Timika, 28 Desember 2025 — Ketua Dewan Pimpinan Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Kabupaten Mimika, Awen M. Katagame, melontarkan kritik tajam terhadap Pemerintah Kabupaten Mimika yang dinilai gagal menghadirkan rasa aman dan damai bagi masyarakat, khususnya di Distrik Kwamki Narama, menjelang dan sesudah perayaan Natal 25 Desember 2025 serta menyambut Tahun Baru 1 Januari 2026.
Awen mengawali pernyataannya dengan ucapan Selamat Natal dan Tahun Baru, namun menegaskan bahwa Natal tahun ini tidak dirayakan dengan sukacita oleh banyak warga Mimika. Menurutnya, konflik horizontal yang terus berulang, terutama konflik sesama keluarga di Kwamki Narama, telah mengikis makna Natal sebagai perayaan cinta kasih dan perdamaian.
“Sebagai umat Kristen, Natal seharusnya mengajarkan kasih Tuhan dan damai sejahtera. Tapi tahun ini kami justru merasakan kekecewaan yang sangat dalam. Situasi Kabupaten Mimika hari ini tidak seperti dulu,” ujar Awen.
Awen menegaskan bahwa konflik yang terjadi di Distrik Kwamki Narama bukan persoalan sepele, melainkan konflik horizontal yang berpotensi terus memakan korban jiwa jika pemerintah daerah tidak segera turun tangan secara serius. Ia menilai, hingga saat ini negara seolah absen dalam menghadirkan solusi konkret dan berkeadilan.
Ketua KNPI Mimika itu juga menyoroti narasi yang beredar di masyarakat yang menyebut warga Kwamki Narama sebagai “orang luar” atau warga Kabupaten Puncak. Menurutnya, penyebutan tersebut sangat disayangkan karena Kwamki Narama merupakan wilayah administratif sah Kabupaten Mimika.
“Ini Mimika, bukan wilayah lain. Ketika warganya sendiri distigmatisasi, maka konflik akan semakin membesar dan sulit dikendalikan,” tegasnya.
Awen memperingatkan bahwa apabila konflik di Kwamki Narama terus dibiarkan, maka dampaknya akan meluas dan mengancam stabilitas keamanan serta kenyamanan Kabupaten Mimika secara keseluruhan. Aktivitas masyarakat, pelayanan pemerintahan, hingga agenda pembangunan daerah dikhawatirkan ikut terganggu.
“Kalau korban terus berjatuhan, situasi keamanan Mimika tidak akan stabil. Masyarakat tidak bisa beraktivitas dengan normal, pemerintah pun tidak akan maksimal bekerja,” katanya.
Sebagai jalan keluar, KNPI Mimika mendesak pemerintah daerah untuk segera melakukan konsolidasi dan rekonsiliasi secara inklusif, dengan melibatkan aparat keamanan, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan terutama anak-anak muda di Kwamki Narama.
Awen menegaskan bahwa pemuda setempat tidak hanya memiliki potensi konflik, tetapi juga memiliki gagasan dan solusi yang harus didengar. Ia mengingatkan agar pemerintah tidak mencari solusi dari luar komunitas, melainkan mendengar langsung suara masyarakat yang terdampak.
“Mereka memang emosional, mereka marah, tapi mereka juga manusia dan punya solusi. Kalau pemerintah hadir dengan tulus untuk perdamaian, pasti diterima,” ujarnya.
Menutup pernyataannya, Awen menegaskan bahwa Natal seharusnya menjadi momentum refleksi, bukan hanya bagi masyarakat, tetapi juga bagi pemerintah daerah. Menurutnya, tanpa keamanan dan kenyamanan, visi besar pembangunan—termasuk visi bupati membangun dari kampung ke kota—hanya akan menjadi wacana.
“Perdamaian adalah syarat utama pembangunan. Kalau negara tidak hadir hari ini, maka visi besar daerah juga tidak akan pernah sampai ke rakyat,” pungkas Awen.
