Timika, 26 Maret 2026 – Hegemoni kekuasaan di Kabupaten Mimika sering kali terlihat bukan hanya dari siapa yang memegang jabatan, tetapi dari bagaimana narasi pembangunan dikendalikan. Klaim-klaim pembangunan kerap diproduksi sebagai simbol keberhasilan, namun minim transparansi dalam implementasi dan dampaknya bagi masyarakat lokal. Dalam konteks ini, pembangunan berubah menjadi alat legitimasi kekuasaan—bukan sebagai upaya nyata untuk meningkatkan kesejahteraan.
Masalah utamanya bukan sekadar ada atau tidaknya proyek, tetapi pada kaburnya ukuran keberhasilan. Ketika indikator pembangunan tidak jelas, masyarakat sulit mengawasi, apalagi menilai apakah kebijakan tersebut benar-benar menjawab kebutuhan mereka. Akibatnya, yang muncul adalah kesenjangan antara laporan resmi dan realitas di lapangan—jalan yang belum selesai, fasilitas publik yang tidak berfungsi optimal, atau program sosial yang tidak berkelanjutan.
Hegemoni ini diperkuat oleh terbatasnya ruang kritik. Ketika suara masyarakat sipil, jurnalis, atau akademisi tidak mendapat tempat yang setara, narasi tunggal dari penguasa menjadi dominan. Dalam situasi seperti ini, klaim pembangunan lebih mudah diterima tanpa verifikasi yang memadai. Ini berbahaya, karena menciptakan ilusi kemajuan yang justru menutupi persoalan struktural.
Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka pembangunan di Mimika berisiko menjadi sekadar proyek citra. Yang dibutuhkan bukan hanya pembangunan fisik, tetapi juga transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik yang nyata. Tanpa itu, kekuasaan akan terus mereproduksi narasi keberhasilan, sementara masyarakat tetap mempertanyakan: pembangunan untuk siapa, dan sejauh mana benar-benar dirasakan?
Sumber Berita : Arifin Letsoin
