Dehumanisasi dalam Labirin Kebijakan dan Kedangkalan Dialektika Negara
Oleh: Louis Fernando Afeanpah – Ketua GMKI Timika
Tragedi berdarah di Kali Kabur, Tembagapura, yang merenggut nyawa anak-anak dan warga sipil, bukanlah peristiwa yang lahir dari ruang hampa. Ini bukan pertama kalinya darah tumpah di Papua Tengah; ini adalah repetisi tragis dari sebuah pola kekerasan yang terus berulang tanpa evaluasi substansial. Secara teknokratis, ini adalah bukti kebangkrutan manajerial dalam arsitektur keamanan nasional. Secara filosofis-Hegelian, kita sedang menyaksikan negara yang terjangkit “Kesadaran yang Tidak Bahagia” (Unhappy Consciousness); sebuah entitas yang hadir melalui monolog kekerasan, namun absen total dalam memberikan kepastian eksistensial bagi rakyatnya sendiri.
Kegagalan Arsitektur Operasi: Dialektika yang Terputus
Rentetan peristiwa penembakan hingga evakuasi ratusan warga menunjukkan adanya diskoneksi fatal antara desain operasi di Jakarta dengan realitas sosiologis di Papua. Dalam logika Hegel, negara adalah pengejawantahan dari kehendak rasional kolektif. Namun, ketika moncong senjata menjadi instrumen tunggal dalam “menertibkan” wilayah tanpa mitigasi presisi terhadap keselamatan warga sipil, negara sedang mengalami kontradiksi internal yang akut.
Negara terjebak dalam Master-Slave Dialectic (Dialektika Tuan-Hamba). Negara (Tuan) mendefinisikan stabilitas hanya melalui penguasaan ruang dan hegemoni senjata, sementara warga (Hamba) direduksi menjadi variabel sampingan yang boleh dikorbankan demi “tujuan strategis” yang abstrak. Legitimasi keamanan tidak diukur dari berapa banyak musuh yang dilumpuhkan, melainkan dari berapa banyak nyawa warga sipil yang berhasil dilindungi. Setiap peluru yang menyasar warga adalah malpraktik negara yang harus dipertanggungjawabkan secara hukum, bukan sekadar dimaafkan melalui santunan.
Reduksionisme Nyawa: Ketika Keselamatan Harus Mengantre di Meja Politik
Adalah sebuah tragedi intelektual sekaligus moral ketika otoritas negara dalam hal ini pernyataan Menteri HAM Natalius Pigai menyatakan bahwa penyelesaian konflik Papua membutuhkan “Keputusan Politik Nasional”. Muncul sebuah sesat pikir (logical fallacy) yang sangat berbahaya di sini: Menempatkan hak untuk hidup di bawah supremasi birokrasi politik.
Dalam perspektif teknokratis, ini adalah policy paralysis kelumpuhan kebijakan yang berlindung di balik tameng administratif. Pernyataan ini seolah melegitimasi bahwa selama konsensus di Jakarta belum tercapai, maka darah di Papua boleh terus tumpah dan keselamatan nyawa manusia boleh ditunda. Kita harus menggugat dengan keras: sejak kapan perlindungan nyawa manusia harus menunggu validasi dan ketukan palu para elit di pusat?
Hak asasi manusia adalah self-evident truth (kebenaran apriori). Ia tidak memerlukan izin dari birokrasi mana pun untuk ditegakkan. Menunda perlindungan nyawa atas nama “prosedur politik” adalah bentuk kejahatan administratif yang dilakukan di atas tumpukan peti mati warga sipil.
Kemanusiaan sebagai Hukum Tertinggi
Kita memerlukan paradigm shift (pergeseran paradigma) yang radikal. Papua bukan laboratorium keamanan atau ruang uji coba alutsista. Papua adalah ruang hidup di mana martabat manusia harus menjadi hukum tertinggi (Salus populi suprema lex esto).
- Audit Teknokratis SOP: Pemerintah wajib melakukan evaluasi total terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) penggunaan senjata api di wilayah pemukiman.
- Akuntabilitas Transparan: Hentikan normalisasi kematian melalui uang duka. Akuntabilitas hukum harus ditegakkan secara terbuka terhadap setiap pelanggaran.
- Politik Pengakuan (Recognition): Sintesis akhir dari konflik ini adalah pengakuan bahwa rakyat Papua adalah subjek sejarah yang berdaulat atas hidupnya, bukan sekadar objek kebijakan yang dingin.
Tragedi Kali Kabur adalah lonceng kematian bagi akal sehat jika kita terus membiarkan nyawa manusia dikalkulasi dalam rumus politik yang beku. Negara jangan lagi bersembunyi di balik labirin prosedur saat nyawa anak-anak Papua menjadi taruhannya. Keselamatan nyawa tidak boleh dan tidak pernah boleh menunggu keputusan politik.
Ut Omnes Unum Sint.
