JAKARTA, – Sampul oranye itu bergambar siluet Papua dan sosok Prabowo Subianto mengangkat tangan. Judulnya: Prabowo dan Tantangan Penyelesaian Konflik Papua, Edisi Revisi. Penulisnya: Dr. Socratez Yoman. Subjudul: Kumpulan esai-esai sejarah, politik, hak asasi manusia.
Buku ini kembali memicu percakapan. Bukan hanya karena menyeret nama Presiden, tapi karena puluhan halaman di dalamnya memuat testimoni pembaca dari berbagai latar. Isinya beragam: keterkejutan, rasa malu, hingga tuntutan dialog.
“Menampar Wajah Kita Semua”
Arifin Mahendra menulis, “Buku ini menampar wajah kita semua orang Indonesia.” Senada, Dharma Kusmaji mengaku, “Buku ini membuka borok negara… kita sebagai warga negara Indonesia non Papua menjadi malu.”
Bagi Maldova Ikhsan Abdulah, dampaknya personal. “Buku ini kalau dibaca semua orang maka secara otomatis gugur semua apa yang kita terima sejak kecil tentang Papua,” tulisnya. Ia menambahkan, “Sekaligus memperlihatkan wajah monster oknum Pejabat Sipil dan Militer di Papua.”
“Kerangka Pikir Runtuh”
Akbar M. menyebut pengalamannya membaca buku itu sebagai titik balik. “Wawasan saya terbuka dan seluruh kerangka pikir saya runtuh seketika. Selama ini otak menerima asupan racun yang saya pikir madu.”
Natsir Ruslani lebih eksplisit: “Akal sehat kita mengatakan apa yang beliau tulis ini benar… satu jalan adalah biarkan mereka lepas.” Faiz Abdala menulis, “Solusi terbaik adalah Rekonsiliasi dan kembalikan kedaulatan Papua seperti 1 Des 1961.”
“Seperti Pisau Bedah”
Agus Firmansyah menganalogikan buku itu dengan instrumen medis. “Seperti pisau bedah di tangan dokter, membedah pasien, terasa sakit tetapi itu membawa kesembuhan. Demikian buku ini, seluruh untaian kata dan kalimat menyakitkan sebab menyajikan berbagai peristiwa yang menyakitkan tetapi itu demi kesembuhan Papua dan Indonesia.”
Laksamana Muda TNI (Purn) Soleman B. Ponto ikut memberi catatan. “Buku ini bikin silau dan telanjang. Karena dari bab pembukaan sudah silau dan telanjang sampai kesimpulan.”
“Bukan Sekadar Keamanan”
Mahmud menulis, buku itu mengingatkan “konflik Papua bukan persoalan separatisme semata, melainkan konflik struktural yang berakar pada sejarah integrasi, ketidakadilan ekonomi, pelanggaran HAM, diskriminasi rasial, dan kegagalan pembangunan yang berkeadilan.”
Damar menilai, “Prabowo dihadapkan pada pilihan: melanjutkan paradigma lama yang menekankan pendekatan keamanan, atau melakukan terobosan dengan mengedepankan dialog, rekonsiliasi, dan keadilan substantif bagi orang asli Papua.”
Seruan Disebarluaskan
Nurdin Adullah menyarankan, “Buku ini dibagi luas untuk kita orang Indonesia agar tahu soal Papua sebenarnya dan terlebih kepada kaum muda.” Selvina Ambuni, yang menyebut diri sebagai orang Papua, menulis: “Kita punya luka ini sudah terlalu dalam dan sakit. Buku ini kalau bisa bagi-bagi biar semua baca. Kita punya anak-anak usia sekolah ini otak sudah lama dicuci dengan sejarah palsu.”
“Menulis adalah Senjata”
Basri Luhulima melihat buku sebagai bentuk perlawanan. “Orang Papua tidak harus berjuang dengan senjata dan demonstran… Tulisan adalah senjata yang sangat mematikan tanpa menghilangkan nyawa manusia.”
Hingga Jumat (21/2/2026), buku edisi revisi tersebut beredar di kalangan terbatas. Di bagian akhir buku tercantum kontak: 08124888458. Belum ada tanggapan resmi dari Istana, Kementerian Pertahanan, maupun Kantor Staf Presiden terkait isi buku dan testimoni pembaca.
Catatan Redaksi: Redaksi belum dapat memverifikasi seluruh klaim historis dalam buku dan testimoni pembaca secara independen. Pemberitaan ini menyajikan isi buku dan respons pembaca sebagai bagian dari dinamika wacana publik terkait penyelesaian konflik Papua.
“Judul Realis Kedua”
Yoman: 4 Akar Konflik Papua “Duri dalam Daging”, Ungkap Dokumen Militer Pepera 1969
JAKARTA, – Gembala Dr. Socratez Yoman menyebut empat akar konflik Papua Barat sebagai “batu kerikil dalam sepatu Indonesia atau duri dalam daging Indonesia”. Ia menulis itu dalam esai 3 Mei 2026 dari Ita Wakhu Purom.
Yoman mengklaim seorang peneliti LIPI menyampaikan kepadanya, “para jenderal dari TNI sangat marah dengan hasil penelitian LIPI tentang 4 akar konflik Papua itu”. Akibatnya, “negara mengubah nama baru, yaitu Badan Riset dan Inovasi Nasional—BRIN”. “Saya diminta jangan komentar banyak tentang Papua,” tulis Yoman mengutip sumbernya.
Hingga Jumat (3/5/2026), Redaksi belum mendapat konfirmasi dari BRIN maupun Mabes TNI.
Kesaksian dan Dokumen
Esai itu memuat kesaksian Jermias Kansay, peserta Pepera 1969 dari Serui. “Waktu itu ABRI letakkan senjata Revolver di pelipis saya. Saya dipaksa tanda tangan dan kalau tidak kepalamu hancur,” tulis Yoman mengutip Kansay.
Yoman juga mengutip Surat Telegram Kol. Inf. Soepomo, Kodam XVII/Tjenderawasih 20 Februari 1967: “Referendum di IRBA tahun 1969 harus dimenangkan, harus dimenangkan.” Ia merujuk pula Surat Rahasia Kol. Inf. Soemarto di Merauke Mei 1969 yang disebut dimuat NRC Handelsblad, 4 Maret 2000.
Laporan Resmi PBB Annex 1 paragraf 189-200 dikutip: “Pada 14 Juli 1969, PEPERA dimulai dengan 175 Anggota Dewan Musyawarah untuk Merauke. Dalam kesempatan itu kelompok besar tentara Indonesia hadir.”
Pengakuan Diplomat
Yoman mengutip Duta Besar AS untuk Indonesia Juni 1969: “95% orang-orang Papua mendukung gerakan kemerdekaan Papua”. Duta Besar RI Sudjarwo Tjondronegoro disebut mengakui: “Banyak orang Papua kemungkinan tidak setuju tinggal dengan Indonesia.”
Buku Sintong Panjaitan, Perjalanan Seorang Prajurit (2009:169) juga dikutip: “Seandainya kami [TNI] tidak melakukan operasi sebelum Pepera 1969, pelaksanaan Pepera di Irian Barat dapat dimenangkan oleh kelompok Papua Merdeka.”
Amiruddin al Rahab menulis, “Papua berintegrasi dengan Indonesia dengan punggungnya pemerintahan militer.”
Mabes TNI dan Kemenhan belum merespons. Pemerintah menyatakan Pepera 1969 sah dan final, diakui PBB Resolusi 2504 (XXIV) 19 November 1969.
Catatan Redaksi: Redaksi belum memverifikasi independen seluruh dokumen dan kesaksian yang dikutip Yoman.**
