MEKAH, Siasat ID – Anggota Tim Pengawas Haji DPR RI Dr. Rieke Diah Pitaloka mengingatkan pemerintah agar tidak lengah. Jangan sampai 221.000 jamaah haji Indonesia 2026 menjadi korban sistem data yang berantakan.
Peringatan itu disampaikan Rieke melalui video di Instagram pribadinya dari Al Qim’ma Hall, Mekah, Minggu (24/5/2026). Video tersebut merupakan Pernyataan Sikap bertajuk #KawalJamaah #ViralforJustice.
Fakta di lapangan memprihatinkan. Data komorbid 221.000 jamaah belum masuk ke sistem rumah sakit Saudi. Akibatnya, ketika jamaah sakit, dokter di Arab Saudi merawat tanpa riwayat medis lengkap. Itu sama saja judi nyawa.
“Saudi telah menyiapkan sistemnya. Rakyat menanti perlindungannya. Satukan data, jalin MoU, perkuat peran Konjen RI. Sukses haji: jamaah pulang selamat dan sehat,” tegas Rieke.
Berdasarkan data Timwas Haji 2026, total kuota nasional 221.000 jamaah. Dari jumlah itu, hanya 77,91% yang kepesertaan JKN-nya aktif. Sisanya masih rentan tanpa perlindungan kesehatan yang nyambung.
Rieke menyoroti pangkal masalahnya klasik: tumpang tindih kewenangan. Kemenhaj, Kemenkes, dan BPJS berjalan sendiri-sendiri. Belum ada MoU antara BPJS dengan Council of Health Insurance dan Tawuniya selaku operator asuransi haji Saudi.
Akibatnya data perawatan jamaah di Saudi tidak tersambung ke BPJS. Continuity of care putus. Jamaah yang punya riwayat penyakit kronis bisa salah penanganan.
Untuk mencegah korban, Rieke menuntut 4 langkah cepat 24-48 jam ke depan. Pertama, entri 100% data komorbid jamaah ke sistem kesehatan Saudi. Kedua, verifikasi asuransi via nomor visa polis Tawuniya untuk semua jamaah.
Ketiga, tambahan tenaga medis di tenda lansia Arafah-Mina. Keempat, hotline verifikasi JKN 24 jam dari Indonesia agar keluarga bisa cek status jamaah.
Konjen RI di Jeddah, kata Rieke, harus jadi panglima lapangan. Bukan sekadar kantor protokol. Konjen wajib jadi simpul koordinasi Kemenhaj, Kemenkes, BPJS, maskapai, dan otoritas Saudi.
Pasca haji, Rieke menuntut pemerintah membuat protap terpadu yang mengikat, menyelesaikan MoU bilateral BPJS-CHI-Tawuniya, integrasi teknis dengan Total Care Saudi, dan revisi regulasi pembagian kewenangan.
Pesan Rieke jelas: “Jangan tunggu ada jamaah meninggal baru sibuk rapat. Haji itu ibadah, bukan lotre.
