Timika, 1 April 2026 — Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kabupaten Mimika melalui, Bung Kafiar, mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas peristiwa penembakan yang menewaskan sejumlah warga sipil di Kabupaten Dogiyai, Papua Tengah, Selasa (31/3).
Insiden berdarah terjadi di Distrik Kamuu, Dogiyai, yang mengakibatkan sedikitnya lima orang meninggal dunia, terdiri dari dua perempuan dan tiga laki-laki. Salah satu korban adalah seorang ibu bernama Ester Pigai (60 tahun) yang dilaporkan tewas ditembak di kediamannya sendiri saat tengah menyiapkan makan siang.
Korban dalam peristiwa ini di antaranya Ester Pigai, Siprianus Tibakoto (remaja), serta beberapa korban lain yang masih diidentifikasi. Selain warga sipil, satu anggota kepolisian, Juventus Edowai, juga dilaporkan meninggal dunia akibat serangan orang tak dikenal sebelumnya.
GMNI Mimika, Koalisi Penegak Hukum dan HAM Papua, serta sejumlah lembaga seperti Komnas HAM turut menyoroti kejadian ini.
Peristiwa terjadi pada Selasa, 31 Maret 2026, sekitar pukul 12.30 WIT hingga sore hari di wilayah Moanemani, ibu kota Kabupaten Dogiyai, Papua Tengah.
Hingga kini, penyebab pasti konflik belum dapat dipastikan. Namun, peristiwa ini diduga berkaitan dengan eskalasi situasi keamanan pasca tewasnya seorang anggota polisi, yang kemudian memicu tindakan balasan di lapangan.
Berdasarkan keterangan saksi dan bukti elektronik berupa foto serta video yang beredar, aparat kepolisian diduga melakukan penembakan terhadap warga sipil di beberapa titik, termasuk di dalam rumah warga dan di jalan umum. Selain korban jiwa, dilaporkan pula adanya pembakaran kendaraan milik warga serta satu unit truk.
Dalam pernyataannya, Bung Kafiar menyampaikan kritik keras terhadap aparat keamanan dan pejabat terkait.
Ia menilai tindakan aparat yang mengakibatkan jatuhnya korban sipil sebagai bentuk pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia, khususnya hak hidup warga negara.
“Ini bukan sekadar insiden keamanan, ini adalah tragedi kemanusiaan. Ketika seorang ibu ditembak di dalam rumahnya sendiri, negara harus bertanggung jawab,” tegasnya.
GMNI Mimika juga mendesak lembaga negara seperti Majelis Rakyat Papua (MRP), DPR Papua jalur pengangkatan, serta Menteri HAM, Natalius Pigai, untuk segera mengambil langkah konkret.
Menurutnya, para pejabat Orang Asli Papua yang telah diberi mandat tidak boleh hanya diam melihat situasi yang terus berulang.
“Papua tidak butuh pernyataan di media sosial. Papua butuh tindakan nyata. Jangan tunggu korban berikutnya,” ujarnya.
Tuntutan dan Desakan
Koalisi Penegak Hukum dan HAM Papua dalam siaran persnya juga mengajukan sejumlah tuntutan, di antaranya:
- Mendesak Komnas HAM untuk segera melakukan investigasi menyeluruh.
- Meminta Pangdam XVII/Cenderawasih dan Kapolda Papua Tengah menghentikan segala bentuk operasi yang berpotensi menimbulkan korban sipil.
- Menuntut pengungkapan motif serta pelaku secara transparan dan akuntabel.
Peristiwa di Dogiyai kembali menambah daftar panjang kekerasan di Papua. GMNI Mimika menegaskan bahwa tanpa penegakan hukum yang adil dan transparan, konflik serupa berpotensi terus berulang dan semakin memperparah situasi kemanusiaan di wilayah tersebut.
