TIMIKA – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika melakukan kunjungan kerja (kunker) ke sejumlah fasilitas milik Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) Kabupaten Mimika, Senin (2/2/2026). Kunjungan ini bertujuan memastikan pelaksanaan program pemerintah daerah di bidang peternakan berjalan sesuai perencanaan serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat, khususnya para peternak lokal.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Komisi II DPRK Mimika, Adrian Andhika Thie, usai meninjau tiga fasilitas utama, yakni Pabrik Pakan Ternak Alternatif, Tempat Pemotongan Sapi dan Ayam, serta kandang sapi yang berlokasi di Kampung Naena Muktipura SP 6 dan Kampung Limau Asri SP 5.
“Melalui kunjungan ini, kami ingin memastikan bahwa program-program pemerintah daerah di sektor peternakan benar-benar berjalan dan tidak hanya berhenti pada pembangunan fisik, tetapi juga memberi manfaat langsung bagi masyarakat,” ujar Adrian kepada wartawan di ruang Komisi II DPRK Mimika.
Menurut Adrian, pabrik pakan ternak yang dibangun sejak 2024 merupakan tindak lanjut dari hasil studi banding Komisi II DPRK Mimika bersama Dinas Peternakan dan Pertanian ke Pulau Jawa. Pembangunan tersebut dilakukan sebagai upaya menekan tingginya harga pakan ternak di Mimika, khususnya pakan babi yang selama ini berkisar antara Rp400 ribu hingga Rp500 ribu per karung.
“Kami melihat langsung kondisi pabrik pakan ternak yang dibangun pemerintah daerah. Ini merupakan langkah strategis untuk menjawab persoalan mahalnya pakan ternak di Mimika,” jelasnya.
Namun demikian, Adrian mengakui bahwa tantangan utama saat ini adalah keterbatasan bahan baku. Selama ini, kebutuhan jagung hibrida, konsentrat, dan dedak masih bergantung pada pasokan dari luar daerah sehingga berdampak pada tingginya biaya produksi.
“Oleh karena itu, kami berharap adanya sinergi lintas sektor, khususnya dengan Dinas Pertanian, agar dapat menyuplai jagung hibrida dari petani lokal. Dengan begitu, pabrik pakan ini bisa beroperasi optimal dan benar-benar membantu peternak,” tambahnya.
Adrian juga mengingatkan bahwa tingginya harga babi akan menjadi salah satu faktor penyumbang inflasi di Kabupaten Mimika pada 2025. Stabilitas harga pakan, kata dia, menjadi kunci pengendalian harga komoditas peternakan ke depan.
Selain pabrik pakan, Komisi II DPRK Mimika turut meninjau lokasi pembangunan Rumah Potong Hewan (RPH) di SP 5. Di lokasi tersebut, rombongan mendapati pembangunan RPH belum berjalan maksimal.
“Di lapangan kami melihat pembangunan RPH baru sebatas pagar dan lahan. Kami berharap pada tahun ini pemerintah daerah dapat mengoptimalkan anggaran untuk menyelesaikan pembangunan rumah potong ayam dan babi,” tegas Adrian.
Ia menilai keberadaan RPH sangat strategis untuk memenuhi kebutuhan pasar lokal sekaligus membuka peluang kerja sama dengan PT Freeport Indonesia melalui Pangansari. Saat ini, Freeport membutuhkan pasokan ayam hingga 30 ton per bulan.
“Kabupaten Mimika harus mampu menangkap peluang ini. Dengan RPH yang memadai, produksi peternak lokal dapat disuplai secara profesional dan berkelanjutan,” katanya.
Kunjungan kerja kemudian dilanjutkan ke fasilitas kandang sapi milik Disnakeswan. Adrian menyebut, fasilitas tersebut diharapkan menjadi pusat pengembangbiakan sapi guna mengurangi ketergantungan pasokan daging sapi dari luar daerah.
“Potensi peternakan sapi di Mimika sangat besar. Namun saat ini pembangunan kandang sapi baru mencapai sekitar 30 hingga 50 persen. Kami berharap pada 2026 ada dukungan anggaran agar pembangunannya bisa diselesaikan secara menyeluruh,” ujarnya.
Di akhir pernyataannya, Adrian menegaskan komitmen Komisi II DPRK Mimika untuk terus mengawal dan mendukung program strategis pemerintah daerah.
“Pembangunan ini bukan hanya untuk dilihat, tetapi harus dikelola secara profesional dan memberi manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat Mimika,” tutupnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Mimika, Sabelina Fitriani, mengakui bahwa produksi pakan ternak saat ini masih sangat bergantung pada bahan baku dari luar daerah, sehingga berdampak pada harga produksi yang belum bisa ditekan secara maksimal.
“Bahan baku pakan masih didatangkan dari luar. Selisih harga produksi sekitar Rp116 ribu, sehingga pakan buatan pabrik masih sedikit lebih mahal dibanding pakan alternatif dari sisa restoran,” jelas Sabelina.
Meski demikian, Disnakeswan tetap berupaya membantu peternak lokal, khususnya Orang Asli Papua (OAP), melalui program pemberian pakan gratis sebagai bentuk edukasi.
“Kami memberikan pakan secara cuma-cuma kepada peternak OAP agar mereka memahami cara penggunaan pakan yang baik. Semua bahan masih berbentuk bubuk,” ujarnya.
Ia berharap dengan adanya dukungan anggaran dan sinergi dengan Dinas Pertanian dalam penyediaan jagung hibrida dari petani lokal, program pakan mandiri dapat kembali berjalan dan berdampak nyata bagi peternak di Mimika.
Kunjungan kerja Komisi II DPRK Mimika tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi II Dolpin Beanal, didampingi Wakil Ketua Mariunus Tandiseno, Sekretaris Adrian Andhika Thie, serta anggota Komisi II lainnya, yakni Dessy Putrika Ros Rante, Merry Pongutan, Luther Beanal, dan Stevanus Onawame. Rombongan turut didampingi Kepala Disnakeswan Kabupaten Mimika beserta jajaran.
