Makassar, Siasat ID – Dialog keperempuanan yang diselenggarakan oleh Himassila-Makassar itu menghadirkan suasana yang penuh energi intelektual sekaligus emosional pada Sabtu (6/12/2025) di Mau.co. Caffe. Dalam ruangan yang dipenuhi mahasiswa, aktivis organisasi perempuan, dan berbagai kalangan muda, Ipa Bahya tampil sebagai narasumber pertama—sebuah posisi yang tidak hanya menandai pembukaan diskusi, tetapi juga mewarnai arah pembicaraan selanjutnya. Dengan ketenangan yang kokoh dan argumentasi yang terstruktur, Ipa menegaskan bahwa pembahasan tentang perempuan dan pendidikan pada era digitalisasi bukanlah sekadar wacana, melainkan sebuah urgensi yang menentukan masa depan bangsa.
Ia memulai pemaparan dengan merujuk pada pandangan Bung Hatta, bahwa “Jika kita mendidik seorang laki-laki, maka hanya satu orang yang terdidik. Tetapi jika kita mendidik seorang perempuan, maka satu generasi ikut terdidik,” ucap Ipa, Kamis (11/12/2025).
Bagi Ipa, kutipan ini bukan sekadar kalimat historis, melainkan representasi dari realitas sosial yang hingga kini tetap relevan. Perempuan, tegasnya, adalah fondasi awal dari proses pendidikan yang paling dasar—pendidikan di rumah, pendidikan nilai, dan pendidikan karakter. Ketika perempuan memperoleh akses pendidikan yang memadai, kualitas generasi yang dihasilkan pun meningkat—dan di titik inilah arah bangsa ditentukan.
Ipa menyoroti bahwa perempuan hari ini berada dalam persimpangan strategis di tengah derasnya arus digitalisasi. Teknologi membuka ruang-ruang baru pengetahuan, mempercepat akses informasi, dan memungkinkan perempuan dari berbagai latar belakang untuk belajar tanpa batas. Namun ia juga mengingatkan bahwa digitalisasi tidak serta merta menghadirkan kesetaraan. Justru, bagi banyak perempuan, terutama yang hidup di wilayah pinggiran dan pedesaan, digitalisasi bisa menjadi tembok baru yang semakin mengokohkan ketimpangan, jika aksesnya tidak diperluas.
Pada sesi tanya jawab, seorang peserta mengangkat isu krusial: bagaimana perempuan di daerah yang sulit mendapatkan akses internet bisa merasakan pemerataan pendidikan? Pertanyaan itu menggugah, bukan hanya karena relevansinya, tetapi karena menyentuh akar dari ketidakadilan struktural yang selama ini sering terabaikan. Ipa menjawab dengan ketegasan yang menggambarkan pemahamannya tentang dinamika kebijakan publik. Ia menyatakan bahwa pemerataan pendidikan tidak mungkin tercapai tanpa keberpihakan pemerintah.
“Setiap kebijakan pemerintah memengaruhi kehidupan masyarakat, bahkan sampai kehidupan di dapur,” ujarnya.
Pernyataan itu memuat pesan yang lebih luas: bahwa kebijakan bukan sekadar dokumen administratif, tetapi keputusan yang menentukan apakah seseorang makan atau tidak, sekolah atau tidak, berkembang atau terpinggirkan. Dengan demikian, kesenjangan pendidikan bukan hanya persoalan teknologi, tetapi juga persoalan politik kemauan dan keberpihakan.
Menurut Ipa, pembangunan infrastruktur digital harus dipandang sebagai langkah strategis untuk memastikan perempuan dapat mengakses pendidikan yang relevan dengan perkembangan zaman. Tanpa itu, perempuan di wilayah-wilayah tertentu akan tertinggal lebih jauh. Ia menyoroti bahwa di banyak tempat, perempuan masih berjuang melampaui hambatan-hambatan ganda: ekonomi, budaya, geografis, hingga stigma sosial. Oleh sebab itu, kebijakan pemerintah harus hadir bukan sebagai slogan, tetapi sebagai intervensi nyata yang mampu menjangkau mereka.
Namun Ipa tidak berhenti pada kritik terhadap struktur. Ia juga mengarahkan peserta untuk melihat ruang-ruang peluang yang sering terabaikan. Salah satu yang ia tekankan adalah pentingnya kesadaran dan keberanian perempuan untuk mencari informasi tentang beasiswa. Menurutnya, banyak kesempatan belajar yang disediakan oleh pemerintah, lembaga swasta, bahkan organisasi internasional, tetapi kerap tidak dimanfaatkan karena minimnya pengetahuan atau rasa percaya diri. Ipa mendorong perempuan untuk tidak hanya menunggu, tetapi aktif menjemput peluang—karena dalam era digital, informasi adalah kekuatan yang dapat mengubah hidup.
Ia menegaskan bahwa beasiswa bukan hanya bantuan finansial, tetapi jembatan menuju peningkatan kapasitas diri. Ketika perempuan mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi, mereka mampu berbicara, berkompetisi, dan berkontribusi dalam ruang publik dengan posisi yang lebih kuat. Mereka juga mampu membangun lingkungan keluarga yang lebih kritis, lebih sadar, dan lebih progresif. Dengan kata lain, pendidikan perempuan bukan hanya investasi pada individu, tetapi investasi pada transformasi sosial.
Menutup sesi dialog, Ipa menyampaikan pesan yang mengikat seluruh pembahasan. Pendidikan, menurutnya, adalah alat pembebasan. Bagi perempuan, pendidikan adalah cara untuk membongkar batasan-batasan struktural, mengubah pola pikir yang mengekang, dan membuka ruang bagi peluang yang setara. Era digital membawa harapan baru, tetapi juga tantangan yang menuntut kesadaran kolektif. Dan dalam proses itu, perempuan tidak boleh ditempatkan sebagai objek, melainkan subjek yang aktif, kritis, dan berdaya.
Tepuk tangan panjang yang mengakhiri sesinya seolah mengonfirmasi bahwa pesan tersebut tidak hanya didengar, tetapi juga dirasakan. Para peserta pulang dengan pemahaman bahwa perjuangan perempuan dalam dunia pendidikan bukan hanya persoalan akses, tetapi persoalan martabat dan masa depan bangsa. Dengan pendidikan yang kuat, perempuan bergerak; dan ketika perempuan bergerak, bangsa ikut maju.
