Biak Numfor, 31 Maret 2026 — Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Biak Numfor mengecam keras wacana keberangkatan ratusan anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) ke Jakarta yang dinilai tidak memiliki urgensi jelas serta berpotensi besar menghambur-hamburkan anggaran publik.
Rencana mobilisasi sekitar 323 anggota MRP se-Tanah Papua ke Jakarta diperkirakan menelan biaya hingga Rp 5 miliar sampai Rp 9 miliar dalam satu kali perjalanan. DPC GMNI Biak Numfor menilai angka tersebut sangat tidak rasional jika dibandingkan dengan manfaat yang belum jelas bagi masyarakat Papua.
“Keberangkatan ini menimbulkan pertanyaan serius: apakah benar untuk kepentingan rakyat, atau hanya untuk merespons polemik elit antara anggota DPD RI dan Ketua Asosiasi MRP Papua?” tegas Wilfreno Bonsapia dalam pernyataan resminya.
Menurut kami GMNI, jika tujuan perjalanan tersebut hanya untuk menyelesaikan konflik narasi atau perdebatan di ruang publik antar elit, maka penggunaan anggaran miliaran rupiah menjadi bentuk pemborosan yang tidak dapat dibenarkan secara moral maupun politik.
Sebagai lembaga yang dibentuk untuk melindungi dan memperjuangkan hak-hak Orang Asli Papua, MRP seharusnya memfokuskan energi dan sumber daya pada persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat, bukan terjebak dalam dinamika polemik yang tidak berdampak langsung terhadap kesejahteraan rakyat.
Di tengah realitas Papua yang masih menghadapi tingkat kemiskinan tinggi, keterbatasan akses pendidikan dan kesehatan, serta minimnya infrastruktur dasar di berbagai wilayah, langkah mengalokasikan anggaran besar untuk satu agenda perjalanan dinilai sebagai bentuk ketidakpekaan terhadap kondisi sosial masyarakat.
Sehingga kami DPC GMNI Biak Numfor juga menilai bahwa penyelesaian persoalan antar elit seharusnya dapat dilakukan melalui mekanisme yang lebih efisien, seperti dialog terbatas, mediasi kelembagaan, atau forum resmi tanpa harus melibatkan mobilisasi besar-besaran yang membebani keuangan daerah.
Oleh karena itu, Kami DPC GMNI Biak Numfor menyatakan sikap:
- Mengecam keras rencana keberangkatan ratusan anggota MRP ke Jakarta yang dinilai tidak proporsional dan berpotensi menghamburkan anggaran publik.
- Mendesak MRP untuk membatalkan atau meninjau ulang rencana tersebut serta mengedepankan efisiensi dalam penggunaan anggaran.
- Meminta transparansi penuh terkait tujuan, agenda, dan hasil yang ingin dicapai dari rencana perjalanan tersebut.
- Mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk melakukan pengawasan ketat terhadap penggunaan Dana Otonomi Khusus agar tetap tepat sasaran.
- Meminta kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) untuk segera melakukan audit menyeluruh terhadap anggaran MRP, khususnya terkait penggunaan dana perjalanan dinas, guna memastikan tidak terjadi penyimpangan serta menjamin akuntabilitas pengelolaan keuangan publik.
GMNI menegaskan bahwa anggaran publik bukanlah ruang bebas bagi kepentingan elit, melainkan amanat yang harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat.
“Jika anggaran miliaran rupiah hanya digunakan untuk merespons polemik elit, maka ini bukan sekadar kesalahan kebijakan, tetapi bentuk pengkhianatan terhadap kepentingan rakyat Papua,” ujar Ketua Cabang (Wilfreno Bonsapia) sebagai penutup.
