Timika, Kamis, 15 Januari 2026 — Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Kabupaten Mimika menggelar silaturahmi dan dialog kritis bersama Kepala Distrik Mimika Barat Jauh, Everardus Rico Kukuareyau, di Distrik Potowai Buru, Mimika Barat Jauh. Kegiatan tersebut dikemas dalam dialog kopi yang berlangsung terbuka sebagai ruang tukar pikiran antara pemuda dan pemerintah distrik.
Pertemuan ini menjadi forum penyampaian pandangan kritis-intelektual GMNI terhadap sejumlah persoalan struktural yang dihadapi masyarakat Mimika Barat Jauh, sekaligus mendorong arah kebijakan pembangunan yang berpihak pada masyarakat adat, lingkungan hidup, dan keadilan sosial.
Dalam dialog tersebut, GMNI Mimika menyampaikan pernyataan sikap penolakan terhadap rencana masuknya PT TAS (perkebunan kelapa sawit) di wilayah Mimika Barat Jauh. GMNI menilai rencana tersebut berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan dan hutan adat, menghilangkan ruang hidup serta mata pencaharian masyarakat lokal, serta memicu konflik sosial akibat pengabaian hak-hak masyarakat adat. GMNI secara tegas meminta agar pemerintah distrik tidak memberikan rekomendasi apa pun tanpa adanya persetujuan masyarakat adat yang bebas, didahului, dan diinformasikan sesuai prinsip Free, Prior, and Informed Consent (FPIC).
Selain isu lingkungan dan hak adat, GMNI juga menyoroti lemahnya struktur ekonomi masyarakat kampung. Untuk itu, GMNI mendorong pembentukan dan penguatan koperasi masyarakat lokal sebagai instrumen ekonomi rakyat yang mampu menampung, mengelola, dan memasarkan hasil sumber daya lokal seperti ikan, sagu, daging, dan hasil alam lainnya. Menurut GMNI, koperasi bukan sekadar lembaga ekonomi, melainkan strategi kemandirian masyarakat agar tidak bergantung pada investasi ekstraktif.
Di bidang pelayanan dasar, GMNI mengkritisi keterbatasan akses kesehatan akibat kondisi geografis Mimika Barat Jauh. GMNI mendesak adanya kerja sama konkret antara pemerintah distrik dan Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika untuk penyediaan speed boat gawat darurat yang dilengkapi sarana evakuasi medis. Keterlambatan penanganan pasien, dinilai GMNI, merupakan persoalan serius yang tidak boleh lagi diabaikan.
Persoalan pendidikan juga menjadi perhatian. GMNI menyampaikan masih terdapat sekolah dengan kondisi infrastruktur yang belum layak, sehingga mengancam hak anak-anak Mimika Barat Jauh untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. GMNI meminta pemerintah distrik memprioritaskan pembangunan dan rehabilitasi sekolah sebagai investasi jangka panjang sumber daya manusia.
Dalam aspek sosial, GMNI mendorong program pembangunan rumah layak huni yang berpihak pada kelompok rentan seperti janda, duda, lansia, dan masyarakat kurang mampu, disertai pendataan yang transparan dan akuntabel. Di sektor kelautan, GMNI meminta pemerintah distrik bekerja sama dengan Dinas Perikanan untuk penerbitan kartu nelayan, agar nelayan lokal diakui secara resmi dan memperoleh akses perlindungan serta bantuan pemerintah.
GMNI juga menekankan pentingnya pengaktifan Karang Taruna tingkat distrik sebagai ruang partisipasi pemuda dalam mengawal pembangunan, membantu pelayanan publik, serta menumbuhkan kesadaran sosial generasi muda Mimika Barat Jauh.
Ketua Bidang Otonomi Khusus DPC GMNI Kabupaten Mimika, Markus Maita, menyampaikan apresiasi kepada Kepala Distrik Mimika Barat Jauh atas keterbukaan dalam menerima dialog kritis dari pemuda. Menurutnya, ruang dialog ini merupakan langkah awal yang positif dalam membangun kolaborasi antara pemerintah dan generasi muda.
“Pemuda tidak hadir untuk menolak pembangunan, tetapi memastikan pembangunan berjalan adil, berkelanjutan, dan tidak mengorbankan masyarakat adat,” ujarnya.
Markus Maita juga meminta Bupati Mimika dan DPRK Mimika agar turut membuka ruang dialog dan mendengar secara langsung gagasan serta usulan pemuda sebagai bagian dari tanggung jawab bersama membangun Mimika sebagai wee rumah kita dalam bingkai nilai kearifan lokal “Eme Neme Yaware”.
DPC GMNI Kabupaten Mimika menegaskan komitmennya untuk terus mengawal aspirasi masyarakat serta menjadi mitra kritis dan konstruktif pemerintah, demi memastikan setiap kebijakan pembangunan benar-benar berpihak pada rakyat, adat, dan masa depan Mimika Barat Jauh.
