Timika, Papua Tengah – Wacana meritokrasi dalam penataan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Mimika yang digaungkan pemerintah daerah kini menuai kritik tajam dari kalangan aktivis mahasiswa. Di tengah klaim reformasi birokrasi dan keterwakilan Orang Asli Papua (OAP), muncul polemik baru yang justru menyingkap persoalan serius di tubuh gerakan intelektual itu sendiri, yakni fragmentasi Forum Cipayung.
Ketua Cabang GMKI Timika periode 2024–2026, Louis Fernando Afeanpah, dalam sebuah opini kritisnya menilai bahwa langkah pemerintah dalam merestrukturisasi ratusan ASN memang terkesan progresif secara teknokratis. Namun, ia menegaskan bahwa kebijakan tersebut tidak dapat dilepaskan dari persoalan prosedural dan integritas yang lebih luas, baik di ranah pemerintah maupun organisasi mahasiswa.
Menurut Louis, narasi meritokrasi yang dibangun pemerintah daerah perlu diuji secara konkret. Ia mempertanyakan apakah kebijakan tersebut benar-benar berorientasi pada kompetensi dan keadilan, atau justru menjadi legitimasi politik di balik angka-angka statistik keterwakilan OAP.
“Meritokrasi tidak cukup berhenti pada retorika dan data. Yang harus diuji adalah dampaknya di lapangan—apakah mampu menyelesaikan persoalan riil masyarakat seperti sengketa lahan dan perlindungan hak administrasi OAP,” tegasnya.
Di sisi lain, kritik keras juga diarahkan ke internal Forum Cipayung di Mimika. Louis menilai forum alumni yang baru-baru ini digelar justru menunjukkan gejala eksklusivisme dan cacat prosedural karena tidak melibatkan seluruh unsur organisasi secara utuh.
Ia menyoroti bahwa forum tersebut hanya melibatkan sebagian organisasi seperti GMKI, HMI, dan GMNI, tanpa kehadiran PMKRI dan PMII. Kondisi ini dinilai sebagai bentuk “amputasi integritas” yang merusak esensi Cipayung sebagai rumah bersama gerakan mahasiswa lintas organisasi.
“Cipayung bukan milik segelintir kelompok. Ketika ada yang ditinggalkan, maka yang rusak bukan hanya forum, tapi marwah gerakan itu sendiri,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menilai pernyataan sikap yang dihasilkan forum tersebut sebagai bentuk insubordinasi terhadap kepemimpinan organisasi aktif. Menurutnya, langkah yang diambil tanpa koordinasi dengan pimpinan cabang merupakan pelanggaran etika organisasi yang serius.
“Kita tidak bisa menuntut pemerintah menjalankan sistem meritokrasi yang bersih jika di internal kita sendiri justru mengabaikan prosedur dan koordinasi,” katanya.
Situasi ini, lanjutnya, berpotensi melemahkan posisi tawar gerakan mahasiswa di hadapan pemerintah, sekaligus membuka ruang bagi praktik “divide et impera” atau politik pecah belah.
Sebagai solusi, Louis menyerukan tiga langkah strategis untuk mengembalikan marwah Cipayung di Mimika. Pertama, rekonsiliasi menyeluruh antar lima organisasi sebagai satu kesatuan utuh. Kedua, penegasan peran forum alumni sebagai mitra strategis, bukan aktor yang melangkahi struktur formal. Ketiga, mengarahkan fokus gerakan pada pengawalan kebijakan publik yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Ia menegaskan bahwa energi gerakan mahasiswa seharusnya tidak habis pada konflik internal, melainkan diarahkan untuk mengawal janji-janji pemerintah terkait reformasi birokrasi dan kesejahteraan rakyat.
Polemik ini menjadi pengingat bahwa krisis integritas tidak hanya terjadi di lingkar kekuasaan, tetapi juga dapat menjangkiti gerakan intelektual. Aktivis menilai, tanpa soliditas dan kepatuhan pada nilai-nilai dasar organisasi, perjuangan untuk keadilan sosial di Mimika akan kehilangan arah.
“Perjuangan untuk rakyat tidak akan pernah berhasil jika kita sendiri terpecah. Integritas adalah fondasi utama. Tanpa itu, semua narasi perubahan hanya akan menjadi slogan kosong,” tutupnya.
