TIMIKA, 8 Januari 2026 — Ketua Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kabupaten Mimika, Kristo Toffy, melontarkan kritik mendasar terhadap eskalasi militer di Tanah Papua yang dinilai tidak menyentuh akar persoalan, bahkan kian mempersempit ruang hidup masyarakat sipil. Dalam pandangannya, Papua tidak boleh diperlakukan sebagai ruang uji kekuasaan negara, melainkan sebagai rumah kehidupan manusia yang bermartabat.
Kristo Toffy secara terbuka menyatakan dukungannya terhadap seruan Uskup Keuskupan Timika yang mendorong penyelesaian persoalan Papua melalui dialog damai dan bermartabat, bukan pendekatan keamanan sepihak yang sarat kekerasan struktural. Pernyataan ini disampaikan melalui keterangan tertulis pada Selasa (8/1/2026), sebagai respons atas meningkatnya kehadiran aparat keamanan di sejumlah wilayah Papua, termasuk Kabupaten Mimika.
Sikap GMNI Mimika ini menandai posisi kritis organisasi mahasiswa terhadap kebijakan negara yang selama ini lebih mengedepankan pendekatan militeristik ketimbang pendekatan kemanusiaan dan keadilan sosial.
Menurut Toffy, eskalasi militer yang masif telah membawa dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat adat Papua. Aktivitas dasar seperti berkebun, berburu, dan mobilitas antar-kampung kini dijalani dalam bayang-bayang rasa takut akibat operasi pengamanan yang intens dan berlarut.
“Perubahan sistem seperti ini membatasi ruang gerak masyarakat sipil dan membunuh kehidupan secara perlahan,” tegas Toffy. Ia mempertanyakan rasionalitas penambahan pasukan militer yang terus dilakukan. “Jika alasan utamanya untuk menangkap TPNPB, mengapa persoalan tidak kunjung selesai? Yang justru tampak adalah penderitaan warga sipil,” ujarnya.
Lebih jauh, Ketua GMNI Mimika menyoroti dugaan kepentingan ekonomi di balik penguatan kehadiran militer di Papua. Ia menilai konflik bersenjata kerap dijadikan pembenaran struktural untuk membuka ruang eksploitasi sumber daya alam (SDA), yang pada akhirnya mengorbankan masyarakat adat.
“Isu TPNPB dijadikan batu loncatan untuk memperluas eksploitasi sumber daya alam. Militer diturunkan, tetapi yang diuntungkan bukan rakyat, melainkan kepentingan ekonomi,” kata Toffy dengan lugas.
Sebagai jalan keluar, GMNI Mimika mendorong Presiden Republik Indonesia untuk mengambil langkah strategis melalui dialog inklusif dan bermartabat yang melibatkan seluruh elemen Papua—pemerintah pusat dan daerah, tokoh adat, gereja, pemuda, serta masyarakat sipil—guna membahas persoalan-persoalan mendasar, termasuk masalah keamanan dan keadilan sosial.
“Kami meminta Presiden RI segera membuka dialog yang jujur dan setara. Penyelesaian masalah Papua harus dicari bersama, bukan dengan cara sepihak dan koersif,” tegas Toffy.
Seruan Ketua GMNI Mimika ini menguat di tengah meningkatnya suara masyarakat sipil di Papua, termasuk gereja dan organisasi kemanusiaan, yang mendesak perubahan paradigma penyelesaian konflik. Dari Mimika hingga wilayah pegunungan dan pesisir, tuntutan yang sama terus bergema: mengakhiri pendekatan militeristik dan mengedepankan keadilan, kemanusiaan, serta kesejahteraan rakyat Papua.
Pernyataan GMNI Mimika menegaskan kembali peran mahasiswa sebagai kekuatan moral dan intelektual bangsa—bukan hanya sebagai pengkritik kekuasaan, tetapi juga sebagai penunjuk arah: dialog, penghormatan hak asasi manusia, dan pembangunan yang berpihak pada masyarakat adat Papua.
