Kota Timika, Kabupaten Mimika, berdiri di atas paradoks yang telah berlangsung selama beberapa dekade. Di satu sisi, kawasan ini menjadi pusat salah satu operasi tambang terbesar di dunia — PT Freeport Indonesia — yang mengekstraksi tembaga, emas, dan perak dari perut bumi Papua. Di sisi lain, masyarakat adat yang merupakan pemilik hak wilayah secara de facto dan de jure kerap masih berjibaku dengan keterbatasan akses terhadap pendidikan berkualitas, lapangan kerja yang layak, dan kesejahteraan yang setara.
Bung Karno pernah mengingatkan bahwa kemerdekaan sejati bukanlah sekadar pengibaran bendera, melainkan pembebasan manusia dari kemiskinan, kebodohan, dan penindasan. Dalam spirit itulah GMNI Kabupaten Mimika mengangkat pena — bukan untuk melancarkan tuduhan sempit, tetapi untuk menyuarakan panggilan moral kepada seluruh elemen bangsa: bahwa pembangunan yang tidak berakar pada kemanusiaan adalah pembangunan yang telah kehilangan rohnya.
Di tengah dinamika pembangunan kontemporer, Kabupaten Mimika berada dalam persimpangan kritis antara kepentingan industri dan keberpihakan terhadap sumber daya manusia (SDM) lokal. Kehadiran industri ekstraktif berskala raksasa seharusnya menjadi katalis percepatan pembangunan manusia. Namun, realitas empiris menunjukkan adanya jarak yang menganga antara kemajuan industri dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di tingkat komunitas adat.
Pertanyaan mendasar yang harus dijawab secara jujur oleh seluruh pemangku kepentingan adalah: sejauh mana putra-putri asli pemilik hak wilayah — suku-suku adat Amungme, Kamoro, dan komunitas lainnya — telah menikmati manfaat substantif dari aktivitas industri yang beroperasi di atas tanah mereka? Apakah kehadiran PT Freeport Indonesia di Kabupaten Mimika telah benar-benar menjawab kebutuhan SDM dan hak pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang secara konstitusional adalah milik negara dan rakyatnya?
Di balik geliat pembangunan yang terlihat di permukaan, suara dari wilayah pesisir dan komunitas lokal kerap menjadi lirih dan terpinggirkan. Mereka menyaksikan sumber daya alam terus diambil dari generasi ke generasi, sementara kesejahteraan manusiawi masih menjadi tanda tanya yang belum terjawab. Sumber daya alamnya dikeruk, sumber daya manusianya terpuruk, dan kesejahteraan manusianya terus dipertanyakan.
Situasi ini menimbulkan kegelisahan eksistensial yang mendalam: apakah arah pembangunan saat ini benar-benar berpihak pada rakyat? Apakah ini yang digagas oleh para tokoh pejuang negara ketika mereka mempertaruhkan jiwa raga demi kemerdekaan? Sementara itu, manusia Papua terus berjatuhan di negeri sendiri, tidak jarang dengan dalil kepentingan keamanan yang justru semakin mempertebal tembok ketidakpercayaan.
Bung Kafiar menyampaikan rasa keprihatinan yang mendalam atas peristiwa penembakan terhadap warga sipil di Tembagapura, Mimika, Papua Tengah. Insiden yang dilaporkan menyebabkan enam warga sipil menjadi korban — termasuk balita dan anak perempuan yang sama sekali tak memiliki kaitan dengan konflik bersenjata — merupakan tragedi kemanusiaan yang tidak dapat diabaikan oleh nurani bangsa.
GMNI Kabupaten Mimika mendorong dengan tegas agar pemerintah, aparat keamanan, tokoh gereja, tokoh adat, tokoh masyarakat, serta seluruh pihak terkait segera memastikan keselamatan warga, mempercepat evakuasi, memberikan pelayanan medis terbaik bagi para korban, serta melakukan penanganan secara transparan, hati-hati, adil, dan manusiawi.
Dalam perspektif pemikiran Bung Karno, pembangunan nasional yang sejati adalah pembangunan yang berpihak pada marhaen — kaum kecil, rakyat jelata, mereka yang selama ini termarjinalkan oleh struktur kekuasaan dan kapitalisme. Ketika kekayaan alam suatu daerah dieksploitasi untuk kepentingan yang tidak memiliki korelasi langsung dengan peningkatan kesejahteraan komunitas lokal, maka pembangunan tersebut telah menyimpang dari cita-cita kemerdekaan.
Refleksi ini bukan sekadar kritik kosong, melainkan panggilan moral yang berakar pada tanggung jawab kolektif. Panggilan kepada pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan tata kelola SDA yang berkeadilan. Panggilan kepada industri untuk mengoperasionalkan komitmen sosial sebagai kewajiban etis, bukan sekadar kewajiban regulatif. Dan panggilan kepada seluruh masyarakat untuk berdiri sebagai satu kesatuan dalam menuntut pembangunan yang manusiawi.
Berdasarkan analisis di atas, DPC GMNI Kabupaten Mimika menyampaikan rekomendasi sebagai berikut:
1. Pemerintah Pusat dan Daerah wajib memastikan bahwa setiap skema bagi hasil dari industri ekstraktif memberikan dampak nyata dan terukur bagi peningkatan kualitas SDM masyarakat adat Mimika, termasuk melalui program beasiswa, pelatihan vokasional, dan penyerapan tenaga kerja lokal.
2. PT Freeport Indonesia dan seluruh mitra industri harus memprioritaskan program pengembangan kapasitas SDM lokal secara serius, terstruktur, dan berkelanjutan — bukan sekadar program simbolis yang minim dampak transformatif.
3. Aparat keamanan diwajibkan mengedepankan pendekatan dialogis, humanis, dan berbasis hak asasi manusia dalam setiap penanganan situasi di Papua, khususnya di wilayah-wilayah yang berdekatan dengan kawasan operasi industri.
4. Investigasi independen, transparan, dan akuntabel atas insiden penembakan di Tembagapura harus segera dilaksanakan, dengan melibatkan Komnas HAM, perwakilan masyarakat adat, tokoh agama, dan lembaga independen terkait.
5. Pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat sebagai pemilik hak wilayah harus diimplementasikan secara konsisten dalam setiap kebijakan pembangunan di Kabupaten Mimika.
Papua membutuhkan damai. Papua membutuhkan perlindungan. Papua membutuhkan penghormatan terhadap martabat manusia. Tiga kalimat sederhana ini seharusnya menjadi kompas
moral bagi setiap pengambil kebijakan, setiap pemimpin industri, dan setiap warga negara yang mengaku mencintai tanah air ini.
Jika kemajuan industri tidak diiringi dengan kemajuan manusia; jika kekayaan bumi tidak dinikmati oleh mereka yang berdiri di atasnya; jika kehadiran negara justru menimbulkan rasa takut alih-alih rasa aman — maka kita akan terus hidup dalam bayang-bayang kebimbangan: antara kemajuan yang terlihat dan keadilan yang belum sepenuhnya dirasakan.
Doa dan dukungan moral GMNI Kabupaten Mimika kami sampaikan kepada para korban, keluarga korban, dan seluruh masyarakat Tembagapura. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan kekuatan, penghiburan, pemulihan, dan perlindungan bagi seluruh warga yang terdampak. Dan semoga bangsa ini memiliki keberanian untuk terus berbenah, demi keadilan yang sesungguhnya.
Timika, 8 Mei 2026
Hormat kami,
Oleh : Bung Kafiar
Kepala Bidang Agipro dan Media
DPC GMNI Kabupaten Mimika
