Jakarta, Siasat ID — Presiden Presidium Aliansi Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS), Muhammad Sahril Amin Dea Naga, menegaskan bahwa perjuangan pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) kini memasuki fase krusial. Hal itu disampaikan Sahril usai aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (18/12/2025).
Sahril menjelaskan, aksi tersebut bertujuan menuntut kepastian hak inisiatif DPR RI yang telah diajukan oleh tiga anggota DPR RI asal Dapil Pulau Sumbawa, yakni Johan Rosihan, Maghdalena, dan Mori Hanafi.
Menurutnya, hak inisiatif itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa, selain RPP yang saat ini akan segera digodok oleh Kemendagri pada awal tahun 2026.
“Kami datang ke DPR RI untuk memastikan bahwa hak inisiatif yang diajukan oleh tiga anggota DPR RI dari Pulau Sumbawa benar-benar dikawal dan diproses. Ini bukti keseriusan kami agar isu ini tidak menjadi bola liar dan kegaduhan di tengah masyarakat,” tegas Sahril.
Ia menegaskan, perjuangan PPS saat ini berjalan di dua jalur strategis, yakni eksekutif dan legislatif. Di jalur eksekutif, Aliansi PPS telah berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa. Sementara di jalur legislatif, fokus utama adalah memastikan hak inisiatif DPR RI berjalan seiring dan saling menguatkan.
“Kami ingin masyarakat Pulau Sumbawa memahami bahwa perjuangan ini tidak hanya di jalan, tapi juga di ruang-ruang kebijakan. Di eksekutif ada Kemendagri dan RPP, di legislatif ada hak inisiatif DPR. Keduanya harus sejalan,” ujarnya.
Sahril juga menyampaikan apresiasi kepada aparat kepolisian yang mengawal jalannya aksi sehingga berlangsung aman dan tertib. Ia turut mengucapkan terima kasih atas solidaritas aliansi masyarakat dan mahasiswa asal Sulawesi di Jakarta yang ikut bergabung dalam aksi memperjuangkan PPS.
Lebih lanjut, Sahril menegaskan bahwa hak inisiatif DPR RI yang telah diajukan akan terus dikawal agar segera berproses dan sinkron dengan agenda pembahasan RPP pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa yang direncanakan pada Januari 2026.
Dalam aksi tersebut, ketua aliansi PPS dari lima kabupaten/kota di Pulau Sumbawa bergantian menyampaikan orasi. Ilham Yahyu, Ketua Aliansi PPS Kabupaten Dompu, dengan lantang menyerukan agar Gubernur, Wakil Gubernur, serta 65 anggota DPRD NTB mendengar suara rakyat Pulau Sumbawa.
“Hari ini kami teriak di depan Gedung DPR RI bahwa warga Pulau Sumbawa ingin memekarkan diri menjadi provinsi sendiri,” kata Ilham dalam orasinya.
Ia juga meminta perhatian langsung dari Presiden Prabowo Subianto dan Ketua DPR RI Puan Maharani, serta mendesak tiga anggota DPR RI Dapil Pulau Sumbawa untuk konsisten memperjuangkan aspirasi rakyat.
“Jangan hanya datang meminta suara saat pemilu, tapi ketika rakyat menuntut haknya, justru diabaikan,” tegasnya.
