrik, alasan kuat kepala BGN yang beredar menyebut:
“Program ini akan menjangkau daerah-daerah yang nanti akan sangat sulit. Menjangkau desa-desa, daerah-daerah yang hanya bisa dengan motor. Itu untuk menunjang operasional,”
Bagi Dhipa, alasan itu tidak cukup. Dia melihat ruang yang belum dijawab terkait efektivitas dan ketepatan sasaran.
“Kalau memang tujuannya untuk menjangkau daerah sulit, maka harus jelas dulu daerah mana yang benar-benar sulit dijangkau. Jangan disamaratakan semua, dan datanya harus dilihatkan ke publik, biar semua masyarakat bisa melihat dan menilai” kata dia.
Ia menekankan, kebijakan tidak bisa seragam. Wilayah dengan akses terbatas harus diperhatikan dan diprioritaskan, tetapi untuk wilayah yang masih dengan akses mudah, tidak serta-merta membutuhkan prioritas yang sama
“Bisa saja difokuskan hanya pada wilayah yang memang benar-benar membutuhkan. Daerah yang aksesnya sudah mudah, tidak perlu dipaksakan mendapat perlakuan yang sama. Di situ letak efisiensinya,” ujarnya.
Tanpa pemetaan yang jelas, kata dia, kebijakan berisiko melebar tanpa arah. Di titik itu, bukan hanya efektivitas yang dipersoalkan, tetapi juga ketepatan prioritas.
“Pertanyaannya bukan pada niatnya, tetapi pada ketepatan kebijakannya,” kata dia.
GMNI meminta pemerintah dan BGN membuka secara rinci dasar pengambilan keputusan, termasuk urgensi, skema pengadaan, serta efektivitas dari masing-masing kebijakan. Transparansi, menurut Dhipa, bukan sekedar pelengkap, melainkan salah satu syarat dasar dalam pengelolaan anggaran negara
“Kalau memang ada Urgensinya jelaskan, tapi kalau tidak, publik akan membaca ini sebagai sesuatu yang sangat tidak tepat sasaran,” kata dia.
Dalam beberapa waktu terakhir, isu efisiensi anggaran kembali menguat. Sejumlah kebijakan belanja negara menjadi perhatian karena dinilai tidak sepenuhnya mencerminkan sensitivitas terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat.
Dhipa mengingatkan, kepercayaan publik tidak dibangun dari kebijakan besar saja, tetapi dari akumulasi keputusan-keputusan yang dianggap konsisten atau sebaliknya.
“Kepercayaan publik itu bukan dibangun dari satu kebijakan besar saja. Tapi dari kumpulan keputusan-keputusan kecil, yang kalau konsisten akan menguatkan, kalau tidak, justru bisa meruntuhkan.” tutupnya
Motor listrik sudah berjalan, anggaran kaus kaki telah digunakan. Penjelasan pihak terkait, sejauh ini, tidak sepenuhnya menjawab. Di titik ini, publik tidak lagi sekedar melihat dua kebijakan yang berbeda, melainkan publik telah mulai membaca arah prioritas negara, dan ketika arah itu terasa menjauh dari kebutuhan rakyat, yang terjadi bukan hanya kritik saja, melainkan keraguan yang pelan-pelan berubah menjadi ketidakpercayaan.Motor Listrik dan Kaus Kaki disorot GMNI, Belanja Negara Dipertanyakan
Pengadaan motor listrik untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah berjalan. Di sisi lain, penggunaan anggaran Rp 6,9 M oleh BGN untuk belanja kaus kaki memunculkan perhatian masyarakat. Dua kebijakan ini membuka kembali pertanyaan, ke mana arah prioritas anggaran negara sebenarnya ditujukan.
Ketua Bidang Politik Dewan Pimpinan Pusat GMNI, Dhipa Satwika Oey, menilai dua kebijakan ini tidak bisa dilihat secara terpisah, menurut dia, publik cenderung melihatnya sebagai rangkaian keputusan yang memperlihatkan cara negara menyusun prioritas.
Pengadaan motor listrik dalam program MBG, kata Dhipa, semestinya memiliki keterkaitan langsung dengan tujuan utamanya program, yaitu pemenuhan gizi. Sementara itu, penggunaan anggaran miliaran rupiah untuk belanja kaus kaki oleh BGN memunculkan pertanyaan tentang relevansi di tengah kebutuhan lain yang lebih mendesak.
“Dalam situasi seperti sekarang, setiap keputusan anggaran akan selalu dibandingkan. Bukan hanya soal apa yang dibelanjakan, tapi apakah itu memang yang paling dibutuhkan,” ujar Dhipa.
Terkait pengadaan motor listrik, alasan kuat kepala BGN yang beredar menyebut:
“Program ini akan menjangkau daerah-daerah yang nanti akan sangat sulit. Menjangkau desa-desa, daerah-daerah yang hanya bisa dengan motor. Itu untuk menunjang operasional,”
Bagi Dhipa, alasan itu tidak cukup. Dia melihat ruang yang belum dijawab terkait efektivitas dan ketepatan sasaran.
“Kalau memang tujuannya untuk menjangkau daerah sulit, maka harus jelas dulu daerah mana yang benar-benar sulit dijangkau. Jangan disamaratakan semua, dan datanya harus dilihatkan ke publik, biar semua masyarakat bisa melihat dan menilai” kata dia.
Ia menekankan, kebijakan tidak bisa seragam. Wilayah dengan akses terbatas harus diperhatikan dan diprioritaskan, tetapi untuk wilayah yang masih dengan akses mudah, tidak serta-merta membutuhkan prioritas yang sama
“Bisa saja difokuskan hanya pada wilayah yang memang benar-benar membutuhkan. Daerah yang aksesnya sudah mudah, tidak perlu dipaksakan mendapat perlakuan yang sama. Di situ letak efisiensinya,” ujarnya.
Tanpa pemetaan yang jelas, kata dia, kebijakan berisiko melebar tanpa arah. Di titik itu, bukan hanya efektivitas yang dipersoalkan, tetapi juga ketepatan prioritas.
“Pertanyaannya bukan pada niatnya, tetapi pada ketepatan kebijakannya,” kata dia.
GMNI meminta pemerintah dan BGN membuka secara rinci dasar pengambilan keputusan, termasuk urgensi, skema pengadaan, serta efektivitas dari masing-masing kebijakan. Transparansi, menurut Dhipa, bukan sekedar pelengkap, melainkan salah satu syarat dasar dalam pengelolaan anggaran negara
“Kalau memang ada Urgensinya jelaskan, tapi kalau tidak, publik akan membaca ini sebagai sesuatu yang sangat tidak tepat sasaran,” kata dia.
Dalam beberapa waktu terakhir, isu efisiensi anggaran kembali menguat. Sejumlah kebijakan belanja negara menjadi perhatian karena dinilai tidak sepenuhnya mencerminkan sensitivitas terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat.
Dhipa mengingatkan, kepercayaan publik tidak dibangun dari kebijakan besar saja, tetapi dari akumulasi keputusan-keputusan yang dianggap konsisten atau sebaliknya.
“Kepercayaan publik itu bukan dibangun dari satu kebijakan besar saja. Tapi dari kumpulan keputusan-keputusan kecil, yang kalau konsisten akan menguatkan, kalau tidak, justru bisa meruntuhkan.” tutupnya
Motor listrik sudah berjalan, anggaran kaus kaki telah digunakan. Penjelasan pihak terkait, sejauh ini, tidak sepenuhnya menjawab. Di titik ini, publik tidak lagi sekedar melihat dua kebijakan yang berbeda, melainkan publik telah mulai membaca arah prioritas negara, dan ketika arah itu terasa menjauh dari kebutuhan rakyat, yang terjadi bukan hanya kritik saja, melainkan keraguan yang pelan-pelan berubah menjadi ketidakpercayaan.
