Jakarta, Siasat ID – Pada tanggal 24 Juni 2024, Brian Lewerissa, yang mewakili Pemuda Intelektual Nusantara (PETASAN), menggelar konferensi pers di Sekretariat PETASAN untuk mengkritik Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (KEMENPORA RI). Kritik ini terfokus pada implementasi Desain Besar Olahraga Nasional (DBON), yang diatur dalam Peraturan Presiden No 86 tahun 2021.
Dalam pernyataannya, Lewerissa menyoroti kelambanan dalam pelaksanaan DBON di Indonesia. Ia menyoroti bahwa meskipun telah ada Road Map DBON 2021-2045 yang telah digariskan, penyaluran dana dan program-programnya ke berbagai provinsi di Indonesia belum berjalan sebagaimana yang diharapkan. PETASAN menekankan pentingnya transparansi dalam penyaluran DBON ke semua provinsi terpilih sebagai langkah penting untuk memastikan bahwa manfaat dari program ini dapat dirasakan secara merata di seluruh Indonesia.
Salah satu poin yang menjadi sorotan utama PETASAN adalah lambatnya respons KEMENPORA RI terhadap permintaan keterbukaan informasi publik yang diajukan oleh PETASAN dengan nomor surat 74/SPm/PETASAN/VI/2024. Lewerissa menyatakan bahwa kejelasan mengenai alokasi dana dan pelaksanaan program DBON adalah hak masyarakat untuk diketahui, sesuai dengan prinsip transparansi dalam pemerintahan.
Pada Senin, 03 Juni 2024. Anggota Komisi X DPR RI, Yan Permenas Mandenas, juga memberikan pernyataan yang menekankan pentingnya konsistensi pemerintah dalam mengimplementasikan DBON sebagai pondasi pembangunan olahraga yang berkelanjutan. Mandenas menyoroti bahwa keberhasilan DBON akan sangat bergantung pada komitmen dan pengawasan yang ketat dari pemerintah pusat untuk memastikan bahwa program ini memberikan dampak yang positif dan terukur bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Sementara itu, KEMENPORA RI belum memberikan tanggapan resmi terkait kritik yang dilayangkan oleh PETASAN. Belum ada klarifikasi atau langkah konkret yang diambil untuk merespons permintaan PETASAN terkait transparansi dan pengelolaan DBON. Hal ini menimbulkan kekhawatiran lebih lanjut di kalangan masyarakat tentang kemungkinan adanya hambatan atau kelambanan dalam implementasi program ini.
Di tengah kontroversi ini, masyarakat dan para pengamat olahraga menanti langkah lanjutan dari KEMENPORA RI dalam menghadapi tantangan dan kritik yang terus berkembang terkait DBON. Keterbukaan informasi dan kesediaan untuk berdialog dengan semua pihak terkait diharapkan dapat mempercepat penyelesaian permasalahan yang muncul, serta memastikan bahwa DBON benar-benar menjadi pendorong utama untuk kemajuan olahraga nasional di Indonesia.
Dengan berbagai pihak yang terlibat dalam perdebatan ini, termasuk PETASAN, DPR RI, dan KEMENPORA RI, harapannya adalah bahwa kerjasama yang konstruktif dapat mengarah pada solusi yang memuaskan untuk memajukan DBON sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Perkembangan selanjutnya dari implementasi DBON dan respons pemerintah terhadap kritik yang disampaikan akan terus dipantau dengan cermat oleh masyarakat dan pemangku kepentingan di bidang olahraga nasional.
