Ketua DPC GsnI Surabaya, Reyki Khairan Ananta (dok/ist.)
Surabaya, Siasat ID – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Siswa Nasional Indonesia (GSNI) Surabaya menyampaikan keprihatinan mendalam terkait wacana penulisan ulang sejarah Indonesia yang belakangan mencuat di kalangan pemerintah, khususnya Kementrian Kebudayaan. Dalam pernyataan resmi yang dirilis hari ini, DPC GSNI Surabaya menegaskan bahwa sejarah tidak boleh ditulis ulang berdasarkan kepentingan politik atau narasi sepihak.
Ketua DPC GSNI Surabaya, Reyki Khairan Ananta, menilai bahwa sejarah seharusnya berdiri tegak atas dasar objektivitas dan kebenaran ilmiah, bukan berdasarkan subjektivitas kekuasaan atau kepentingan elite tertentu.
“Kami menolak segala bentuk manipulasi sejarah, termasuk penghilangan, pemolesan, ataupun pengaburan peran tokoh-tokoh penting bangsa seperti Bung Karno,” tegas Reyki, Kamis (12/6/2025).
Sejarah yang Direkayasa Adalah Pengkhianatan terhadap Bangsa, DPC GSNI Surabaya menyatakan bahwa sejumlah narasi sejarah saat ini banyak yang telah mengalami distorsi. Beberapa fakta sejarah penting, seperti peran Ir. Soekarno dalam membentuk jati diri dan arah ideologi bangsa, perlahan-lahan mulai dipinggirkan dari buku pelajaran maupun narasi publik.
Sebaliknya, masa Orde Baru yang diduga melakukan banyak pelanggaran hak asasi manusia justru dikhawatirkan akan dibersihkan dari cacat sejarahnya melalui penulisan ulang tersebut. Menurut GSNI, ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap integritas sejarah dan terhadap generasi muda yang berhak mendapatkan pendidikan sejarah yang utuh dan jujur. Sejarah Orde Baru penuh dengan represi, pembungkaman, dan pelanggaran HAM seperti peristiwa 1965, Petrus, Talangsari, hingga reformasi 1998. Jika sejarah-sejarah ini dihapus atau dibersihkan dari luka, maka kita sedang mengulang kekeliruan masa lalu.
Revisi Kurikulum Sejarah, apa yang Sebenarnya Terjadi?Pernyataan GSNI ini muncul di tengah kontroversi mengenai penulisan Sejarah ulang nasional sekaligus revisi kurikulum sejarah nasional yang sejak 2020 hingga kini terus mengalami evaluasi oleh Kemendikbudristek. (Sebelum dipecah menjadi tiga kementrian). Salah satu isu yang sempat mencuat adalah rencana pengurangan atau bahkan penghapusan pembelajaran sejarah sebagai mata pelajaran wajib di jenjang SMA/SMK, yang sempat memicu polemik luas di masyarakat.
Meski Kementerian sempat mengklarifikasi bahwa sejarah tetap menjadi bagian penting dalam kurikulum, kekhawatiran mengenai adanya “penyesuaian narasi” tetap menjadi sorotan. Banyak pihak, termasuk sejarawan dan pengamat pendidikan, menilai ada kecenderungan memutihkan beberapa sisi gelap sejarah nasional.
GSNI Serukan Keterlibatan Sejarawan Independen DPC GSNI Surabaya juga mendesak pemerintah agar melibatkan sejarawan independen dan akademisi dalam setiap upaya penulisan sejarah. Proses penulisan sejarah seharusnya dilakukan dengan pendekatan akademik yang transparan, berdasarkan bukti-bukti yang dapat diverifikasi, serta terbuka terhadap kritik dan diskusi.
“Sejarah bukan milik pemerintah, bukan pula milik rezim. Sejarah adalah milik rakyat dan kebenaran. Oleh sebab itu, prosesnya harus demokratis dan akuntabel,” ujar Reyki.
Menjaga Ingatan Kolektif Bangsa, GSNI menegaskan bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan sejarahnya—baik gemilang maupun kelamnya.
“Penulisan sejarah ulang bukanlah masalah apabila dilakukan untuk memperkaya perspektif dan memperbaiki kesalahan faktual, tetapi menjadi berbahaya jika digunakan sebagai alat kontrol narasi untuk mengaburkan kebenaran demi kepentingan penguasa,” ujar Reyki.
Kami menyerukan kepada seluruh elemen bangsa, khususnya pelajar dan mahasiswa, untuk menjaga ingatan kolektif kita terhadap sejarah. Jangan biarkan sejarah ditulis ulang hanya untuk menyenangkan mereka yang berkuasa.
“Jangan Sekali-kali Melupakan Sejarah, Bangsa yang besar adalah bangsa yang tak melupakan sejarahnya. Jangan sekali-kali melupakan Sejarah,” Bung Karno.
