TIMIKA, 13 Februari 2026 – Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Mimika mengeluarkan pernyataan sikap keras terkait dua isu krusial yang sedang menghantam Papua Tengah: konflik berdarah tapal batas Mimika-Deiyai dan temuan perputaran uang haram tambang emas ilegal senilai Rp992 triliun yang di duga berasal dari Sumatra dan Papua.
Markus Maita Selaku Ketua Bidang Otonomi Khusus Papua GMNI Mimika menegaskan bahwa situasi hari ini adalah “alarm keras” bagi kedaulatan negara. Ia mempertanyakan tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah atas hilangnya kekayaan alam secara sistemik serta pembiaran konflik horizontal di tingkat akar rumput.
GMNI menyoroti tajam ketegangan antara masyarakat Suku Mee di Kabupaten Deiyai dan Suku Kamoro di Kabupaten Mimika. Konflik perebutan batas wilayah administrasi ini telah meluas hingga menyebabkan jatuhnya korban luka dan pembakaran rumah warga.
“Negara dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) wajib hadir.
Jangan biarkan rakyat berbenturan sendiri di bawah. Kami menuntut musyawarah terbuka yang difasilitasi negara di Provinsi Papua Tengah, bukan di Jakarta,” tegas perwakilan GMNI di Timika, Jumat (13/2/26).
GMNI mendesak agar Forkopimda kedua kabupaten segera dipertemukan dalam dialog transparan guna mencegah pertumpahan darah yang lebih luas.
“Papua adalah bagian dari Ibu Pertiwi, jangan dianaktirikan dengan membiarkan konflik ini berlarut-larut,” tambahnya.
Di sisi lain, publik digemparkan oleh data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang mengungkap aliran uang ke luar negeri sebesar Rp992 triliun dari aktivitas tambang emas ilegal periode 2023-2025.
Angka ini mencengangkan karena:
• Melebihi Defisit APBN: Nilai Rp992 triliun jauh melampaui defisit APBN 2025 yang “hanya” sebesar Rp695,1 triliun.
• Porsi Global: Temuan ini setara dengan 11% dari total nilai transaksi emas global tahun 2025.
• Distribusi Wilayah: Aliran dana haram ini terlacak berasal dari Sumatera hingga Papua.
Kristo menilai mustahil angka sebesar ini tidak melibatkan sistem pendukung yang rapi atau “bekingan” oknum aparat. Jaringan Tambang (JATAM) bahkan telah menyimpulkan bahwa ini bukan sekadar tambang rakyat biasa, melainkan kejahatan terorganisir dan sistemik.
Menanggapi tekanan publik, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Wakil Menterinya menyatakan tengah melakukan konfirmasi mendalam dengan PPATK. Pemerintah berjanji akan menelusuri aliran dana yang kompleks tersebut guna memastikan hak negara yang hilang dapat ditarik kembali.
Namun, bagi GMNI, respon tersebut belum cukup.
“Jika negara gagal melindungi sumber daya alam dari perampokan terorganisir ini, maka narasi ‘Negara Gagal’ yang beredar di masyarakat akan menjadi kenyataan yang pahit,” tutup pernyataan tersebut.
