Oleh: Hasrul Jihad
Mahasiswa Pascasarjana UGM / Pemuda Batulanteh
Kecamatan Batulanteh adalah salah satu wilayah dengan potensi ekonomi dan pariwisata terbesar di Kabupaten Sumbawa. Lanskap alamnya yang menawan, hasil pertanian yang melimpah, hingga potensi kopi dan madu hutan yang khas, menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan dan pelaku usaha. Namun potensi itu seolah terkunci oleh realitas buruk infrastruktur jalan.
Akses menuju Desa Tangkampulit, Bao Desa dan Batu Rotok masih menjadi tantangan tersendiri. Jalan tanah yang sempit, licin saat hujan, dan rawan longsor membuat masyarakat terisolasi dari pusat ekonomi kabupaten. Ironisnya, wilayah yang kaya potensi ini justru seolah “terputus” dari denyut pembangunan modern.
Kabar baik serta harapan baru seolah tergambarkan ketika pada Juli 2025 lalu Bupati Sumbawa mengumumkan proyek besar untuk memperbaiki akses ke Batulanteh, dan masyarakat menyambut dengan penuh harap. Dalam rapat koordinasi Bupati Sumbawa menyampaikan bahwa proyek pembangunan tiga ruas jalan utama akan segera ditangani, diantaranya adalah Ruas Batudulang–Tepal dengan total panjang 27,4 km, di mana 18,7 km telah tertangani dan sisanya 8,7 km akan dilanjutkan. Serta ruas Tepal–Batu Rotok sepanjang 11 km, dilengkapi dengan pembangunan enam jembatan baru. Dan ruas Lenangguar–Teladan sepanjang 7,4 km, di mana baru 1,6 km tertangani. Total proyek tersebut diperkirakan menelan anggaran Rp329 miliar yang bersumber dari dana Instruksi Presiden (Inpres).
Namun, hingga hari ini, memasuki bulan Oktober 2025, tak ada tanda-tanda proyek dimulai, khususnya di ruas jalan Batulanteh seperti ruas Tepal-Baturotok. Tidak terlihat alat berat di lapangan, papan proyek pun belum terpasang, dan tidak ada informasi resmi terkait proses tender. Di sisi lain, masyarakat justru mendengar kabar bahwa dana Inpres yang diperkirakan senilai Rp329 miliar itu “tidak jelas nasibnya,” bahkan ada yang menyebut telah hilang dari daftar proyek nasional.
Pembangunan infrastruktur jalan adalah bagian dari hak konstitusional rakyat atas kesejahteraan dan pemerataan pembangunan sebagaimana termaktub dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan prinsip keadilan sosial dalam pembukaan konstitusi. Ketika akses jalan dibiarkan rusak bertahun-tahun, berarti hak dasar masyarakat terutama hak ekonomi, pendidikan, dan kesehatan ikut terabaikan. Masyarakat Batulanteh sudah lama menjadi korban ketimpangan pembangunan. Mereka bukan hanya menanggung biaya ekonomi tinggi akibat mahalnya logistik, tetapi juga kehilangan kesempatan berpartisipasi dalam aktivitas pariwisata dan perdagangan.
Ketiadaan kejelasan informasi terkait dana Inpres ini menunjukkan lemahnya transparansi pemerintahan. Padahal, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjamin hak masyarakat untuk mengetahui penggunaan anggaran negara. Pemerintah daerah seharusnya segera memberikan penjelasan: apakah dana yang diperkirakan sebesar Rp329 miliar tersebut benar telah disetujui pemerintah pusat? Jika belum dicairkan, apa kendalanya? Tanpa kejelasan tersebut, publik berhak menduga bahwa proyek ini hanyalah janji politik tanpa landasan hukum yang kuat.
Keterbukaan informasi merupakan bentuk paling dasar dari tanggung jawab pejabat publik kepada rakyatnya. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Sumbawa harus bertanggung jawab dan segera mencari solusi alternatif terhadap pendanaan pembangunan ruas jalan di Kecamatan Batulanteh, khususnya pada jalur Tepal–Baturotok. Sebab, hingga saat ini ruas jalan tersebut belum pernah tersentuh pengerjaan dengan aspal hotmix, sehingga sudah sepatutnya menjadi perhatian khusus pemerintah daerah.
Di sisi lain, penulis mengusulkan adanya pembangunan secara bertahap dengan rencana pengalokasian khusus dalam APBD untuk jalan Tepal-Baturotok. Pemerintah dapat menetapkan kebijakan afirmatif: contohnya 10–15 persen dari total anggaran infrastruktur setiap tahun atau lebih konkritnya lagi minimal 5 kilometer per tahun anggaran insfratruktur dialokasikan untuk memperbaiki jalur Batulanteh khusunya jalur Tepal-Baturotok.
Saya kira pola ini realistis dan adil. Pembangunan bisa dimulai dari titik paling kritis, sambil memastikan mutu jalan sesuai standar kabupaten. Selain itu, masyarakat lokal perlu dilibatkan dalam perencanaan dan pengawasan agar penggunaan dana benar-benar efektif dan transparan. Maka dengan seperti ini, pemerintah tidak hanya membangun jalan fisik, tetapi juga membangun kembali kepercayaan rakyat.
Dengan demikian, penyelesaian masalah infrastruktur di Batulanteh seharusnya ditempatkan dalam kerangka pembangunan berkeadilan yang menekankan prinsip good governance: transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Pemerintah daerah dan pusat perlu membangun sinergi nyata agar setiap janji pembangunan tidak berhenti pada retorika, melainkan menjelma menjadi kebijakan yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Hanya dengan tata kelola yang demikian, Batulanteh dapat keluar dari lingkaran keterisolasian menuju pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
