Timika, 11 Maret 2026 – Rencana rolling jabatan gelombang kedua di lingkungan Pemkab Mimika, yang disertai desakan Ketua DPRK untuk memprioritaskan Anak Asli Papua (OAP), menempatkan kita pada sebuah persimpangan dialektis yang krusial. Di satu sisi, representasi OAP dalam birokrasi adalah sebuah Tesis Historis yang berakar pada semangat UU Otsus sebuah keharusan moral dan legal untuk mengembalikan kedaulatan tata kelola pada pemilik tanah.
Namun, kita tidak boleh menutup mata pada Antitesis yang sering kali muncul: ketika afirmasi identitas dijadikan tameng untuk menutupi defisit kompetensi atau sekadar akomodasi politik pragmatis. Jika penempatan pejabat OAP hanya berhenti pada angka statistik keterwakilan tanpa dibarengi dengan instrumen Meritokrasi Afirmatif, maka kita sebenarnya sedang melakukan pengkhianatan sistemik terhadap masa depan Mimika.
Secara teknokratis, jabatan eselon bukanlah “hadiah” identitas, melainkan fungsi manajerial yang harus menghasilkan output kesejahteraan. Sebuah Sintesis yang kita tawarkan adalah: Pemda Mimika wajib melakukan transformasi birokrasi yang memadukan hak afirmasi dengan standar kinerja nasional yang objektif.
Kehadiran E-Kinerja BKN menjadi instrumen pengawasan digital yang tidak bisa ditawar. Setiap pejabat yang dilantik kini terintegrasi langsung dalam sistem pengawasan pusat yang memantau capaian output harian.
Artinya, hak afirmasi bagi OAP harus bertransformasi menjadi “Afirmasi Berbasis Performa”. Jika pejabat yang ditempatkan tidak mampu menginput capaian kinerja yang terukur dalam sistem BKN, maka legitimasi jabatan tersebut akan gugur secara teknokratis. Kita tidak butuh sekadar “nama asli” di struktur organisasi; kita butuh “kapasitas asli” yang mampu membongkar sumbat-sumbat birokrasi yang selama ini menghambat layanan publik di pesisir dan pegunungan.
Tanpa dialektika antara identitas dan kualitas, rolling jabatan ini hanya akan menjadi sirkulasi elit yang hampa esensi. Jabatan adalah mandat teologis dan publik yang harus dipertanggungjawabkan melalui keberhasilan sistem, bukan sekadar simbolisme keberpihakan yang semu.
