Merauke – Aldi Makalau, dikenal sebagai Ketua DPC Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Merauke, Turut menyatakan dukungan penuh atas pernyataan anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) asal Papua Barat Daya, Paul Finsen Mayor, yang kerap mengkritik kinerja lembaga-lembaga pemerintahan di Papua. (Rabu, 02/03/26)
Paul Finsen Mayor dalam beberapa kesempatan sepanjang awal tahun 2026 mengeluarkan kritik tajam terhadap sejumlah kebijakan dan praktik di daerah, termasuk seruan agar ada transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran negara, serta penekanan pentingnya fungsi kelembagaan yang benar-benar pro-rakyat Papua.
Bagi Aldi Makalau, pernyataan Senator Paul Finsen Mayor menggambarkan kekecewaan publik terhadap kinerja Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK) di tanah Papua.
“Aldi menilai kedua lembaga tersebut selama ini, tidak mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara serius dalam menyelesaikan persoalan mendasar yang terjadi di masyarakat Papua.” Tandasnya
Menurutnya, pernyataan Paul Finsen Mayor sejalan dengan aspirasi masyarakat yang selama ini merasa diabaikan oleh MRP dan DPRK.
“MRP dan DPRK diam ketika melihat banyak permasalahan seperti ketidaktransparanan anggaran, konflik agraria, dan persoalan sosial lainnya yang terus terjadi di Papua,” Ujarnya.
Aldi menambahkan bahwa pernyataan Paul menyoroti bahwa keberadaan lembaga legislatif di tingkat lokal Papua sering kali hanya simbolik dan tidak membawa perubahan berarti bagi kehidupan masyarakat.
Pernyataan dukungan Aldi ini muncul di tengah dinamika politik dan sosial Papua jauh dari kata redup. Berbagai kritik terhadap efektivitas lembaga pemerintah di daerah semakin menguat, terutama di kalangan aktivis, akademisi, serta pemuda organisasi masyarakat sipil.
Aldi berharap agar kritik seperti yang disampaikan Senator Paul Finsen Mayor dapat memicu evaluasi menyeluruh terhadap peran lembaga-lembaga yang berada di bawah payung otonomi khusus.
“Jangan sampai lembaga yang seharusnya menjadi penyalur suara rakyat justru hanya menjadi penghalang bagi perubahan dan kesejahteraan masyarakat Papua,” tutupnya.
