Sumbawa Besar, Siasat ID — Gelombang perjuangan pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) kembali memanas. Aliansi PPS Kabupaten Sumbawa bersama jaringan Aliansi PPS se-Pulau Sumbawa secara terbuka menyerukan perlawanan rakyat terhadap sikap pemerintah pusat yang dinilai terus mengabaikan aspirasi masyarakat Pulau Sumbawa terkait pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB).
Ketua Presedium Aliansi PPS se-Pulau Sumbawa, Sahril Amin, bersama seluruh Ketua Umum Aliansi PPS kabupaten/kota disebut telah melakukan serangkaian konsolidasi dan pertemuan di berbagai daerah. Konsolidasi tersebut dilakukan untuk menyatukan kekuatan rakyat menjelang aksi besar-besaran yang direncanakan berlangsung pada 26 Mei 2026 di sejumlah titik strategis di Pulau Sumbawa.
Dalam pernyataannya, Aliansi PPS menilai pemerintah pusat hanya terus menggulirkan alasan klasik terkait kondisi keuangan negara untuk menunda pembentukan DOB, tanpa memberikan kepastian nyata terhadap perjuangan masyarakat Pulau Sumbawa.
“Berbagai perjuangan sudah kami lakukan, mulai dari aksi daerah hingga ke Jakarta, tetapi tidak pernah mendapatkan jawaban yang jelas. Pemerintah pusat justru terus berlindung di balik alasan moratorium dan kemampuan keuangan negara,” tegas pernyataan Aliansi PPS pada media ini, Selasa (12/5/2026).
Aliansi PPS menilai alasan pemerintah pusat sangat bertolak belakang dengan realita kekayaan alam Pulau Sumbawa yang selama ini menjadi penyumbang besar devisa negara, khususnya dari sektor pertambangan.
“Kalau pemerintah mengatakan pembentukan provinsi baru membebani keuangan negara, maka kami bertanya, selama ini ke mana hasil bumi Pulau Sumbawa dibawa? Ratusan kilogram emas setiap tahun diambil dari tanah kami, tetapi rakyat Pulau Sumbawa masih hidup dalam kemiskinan dan pengangguran,” bunyi pernyataan tersebut.
Mereka juga menyoroti ketimpangan dana bagi hasil (DBH) yang dianggap tidak sebanding dengan dampak lingkungan, sosial, dan ekonomi akibat aktivitas perusahaan tambang besar yang beroperasi di Pulau Sumbawa.
Aliansi PPS bahkan menegaskan bahwa pemerintah pusat seharusnya mampu mendorong perusahaan-perusahaan tambang besar untuk ikut membiayai pembangunan infrastruktur calon provinsi baru tersebut.
“Jangan jadikan alasan anggaran negara sebagai penghambat. Perusahaan tambang yang menikmati hasil bumi Pulau Sumbawa seharusnya ikut bertanggung jawab membangun daerah ini,” lanjut mereka.
Tak hanya soal ekonomi, Aliansi PPS juga mengangkat sejarah perjuangan Kesultanan Sumbawa saat bergabung dengan Republik Indonesia. Mereka menilai semangat kesejahteraan rakyat yang dulu dijanjikan kini justru terasa jauh dari harapan masyarakat Pulau Sumbawa.
“Kami bukan ingin memisahkan diri dari NKRI. Kami cinta Indonesia. Tetapi rakyat Pulau Sumbawa juga punya hak untuk mengelola sumber daya alamnya sendiri melalui pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa,” ujar Hatab, sapaan akrab Ketua Umum Aliansi PPS Kabupaten Sumbawa.
Hatab menegaskan, aksi akbar pada 26 Mei 2026 nanti bukan sekadar demonstrasi biasa, melainkan bentuk ultimatum moral kepada pemerintah pusat agar segera memberikan kepastian terhadap pembentukan PPS.
Menurutnya, apabila suara rakyat terus diabaikan, maka bukan tidak mungkin gelombang people power akan meluas di Pulau Sumbawa dan berpotensi mengganggu stabilitas daerah.
“Rakyat bisa melakukan apa saja ketika cita-cita luhur mereka terus diabaikan. Jangan salahkan masyarakat jika nantinya kekuatan massa besar turun ke jalan,” tegas Hatab.
Aliansi PPS pun mengajak seluruh elemen masyarakat Pulau Sumbawa, mulai dari pemuda, tokoh masyarakat, mahasiswa, hingga organisasi kemasyarakatan untuk bersatu dalam aksi akbar yang dipusatkan di Pelabuhan Poto Tano pada 26 Mei 2026 mendatang.
Aksi tersebut direncanakan berlangsung selama satu bulan penuh di sejumlah titik strategis di Pulau Sumbawa sebagai bentuk tekanan politik terhadap pemerintah pusat agar segera membuka jalan bagi terbentuknya Provinsi Pulau Sumbawa.
