Pernyataan Sikap Bersama:
Ketua Dewan Adat Daerah Mimika, Vinsen Oniyoma
dan Aliansi Peduli Pengusaha Papua Kabupaten Mimika – Faya Naa
Hari ini kami menyampaikan kegelisahan yang sedang dirasakan masyarakat Kabupaten Mimika, khususnya masyarakat Amungme dan Kamoro sebagai pemilik negeri, serta 5 suku kekerabatan dan Orang Asli Papua secara umum.
Kabupaten Mimika memiliki APBD tahun 2026 sekitar Rp5,6–5,7 triliun. Namun hingga pertengahan Mei 2026, realisasi anggaran baru mencapai sekitar 11,38 persen. Kondisi ini sangat memprihatinkan karena berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat kecil, pengusaha lokal, pencari kerja OAP, mama-mama pasar, petani, hingga pelaku UMKM Papua.
Kami mempertanyakan secara terbuka:
Kenapa realisasi anggaran begitu lambat, padahal APBD sudah ditetapkan sejak awal tahun?
Apakah ini murni persoalan administrasi?
Ataukah ada tarik-menarik kepentingan tertentu?
Atau jangan sampai ada praktik menahan proyek dan anggaran hingga akhir tahun yang akhirnya merugikan rakyat?
Karena yang paling merasakan dampaknya adalah masyarakat bawah.
Hari ini uang daerah belum berputar maksimal.
Kontraktor lokal banyak yang belum bekerja.
Pencari kerja OAP masih menganggur.
Mama-mama Papua masih kesulitan ekonomi.
Sementara rakyat terus melihat angka triliunan hanya menjadi data di atas kertas.
Ketua Dewan Adat Daerah Mimika, Vinsen Oniyoma menyampaikan bahwa pembangunan di Mimika harus benar-benar menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat adat dan Orang Asli Papua.
“Masyarakat adat bukan penonton di atas tanahnya sendiri. APBD harus dirasakan rakyat. Jangan sampai anggaran besar tetapi ekonomi masyarakat tetap lumpuh.”
Sementara itu, Ketua Aliansi Peduli Pengusaha Papua Kabupaten Mimika, Faya Naa menegaskan bahwa lambatnya realisasi anggaran sangat memukul pengusaha lokal Papua.
“Jika proyek dan kegiatan terlambat berjalan, maka yang mati pertama adalah ekonomi rakyat kecil. Pengusaha lokal kesulitan bergerak, tenaga kerja tidak terserap, dan perputaran uang di daerah menjadi macet.”
Kami meminta Pemerintah Kabupaten Mimika:
Segera mempercepat proses tender dan pelaksanaan kegiatan.
Mengutamakan pengusaha lokal dan tenaga kerja Orang Asli Papua.
Menjalankan program yang benar-benar menyentuh masyarakat.
Membuka transparansi terkait hambatan realisasi anggaran.
Menghentikan pola penumpukan proyek di akhir tahun.
Kami juga mengajak DPRK, tokoh adat, tokoh gereja, pemuda, akademisi, dan seluruh elemen masyarakat Papua untuk ikut mengawal penggunaan APBD agar benar-benar berpihak kepada rakyat.
Karena APBD bukan sekadar angka.
APBD adalah hak hidup masyarakat.
Dan rakyat Papua berhak merasakan pembangunan di atas tanahnya sendiri.
