Surabaya, Siasat ID – Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Surabaya bersama Gerakan Siswa Nasional Indonesia (GSNI) Surabaya menggelar audiensi dengan Ketua DPRD Surabaya guna menyampaikan policy brief yang menyoroti berbagai kebijakan pemerintah, khususnya terkait efisiensi anggaran untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Ketua DPC GMNI Surabaya, Dhipa Satwika, menegaskan bahwa kesejahteraan sosial harus dipahami sebagai sebuah ekosistem yang mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh, khususnya di Kota Surabaya.
“Oleh karena itu, program pemberian makan gratis lebih baik difokuskan kepada program-program yang dapat memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dana program MBG lebih baik dialihkan ke bidang kesehatan maupun pendidikan, yang saat ini menjadi kebutuhan utama masyarakat,” tegasnya.
Dalam audiensi ini, GMNI Surabaya dan GSNI Surabaya menyampaikan beberapa poin utama yaitu, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan efiensi anggaran bidang pendidikan dan kesehatan.
Sekretaris DPC GMNI Surabaya, Alfito Rafif menegaskan bahwa DPC GMNI Surabaya dengan terang menolak keberlanjutan program pemerintah yang mengganggu kesejahteraan sosial masyarakat, apalagi di sektor pendidikan, kesehatan, dan pembangunan.
“Oleh karenanya, kami mendorong Kota Surabaya untuk selalu mendahulukan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat tanpa terkecuali. Kebijakan yang dijalankan harus mengutamakan asas keberpihakan terhadap rakyat, bukan hanya sekadar proyek populis tanpa dampak nyata bagi masyarakat luas,” tegasnya.
Ketua GSNI Surabaya, Reyki Khairan Ananta, juga turut menyampaikan pandangannya, terutama terkait dampak kebijakan terhadap siswa dan generasi muda di Surabaya.
“DPC GSNI Surabaya dengan tegas menolak segala bentuk kebijakan yang berpotensi merugikan kesejahteraan sosial masyarakat, terutama di sektor pendidikan, kesehatan, dan pembangunan. Kami menegaskan bahwa setiap kebijakan harus berpihak pada kepentingan rakyat, bukan segelintir pihak. Oleh karena itu, kami mendorong Kota Surabaya untuk selalu mengutamakan kesejahteraan masyarakat tanpa pengecualian, demi mewujudkan keadilan sosial yang nyata bagi seluruh warga,” ungkapnya.
Ia juga menyoroti Program Makan Bergizi Gratis yang dinilai belum berjalan efektif di tingkat sekolah. “Program ini seharusnya dirancang dengan baik agar benar-benar bisa meningkatkan kualitas gizi siswa, bukan sekadar program kampanye yang justru membebani anggaran negara,” tambahnya.
Ketua DPRD Surabaya menanggapi masukan yang diberikan GMNI dan GSNI Surabaya, khususnya terkait pembiayaan Program MBG.
“Porsi khusus anggaran pendidikan yakni di atas 21% dari APBD yang telah disahkan yaitu 12,3 Triliun. Sedangkan sisa APBD akan dialokasikan untuk kesehatan dan pembangunan infrastruktur. APBD ini sudah disahkan sebelum pelantikan kepala daerah, sehingga sejauh ini tidak ada dana khusus untuk MBG,” jelasnya.
Ia juga menegaskan bahwa Pemkot Surabaya masih mempertimbangkan pergeseran anggaran untuk membiayai program ini.
“Diperlukan sekitar Rp1,1 triliun untuk menjalankan Program MBG, dan hingga kini masih dalam pembahasan pergeseran anggaran mana yang akan digunakan. Kami di DPRD akan terus mengawasi agar kebijakan yang diambil tidak merugikan sektor-sektor prioritas seperti pendidikan dan kesehatan,” tambahnya.
Ketua DPRD Surabaya menyambut baik aspirasi yang disampaikan GMNI dan GSNI Surabaya serta untuk menindaklanjuti berbagai masukan yang diberikan. Audiensi ini diharapkan menjadi momentum bagi mahasiswa dan siswa untuk terus mengawal kebijakan publik demi mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.
