Ketua Umum FPPK Pulau Sumbawa, Abdul Hatap, S. Pd (Dok.)
Sumbawa, Siasat.ID – Lembaga Front Pemuda Peduli Keadilan (FPPK) Pulau Sumbawa Abdul Hatap S.Pd mengkritik dugaan terkait proyek tender yang dimenangkan oleh PT. Meredian Pasifik.
“Proyek tersebut merupakan bagian dari kongkalikong yang dilakukan oleh oknum Pokja dan PPK terkait dengan proyek peningkatan jalan SJN Wanogeri anggaran Rp.7.920.000.000, peningkatan jalan Labuhan Kuris, Tanjung Bila dengan anggaran Rp 4.597.519.000 dan peningkatan jalan Batu Soan dengan anggaran Rp 1.549.258.000 tersebut banyak yang bermasalah mengingat administrasi tentang izin dan kelayakan perusahaan sebagai pemenang tender,” tegas Hatap, sapaan akrabnya, Sabtu, (10/9).
“Dari tiga lokasi proyek peningkatan jalan tersebut sangat diduga bahwa adanya permainan busuk dan konspirasi jahat yang dilakukan oleh oknum Pokja dan oknum Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dimana peralatan proyek tersebut menjadi pertanyaan kami dari FPPK Pulau Sumbawa akan lebih analisa tentang kekuasaan yang sudah ditentukan atau perusahaan yang diloloskan sangat tidak berdasarkan aturan dalam peryaratan tender, contoh akan kita uji kelayakan terhadap persyaratan tender yaitu tentang Izin Aspal Mixink plant ( AMP), izin Stone Cruiser dan Batching Plan tersebut diduga tidak jelas karena semua peralatan tersebut harus milik sendiri, apakah fakta lapangan sesuai dengan peryaratan tender yang di maksud,” jelas Hatap.
Lanjut Hatap, kekuasaan terhadap pemenang menjadi atensi pertanyaan bagi kami lembaga FPPK Pulau Sumbawa, “jangan sampai hal ini diduga adanya kongkalikong antara perusahaan pemenang tender, Pokja dan PPK, dan adanya kekuasaan yang sudah diatur oleh oknum Pokja dan oknum PPK tersebut, akan berimbas kepada perusahaan lokal yang ada dikabupaten sumbawa,” ujar Hatap.
“Kami lembaga FPPK Pulau Sumbawa meminta kepada Pokja dan PPK untuk transparansi dan terbuka terhadap adminstrasi terkait dengan salinan persyaratan tender dan sesuai berdasarkan fakta lapangan,” pungkas Hatap.
Masih Hatap, FPPK Pulau Sumbawa dalam waktu dekat akan melakukan aksi long marc menyampaikan pendapat dimuka umum untuk mempertanyakan adanya dugaan konspirasi jahat oleh oknum Pokja dan PPK Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Bidang Binamarga kabupaten sumbawa ingin memperkaya diri dari hasil kejahatan korupsi kolusi dan nepotisme,” ujar Hatap.
Diakhir, FPPK Pulau Sumbawa juga meminta kepada perusahaan PT.Meredian Pasifik untuk stop bekerja atau dihentikan operasinal dan peninjauan kembali ditiga lokasi Proyek tersebut mengingat dari awal sudah bermasalah. “Apalagi saat ini sudah mulai masuk musim hujan akan berdampat terhadap kualitas dan muntu pekerjaan,” tutup Hatap. (FPPK/Red)
