Sumenep (Siasat ID) – Ratusan Plt Kepala Sekolah Tingkat Sekolah Dasar Negeri (SDN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep tak tersentuh pengawasan. Sehingga, DPC Asosiasi Wartawan Demokrasi Indonesia (AWDI) Sumenep gelar audiensi di ruang rapat Inspektorat.
Kekosongan jabatan Kapala sekolah di ratusan SDN tersebut telah berlangsung sejak tahun 2022 kemarin, dan sampai saat ini tak kunjung diisi oleh Kepala Sekolah Definitif.
Penampakan tak lazim ini terjadi disinyalir karena minimnya pengawasan yang dilakukan oleh pihak Inspektorat terhadap Dinas Pendidikan.
Kedatangan para wartawan tersebut disambut oleh beberapa punggawa Inspektorat, salah satunya Staf IRBAN II Eko Andri Yulianto. Ia mengklaim bahwa persoalan plt kepala sekolah yang menjadi agenda AWDI lebih dulu Inspektorat yang mengetahui persoalan itu.
Faktanya, sebelum menggelar Audiensi ke Dinas Pendidikan dan DPKSDM bahkan ke Inspektorat, Asosiasi Wartawan yang di Nahkodai oleh M. Rakib telah lebih dulu memberikan alarm ke Inspektur. Pantas saja suasana audiensi menjadi hangat lantaran penjelasan yang dilontarkan oleh Staf IRBAN II tersebut.
Imam Rasyidi, S. Sos.,Ketua Bidang Investigasi AWDI bantah pernyataan yang mengejutkan itu. Menurutnya jika memang lebih dulu Staf IRBAN II mengetahui persoalan ini kenapa hingga detik ini ditemukan ratusan plt kepala sekolah bahkan ada beberapa Plt kepala sekolah yang kadaluwarsa melebihi batas 6 bulan.
“Ini membuktikan bahwa pengawasan Inspektorat terhadap persoalan ini lemah, ” Tegas Rasyidi. ( 6/12/2023).
Sementara Asis Munandar selaku IRBAN III Inspektorat Kabupaten Sumenep mengatakan bahwa bukan lemah tapi dengan adanya keterbatas SDM.
” Bukan lemah mas, tapi dengan adanya keterbatasan SDM kami yang sangat minim dengan komposisi auditor yang hanya 33 orang serta TUPD hanya 6 orang, dimana teman-teman harus mengatasi 330 desa,” katanya Seperti dikutip serikatnasional.id.
” Jadi anda bisa bayangkan dengan komposisi teman-teman kami yang 33 orang ples 6 orang yang saya katakan tadi dengan 330 desa ples 4 kelurahan ples 24 OPD dengan dinas pendidikan yang ada sekian ratus SD harus kita awasi secara intens coba bayangkan dengan jumlah orang segitu,” pungkasnya. (***)
