Pengurus PB HMI, Nur Ghina Muslimah (dok/ist.)
Jakarta, Siasat ID — PB Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) kembali menyuarakan kritik politik keras terhadap stagnasi pelayanan kepemudaan di Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora). Berdasarkan kajian dan pemantauan terhadap implementasi regulasi kepemudaan, PB HMI menyimpulkan bahwa lemahnya kinerja pelayanan tidak dapat dilepaskan dari kegagalan kepemimpinan pada jabatan Deputi I Bidang Pelayanan Kepemudaan KEMENPORA RI.
Mandeknya koordinasi, minimnya efektivitas program, serta rendahnya inovasi kebijakan dinilai sebagai bukti bahwa Deputi I tidak mampu menjalankan mandat strategisnya. Kondisi ini dinilai merugikan pemuda di seluruh Indonesia dan menurunkan kredibilitas institusi.
Pengurus PB HMI, Nur Ghina Muslimah, menegaskan bahwa desakan pencopotan Deputi I bukan lagi sekadar kritik, tetapi menjadi tuntutan publik yang harus dijawab dengan langkah nyata.
“Kelemahan pelayanan kepemudaan sudah terlalu lama berlangsung. Jika Deputi I tidak mampu menghadirkan perubahan berarti, maka Menteri wajib mencopotnya. Tidak ada alasan untuk mempertahankan pejabat yang gagal menggerakkan kementerian,” tegasnya, Minggu (7/12/2025).
Lebih jauh, PB HMI menegaskan bahwa apabila Menteri Pemuda dan Olahraga enggan atau tidak berani mencopot Deputi I, maka posisi sang Menteri juga patut dipertanyakan.
“Jika Menteri tetap membiarkan Deputi I yang tidak efektif, maka wajar publik menilai bahwa Menteri sendiri yang harus dievaluasi. Bagaimana mungkin seorang Menteri berbicara tentang pembangunan pemuda, tetapi gagal memilih Deputi yang kredibel dan berintegritas?,” ujar Nur Ghina.
PB HMI menyebut bahwa ketidaktegasan dalam melakukan koreksi internal hanya menunjukkan bahwa masalah kepemimpinan bukan sekadar berada pada level deputi, tetapi juga di tingkat menteri.
“Pemimpin yang baik memilih orang yang tepat. Jika Menteri tidak mencopot pejabat yang jelas-jelas tidak kompeten, maka kesalahan itu melekat pada Menteri sendiri,” tambahnya.
Organisasi mahasiswa tersebut juga menyoroti bahwa jabatan Deputi I merupakan posisi strategis yang menentukan arah kebijakan nasional. Ketidakmampuan Deputi I dianggap sebagai hambatan langsung bagi agenda besar pemerintah dalam memperkuat generasi muda.
“Kemenpora tidak bisa terus-menerus dihambat oleh figur yang tidak adaptif. Bila Deputi I terus dipertahankan, maka Menteri secara sadar mempertahankan masalah. Publik tentu menuntut pertanggungjawaban politik atas keputusan itu,” tegas Nur Ghina.
PB HMI menutup pernyataan dengan menegaskan bahwa pembenahan struktural di Kemenpora adalah keharusan, bukan pilihan. Jika kementerian ingin memulihkan kepercayaan pemuda, maka langkah korektif harus dimulai dari pucuk pimpinan bidang pelayanan, dan bila perlu, dari pimpinannya secara keseluruhan.
“Kemenpora harus menjadi garda terdepan dalam memajukan pemuda, bukan menjadi tempat aman bagi pejabat yang gagal. Jika Deputi I tidak dicopot, maka koreksi keras layak diarahkan langsung kepada Menteri,” pungkasnya. (Alex)
