Refleksi 1 Tahun Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke
KABAR GMNI MERAUKE— Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kabupaten Merauke menyampaikan sikap kritis terhadap arah pembangunan daerah, khususnya dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) Ketahanan Pangan dan Energi di Kabupaten Merauke.
Berangkat dari ideologi Marhaenisme, GMNI menegaskan bahwa pembangunan tidak boleh semata-mata berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi harus menjamin keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat, terutama petani, nelayan, buruh, dan masyarakat adat sebagai pemilik sah tanah dan sumber daya.
Namun realitas menunjukkan adanya potensi penyimpangan arah pembangunan.
PSN: PELUANG BESAR, RISIKO JUGA BESAR
GMNI menilai bahwa masuknya PSN di Merauke memang membuka peluang strategis, seperti peningkatan produksi pangan nasional, penciptaan lapangan kerja, serta percepatan pembangunan infrastruktur.
Apabila dikelola dengan baik dan transparan, Merauke berpotensi menjadi salah satu pusat ketahanan pangan nasional yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Namun di balik peluang tersebut, tersimpan ancaman serius yang tidak boleh diabaikan.
Potensi hilangnya tanah adat, kerusakan lingkungan, menyempitnya ruang hidup masyarakat lokal, serta munculnya ketimpangan antara masyarakat dan pemodal besar menjadi risiko nyata yang harus diantisipasi.
Tanpa pengawasan yang kuat, pembangunan justru dapat memicu konflik sosial dan mempercepat marginalisasi masyarakat di tanahnya sendiri.
PEMBANGUNAN HARUS BERKEADILAN
GMNI menegaskan bahwa pembangunan sejati adalah pembangunan yang tetap berjalan, tetapi tidak meninggalkan rakyat.
Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk:
Menjamin perlindungan hak-hak masyarakat adat dan petani lokal
Melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan
Menjaga transparansi kebijakan publik
Mendorong model pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan
GMNI: RAKYAT HARUS MENJADI SUBJEK, BUKAN KORBAN
GMNI menekankan bahwa manfaat PSN tidak boleh hanya dinikmati oleh investor, tetapi harus dirasakan langsung oleh masyarakat Merauke.
Pembangunan tidak boleh menjadikan rakyat sebagai korban, melainkan harus menempatkan rakyat sebagai subjek utama.
“Pembangunan yang tidak berpihak kepada rakyat adalah pengkhianatan terhadap tujuan bernegara.”
SIKAP TEGAS GMNI MERAUKE
Sebagai bentuk komitmen perjuangan, GMNI Merauke menyampaikan tuntutan:
- Mendesak Pemerintah Kabupaten Merauke untuk menjamin transparansi dalam pelaksanaan PSN Ketahanan Pangan dan Energi.
- Memastikan perlindungan hak atas tanah masyarakat adat dalam setiap tahapan pembangunan.
- Melibatkan masyarakat lokal secara aktif dalam proses perencanaan hingga pelaksanaan proyek.
- Mencegah segala bentuk marginalisasi dan ketimpangan sosial akibat masuknya investasi besar.
- Mendorong pembangunan yang berorientasi pada keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan.
MAHASISWA AKAN TERUS MENGAWAL
GMNI menegaskan bahwa mahasiswa akan terus berada di garis depan dalam mengawal kebijakan publik.
“Kami tidak menolak pembangunan, tetapi kami menolak pembangunan yang mengorbankan rakyat.”
Pembangunan yang adil adalah pembangunan yang memerdekakan dan menyejahterakan rakyat—bukan yang menggusur dan meminggirkan mereka.
