Timika – Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Timika kembali angkat suara terkait kebijakan pemerintah daerah yang dinilai kurang transparan, khususnya mengenai keterbukaan informasi publik.
GMKI menyoroti ketidakjelasan informasi yang menghambat pemahaman persoalan sosial, baik di lingkup pemerintahan maupun di kalangan masyarakat akar rumput.
Ketua Bidang Aksi dan Pelayanan (Akspel) GMKI Timika,Bung Erwin menyatakan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan hal krusial agar masyarakat dapat mengawasi dan memahami berbagai kebijakan serta program pemerintah yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat.
“Keterbukaan informasi harus menjadi prioritas pemerintah daerah untuk menciptakan pemerintahan yang responsif dan akuntabel. Saat ini, masih banyak masyarakat yang merasa terpinggirkan khususnya suku asli mimika Amume dan Kamoro (AK) karena minimnya keterbukaan akses informasi yang seharusnya menjadi hak mereka,” ujarnya tegas.
Ia juga mengingatkan bahwa pengawasan DPRK sangat penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, khususnya dalam upaya menyelesaikan berbagai persoalan sosial di Kabupaten Mimika
GMKI mendorong pemerintah Kabupaten Mimika untuk segera memperbaiki sistem keterbukaan informasi publik, guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan dan penanganan persoalan sosial yang ada di lingkup Kabupaten Mimika.
