Papua Tengah, Siasat ID – Simon Haluk, selaku kader Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Papua Tengah mengutuk keras tindakan tidak terpuji yang dilakukan oleh oknum Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire, yang diduga menendang seorang siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) saat penyampaian aspirasi.
Insiden ini terjadi ketika sejumlah siswa dan masyarakat menyampaikan aspirasi mereka terkait permasalahan pendidikan di Kabupaten Nabire. Namun, bukannya mendapatkan tanggapan yang baik, salah satu siswa justru mengalami perlakuan kekerasan dari seorang oknum yang seharusnya bertanggung jawab dalam dunia pendidikan.
Simon Haluk menyatakan bahwa tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan dalam kondisi apa pun. Ia meminta pihak berwajib agar segera memproses hukum oknum Dinas Pendidikan yang terlibat dalam insiden tersebut. Menurutnya, kejadian ini mencoreng dunia pendidikan dan melanggar hak-hak anak yang seharusnya dilindungi.
“Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh seorang pejabat pendidikan kepada siswa adalah sebuah bentuk pelecehan terhadap hak asasi manusia, khususnya hak anak untuk merasa aman dalam dunia pendidikan. Kami meminta aparat penegak hukum segera mengusut tuntas kasus ini agar kejadian serupa tidak terulang lagi,” ujar Simon Haluk (21/2).
Lebih lanjut, Simon juga menyoroti peran pihak keamanan yang bertugas saat kejadian. Ia melihat adanya kejanggalan karena pihak keamanan seolah membiarkan insiden tersebut terjadi tanpa adanya tindakan tegas.
“Kami juga mempertanyakan sikap aparat keamanan yang seharusnya bertugas melindungi masyarakat, termasuk para siswa yang sedang menyampaikan aspirasi mereka. Mengapa mereka membiarkan tindakan kekerasan itu terjadi tanpa adanya upaya untuk mencegah?” tambahnya.
Selain mengkritisi tindakan kekerasan yang terjadi, Simon Haluk juga menyoroti kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan di Papua Tengah. Ia menegaskan bahwa masyarakat Papua Tengah lebih membutuhkan pendidikan gratis daripada program makanan bergizi gratis. Menurutnya, pendidikan gratis akan memberikan dampak jangka panjang dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di wilayah tersebut.
“Kami meminta agar Presiden mendengar aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat dan pelajar Papua Tengah. Pendidikan gratis harus menjadi prioritas utama dalam membangun masa depan generasi Papua yang lebih baik,” tegasnya.
Kejadian ini telah menimbulkan kecaman dari berbagai pihak, termasuk aktivis pendidikan dan masyarakat yang peduli terhadap kesejahteraan anak-anak di Papua Tengah. Mereka berharap ada keadilan bagi siswa yang menjadi korban dan adanya tindakan tegas terhadap oknum yang terlibat.
Hingga saat ini, pihak berwenang masih dalam proses penyelidikan lebih lanjut terkait insiden tersebut. Publik menunggu langkah tegas dari pihak kepolisian serta Pemerintah Kabupaten Nabire dalam menangani kasus ini agar tidak terulang kembali di masa mendatang.
Kekerasan dalam dunia pendidikan adalah tindakan yang tidak dapat diterima dalam bentuk apa pun. Pendidikan seharusnya menjadi tempat yang aman bagi siswa untuk belajar dan berkembang, bukan menjadi ruang di mana mereka mengalami kekerasan dari pihak yang seharusnya mendukung mereka. Dengan adanya perhatian dari berbagai pihak, diharapkan kasus ini segera ditindaklanjuti dengan adil dan transparan, ucapnya.
