Disparitas pembangunan P.Sumbawa dan P. Lombok adalah sesuatu yang tak terbantahkan. Kondisi ini sudah berlangsung lama. Saatnya pemerintah daerah lebih serius menggunakan skema Public Privat Partnership (PPP). Skema berbagi resiko dan berbagi pembiyaan dengan swasta.
Secara konvensional sumber pembiayaan pembangunan berasal APBD dan APBN melalui transfer daerah. Terbukti pembiayaan semacam ini tidak mampu memberikan dampak yang lebih massif dan signifikan, guna mengejar ketertinggalan pembangunan infrastruktur di daerah.
PPP atau lebih kerap disebut Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), atau Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS), sesungguhnya adalah upaya berbagi resiko dan mencari sumber pembiayaan lain di luar APBD dan APBN. Tidak kurang dari 19 jenis proyek yang bisa dikerjasmakan dengan skema KPBU. Tahun ini saja pemerintah pusat membuka kesempatan 25 Proyek KPBU senilai Rp 286,8 T.
Kontrak kerjasama antara pihak swasta dengan pemerintah untuk menggarap proyek infrastruktur misalnya, dapat dijadikan jaminan kepada lembaga perbankan. Pihak swasta tidak musti mengeluarkan uang dari kantong sendiri. Perlu diingat saat ini perbankan memiliki likuiditas yang cukup besar akibat proyek hilir tidak banyak bergerak karena covid dan membutuhkan penyaluran melalui proyek pemerintah. Saya kira saat yang sangat tepat konsep KPBU ini lebih serius digalakkan.
Skema pembiyaan swasta menjadi sangat relevan saat ini karena anggaran dari APBN tertekan akibat pandemic Covid, sementara infrastruktur yang hendak dibangun juga mendesak. Sejumlah proyek perioritas di P Sumbawa mustinya dapat dilakukan melalui sekema ini. Contoh SAMOTA (Saleh, Moyo Tambora). Kawasan ini secara ekonomi sudah jelas sangat potensial dan menguntungkan. Hanya bagaimana sistem pengelolaan dan sistem pembiayaan patungan dengan swasta.
Kongkritnya proyek-proyek perioritas di P Sumbawa musti segera dilelang untuk dikerjasamakan dengan pihak swasta. List dan dan selaraskan dengan RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah), proyek dan lokasi pariwisata, kawasan industri terpadu dll banyak sekali yang sebenarnya cukup menggiurkan pihak sewasta dalam sejumlah model kerjasama yang bisa dipilih.
Wallahualam
