Sumbawa, Siasat ID — Ratusan mahasiswa Universitas Teknologi Sumbawa (UTS) menggelar aksi demokrasi kampus pada Jumat pagi (25/7) sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi kampus dan tuntutan terhadap kebijakan yang dianggap belum berpihak pada mahasiswa. Aksi ini berlangsung dari pukul 08.00 hingga 11.00 WITA, dimulai dari depan Fakultas Ekonomi dan Bisnis hingga ke halaman Rektorat UTS.
Aksi ini digerakkan oleh aliansi mahasiswa dari berbagai fakultas di UTS. Bertindak sebagai Koordinator Umum adalah Widarma (Ketua BEM UTS), bersama Zam-Zam (Ketua BEM Fakultas Rekayasa Sistem) sebagai Koordinator Lapangan I dan Fatimah Adiba (Wakil Ketua BEM UTS) sebagai Koordinator Lapangan II.
Sebelum aksi berlangsung, para mahasiswa telah melakukan pengkajian pada 22 Juli 2025 di Ruang Publik Kreatif UTS. Kajian tersebut dipimpin oleh Menteri Kajian Strategis dan Aksi (Kastrat) Suhra Wardi, Koordinator Pergerakan Muhamad Sadam, serta Anjas Anggara, yang kemudian melahirkan 10 poin tuntutan kepada rektorat. Di antaranya, tuntutan transparansi alokasi dana serta penurunan tarif registrasi bagi mahasiswa penerima beasiswa.
Saat massa aksi tiba di depan Rektorat, Wakil Rektor IV, Rusmin Nurjadin, M.Pd. menemui mahasiswa dan mengarahkan mereka untuk berdiskusi di panggung samping parkiran rektorat. Beberapa saat kemudian, Rektor UTS, Hj. Niken Saptarini Widayawati, S.E., M.Sc., hadir langsung bersama jajaran birokrasi kampus untuk berdialog terbuka.
Dalam diskusi tersebut, pihak kampus menyatakan kesediaan menerima dan menindaklanjuti seluruh tuntutan yang disampaikan mahasiswa. Namun, beberapa poin seperti penerbitan SK registrasi untuk mahasiswa penerima beasiswa akan dibahas kembali dalam rapat internal kampus dan dijanjikan akan diputuskan pada hari Selasa.
Setelah diskusi yang cukup panjang, Rektor akhirnya menandatangani surat tuntutan mahasiswa di atas materai Rp10.000 yang telah disiapkan oleh aliansi. Aliansi Mahasiswa meminta waktu 2×24 jam untuk membahas lebih lanjut bersama jajaran birokrat kampus, dan mengundang perwakilan mahasiswa untuk diskusi lanjutan di ruang rektorat pada Selasa mendatang.
Salah satu peserta aksi, Wiwi Satriani, mahasiswa Hukum UTS, menyampaikan bahwa aksi ini merupakan bentuk tanggung jawab moral mahasiswa terhadap masa depan kampus.
“Bagi saya, aksi demokrasi yang dilakukan hari ini merupakan bentuk nyata kepedulian dan tanggung jawab mahasiswa terhadap situasi kampus. Kehadiran kami bukan untuk menciptakan keributan, melainkan untuk menyampaikan suara atas berbagai persoalan yang selama ini kurang mendapat perhatian, seperti keterbukaan anggaran dan kebijakan yang berpihak kepada mahasiswa penerima beasiswa. Saya meyakini bahwa jika mahasiswa bersatu, perubahan bukan hanya sekadar harapan — tetapi sesuatu yang bisa benar-benar diwujudkan,” ujarnya.
Aksi ini berakhir dengan damai dan disambut positif oleh pihak kampus. Mahasiswa berharap hasil diskusi lanjutan pada Selasa mendatang mampu memberikan solusi konkret dan keberpihakan nyata terhadap kepentingan mahasiswa UTS.
