Timika, Siasat ID – Yoki Sondegau, selaku Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Timika (UTI), mendesak Pemerintah Daerah (Pemda) Mimika untuk segera membangun gedung khusus bagi mama-mama Papua yang menjual noken di Kabupaten Mimika. Permintaan ini disampaikan menyusul adanya insiden dua oknum TNI yang melarang mama-mama tersebut berjualan di sepanjang Jalan Budi Utomo, tepatnya dari depan Lantas Lama hingga Bundaran Timika Indah.
Yoki menegaskan bahwa ketiadaan fasilitas yang layak bagi para penjual noken telah menimbulkan masalah sosial dan ekonomi bagi mama-mama Papua. “Saya selaku Ketua BEM UTI meminta agar Pemda Mimika menyediakan tempat yang layak untuk mama-mama penjual noken agar aktivitas penjualan mereka dapat berjalan dengan baik tanpa merugikan pihak lain,” ujar Yoki dalam pernyataannya (21/3).
Ia juga menyatakan kekecewaannya terhadap Pemda Mimika yang dinilai tidak memperhatikan nasib mama-mama Papua yang terpaksa berjualan di pinggir jalan. “Saya sangat kecewa dengan Pemda yang tidak dapat memperhatikan mama-mama saya yang sedang terlantar di pinggir-pinggir jalan. Padahal, sudah ada Peraturan Daerah (Perda) tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Orang Asli Papua,” tegas Yoki.
Yoki mengingatkan bahwa Perda tersebut seharusnya menjadi dasar bagi Pemda untuk memberikan perlindungan dan fasilitas yang memadai bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang dijalankan oleh orang asli Papua, termasuk mama-mama penjual noken. “Saya meminta dengan tegas agar Pemda, dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), segera membangun gedung yang layak untuk mama-mama penjual noken. Ini penting untuk memenuhi kebutuhan mereka dan melindungi hak-hak mereka sebagai pelaku UMKM,” tambahnya.
Noken, tas tradisional khas Papua yang terbuat dari serat alam, tidak hanya memiliki nilai ekonomi tetapi juga nilai budaya yang tinggi. Mama-mama Papua yang menjual noken di pinggir jalan merupakan bagian dari upaya melestarikan budaya sekaligus mencari nafkah untuk keluarga mereka. Namun, ketiadaan tempat yang layak seringkali membuat mereka rentan terhadap tindakan represif dari pihak berwajib.
Yoki berharap agar desakan ini dapat segera ditindaklanjuti oleh Pemda Mimika. “Kami meminta agar Pemda tidak hanya membuat peraturan, tetapi juga mengimplementasikannya dengan menyediakan fasilitas yang memadai bagi mama-mama penjual noken. Ini adalah bentuk nyata dari perlindungan dan pemberdayaan UMKM orang asli Papua,” pungkasnya.
Dukungan dari berbagai pihak, termasuk mahasiswa dan masyarakat sipil, terus mengalir untuk mendesak Pemda Mimika agar segera mengambil langkah konkret. Harapannya, dengan adanya gedung khusus penjualan noken, mama-mama Papua dapat berjualan dengan nyaman dan aman, sekaligus melestarikan warisan budaya mereka.
